Wamen ESDM: Freeport Mau Tutup Tambang? Silakan!

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mempersilakan Newmont dan Freeport menggugat ke arbitrase akibat larangan ekspor mineral mentah yang tercantum dalam peraturan pemerintah Indonesia.

"Kami lebih milih melanggar kontrak karya daripada melanggar undang-undang," kata Susilo saat mengisi acara "Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Mineral dan Batu Bara" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2014. "Jika mereka mau pergi, mau tutup tambang, go ahead." Selanjutnya *

Bupati Aceng Akhirnya Dilengserkan DPRD Garut

Hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut sepakat akan melengserkan Bupati Aceng Fikri dari jabatannya. Aceng dinilai melakukan pelanggaran etika, sumpah janji jabatan, dan perundang-undangan.

Pendapat para wakil rakyat ini akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi terhadap hasil penyelidikan pansus skandal pernikahan Bupati Aceng, pada Jumat, 21 Desember 2012.

"Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Bupati Aceng dari jabatannya," kata Wakil Ketua DRPD Garut dari PDIP, Dedi Hasan Bachtiar, Kamis, 20 Desember 2012.

Pendapat senada dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Garut. Mereka mengaku telah siap untuk melengserkan Bupati Aceng. "Kita sudah lebih siap, dari awal kita juga yang pertama mengusulkan pembentukan pansus," ujar Ketua Fraksi PKS, Wawan Kurnia.

Menurut anggota dewan yang enggan disebutkan namanya menyatakan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Garut, hanya dua fraksi yang berpihak kepada Bupati Aceng. Salah satunya yakni fraksi Partai Amanat Nasional. "Mereka itu (Fraksi PAN) sudah masuk angin," ujarnya.

Sumber: *

SBY Minta Demokrat Cari Dana Pemilu yang Halal

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk bekerja keras memenangkan partai pada Pemilihan Umum 2014. Namun, SBY mengingatkan, sumber logistik pemilu harus didapatkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar undang-undang.

"Logistik harus dari yang halal, jumlah tidak berlebih, sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Carel Ticualu, di sela-sela Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 15 Desember 2012.

Sumber: *