KPK: Pemasukan Negara Rp 20 Ribu Trilyun dari Sektor Migas

Kata Abraham, sektor tambang dan migas selama ini memang menjadi lahan korupsi banyak pejabat pembuat kebijakan yang serakah. Tidak mengherankan, kata dia, hasil kajian KPK menyimpulkan 50 persen perusahaan tambang batu bara dan nikel tidak membayar royalti ke negara. "Mereka hanya memberi upeti ke gubernur dan bupati. Makanya sebagian bupati di Kalimantan mobil mewahnya bisa 25 berjejer, tapi puskesmas dan sekolahannya hancur," ujar dia.

Abraham juga menganggap dominasi asing pada pengelolaan sumber energi, seperti minyak dan gas, terjadi akibat banyaknya pengambil kebijakan di sektor ini yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, KPK pernah menghitung hasil pengelolaan sektor migas, kalau 100 persen didominasi negara, bisa menghasilkan pemasukan Rp 20 ribu triliun. "Jadi, selama ini, akibat korupsi, telah terjadi perampokan yang luar biasa. Pelakunya pengusaha hitam dan pejabat korup," katanya. Sumber *

Mau Jadi Cagub Jateng, Sediakan Rp 200 M

Uang yang berputar di sekitar penyelenggaraan Pilgub Jateng luar biasa besar. Satu pasangan calon gubernur membutuhkan dana minimal Rp 200 miliar untuk mengarungi kompetisi lima tahunan itu.

Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Jateng M Yulianto mengatakan, angka itu bisa melonjak hingga Rp 700 miliar. Dasarnya, pada setiap pemilihan kepala daerah rata-rata calon mengeluarkan Rp 20 miliar untuk menang.

"Ini satu kabupaten Rp 20 miliar, coba kalikan 35 kabupaten kota," katanya, Kamis (21/2).

Maka, dana Rp 200 miliar menurut Yulianto adalah angka minimal yang belum mempunyai jaminan menang. Nilai itu hanya menghitung kebutuhan-kebutuhan dasar setiap peserta Pilgub.

Misalnya, dana untuk operasional saksi di lebih dari 61 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Per saksi biasanya mendapat uang saku Rp 100 ribu, kemudian Rp 100 ribu lagi untuk dana pelatihan dan atribut.

Maka total untuk saksi saja butuh Rp 12 miliar lebih. Kebutuhan yang cukup besar lainnya, kata dia, yakni alat peraga kampanye, seperti baliho, bendera, dan iklan di media yang diperkirakan minimal menyedot Rp 50 miliar.

Belum lagi pengeluaran untuk kaus bagi pemilih yang setidaknya menghabiskan antara Rp 70 miliar hingga Rp 100 miliar.

"Selain itu, ada dana operasional tim kampanye kabupaten kota sekitar Rp 35 miliar dan tim provinsi sekitar Rp 10 miliar," jelasnya.

Sumber: *

Nonton 'Habibie dan Ainun', SBY Nangis

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak menitikkan air mata setelah menonton bareng film Habibie dan Ainun. Dalam beberapa fragmen film karya sutradara Faozan Rizal ini, Yudhoyono tampak mengusapkan air mata menggunakan tangan dan saputangan.

Duduk di sebelah Habibie, Yudhoyono menyempatkan diri mengucapkan kesan dan pesan terhadap film ini di depan panggung. Tak tanggung-tanggung, suami Kristiani Herawati ini bahkan mengajak para penonton untuk mengheningkan cipta bagi arwah Hasri Ainun Habibie. "Saya terharu, filmnya luar biasa," kata dia di Epicentrum Walk XXI, Senin, 10 Desember 2012.

Sumber: *

Microsoft Himbau Pelanggan Tinggalkan Windows XP, Pensiun 8 April 2014

Microsoft menghimbau para pelanggan untuk beralih pada Windows 7 dan meninggalkan sistem operasi Windows XP yang sudah menginjak usia 10 tahun, serta akan memasuki masa pensiun dalam 1.000 hari kedepan.

Stephen Rose dari Microsoft melalui blog Windows Team menyatakan, Windows XP memiliki prestasi yang luar biasa dan jutaan pengguna PC sangat menyukainya, namun sudah saatnya untuk melakukan peralihan.

Selanjutnya ...