Jebakan Biaya Politik

Kondisi ini pula yang akhirnya mendorong partai hanya merekrut orang-orang berduit sebagai caleg karena bisa membiayai partai, bukan orang-orang yang dipilih karena keahliannya dan kontribusinya bagi partai. Akibatnya, orang-orang ini pun akan mengambil banyak juga dari partai atau saat menduduki posisi-posisi strategis dalam jabatan pemerintahan ataupun DPR. Yang terjadi adalah sangat transaksional. Ada pola money, power, more money, more power.

Kondisi ini sangat mengerikan bagi bangsa karena jabatan publik akhirnya diisi orang-orang yang kompetensinya diragukan, apalagi integritasnya. Bangsa ini pun hanya menjadi korporasi semata.

Memang masih ada caleg yang berusaha idealis, tidak terpancing menggunakan politik uang. Mereka mengandalkan kedekatan hubungan serta program-program. Namun, cerita semacam ini semakin jarang terdengar.

Perubahan sistem pemilu?. Sumber *

Djoko Susilo Bagi-bagi Rp 10 Miilyar di Area Parkir, Siapa Penerima?

Duit suap kasus korupsi simulator SIM (Surat Izin Mengemudi) yang menyeret nama Inspektur Jenderal Djoko Susilo ternyata diberikan tempat parkir. Miliaran rupiah uang rasuah itu juga dibungkus dalam sebuah kardus tas kertas. Total uang yang diduga didiruskan Djoko Susilo mencapai Rp 10 miliar.

Uang itu disalurkan melalui tiga pintu: politikus Partai Demokrat (Nazaruddin), Partai Golkar (Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Herman Hery). Pelicin ini diduga berkaitan dengan usaha memuluskan pembahasan anggaran pada 2010, untuk tahun 2011.

Hal itu terungkap dalam laporan majalah utama Tempo edisi 11 Maret 2013 yang berjudul "Minyak Penangkal 'Masuk Angin'. Menurut sumber Tempo, kardus duit berupa kardus air kemasan itu berpindah tangan di area parkir Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Ini bukan kardus biasa: isinya uang kertas yang diperkirakan sejumlah Rp 4 miliar. Pembawanya Wasis Triapambudi, anggota staf Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Penerimanya ajudan politikus Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.

Beberapa saat sebelumnya, di kursi luar Kafe De Luca, juga di area parkir mal itu, Aziz Syamsuddin duduk bersama koleganya, Bambang Soesatyo. Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, kepala panitia pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi, yang telah berkomunikasi dengan Aziz, datang mendatangi mereka. Ia menyampaikan pesan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo: "Kiriman ada di mobil." Aziz lalu meminta "paket" dipindahkan ke mobil yang ia tumpangi bersama Bambang, sedan hitam Mercy S-Class.

Teddy memimpin proyek simulator mobil dan sepeda motor tahun anggaran 2011 senilai Rp 196,8 miliar. Ia beberapa kali menemani Djoko Susilo menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat demi memuluskan pembahasan anggaran proyek ini. Transaksi di De Luca pada akhir 2010 itu merupakan bagian dari serangkaian lobi yang mereka lakukan.

Perjamuan dengan para politikus dilakukan beberapa kali di antaranya di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan, dan King Crab di Jakarta. Djoko dan Teddy menemui Muhammad Nazaruddin, anggota Dewan dari Partai Demokrat. Menurut seseorang yang mengetahui peristiwa ini, Nazaruddin menawarkan jasa "pengamanan" anggaran Kepolisian, termasuk proyek simulator. Djoko setuju dan meminta Nazaruddin berhubungan dengan Teddy. Di pertemuan kedua, Teddy bertemu dengan Nazaruddin yang ditemani Anas Urbaningrum, ketika itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan. Ini membuat nama Anas terseret dalam kasus Simulator SIM

Segera setelah pertemuan-pertemuan itu, menurut sumber yang sama, Teddy sibuk mengantar paket ke para politikus. Ia datang ke Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Ditaruh dalam paper bag dan dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat, bingkisan ini merupakan jatah untuk Partai Demokrat. Bagian untuk politikus PDI Perjuangan sejumlah Rp 2 miliar dikirimkan ke kantor Herman Herry, anggota Dewan dari partai itu, di Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Bambang Soesatyo membantah hadir dalam penyerahan uang di Kafe De Luca. Ia mengaku hadir dalam pertemuan lain yang dihadiri Djoko Susilo di ruang VIP Restoran Basara, Menara Summitmas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Bambang menyebutkan pertemuan di Basara dihadiri banyak anggota Komisi Hukum Dewan. Ia mengatakan acara pada awal 2010 itu dihadiri antara lain oleh Nazaruddin dan Herman Herry. Ketua Komisi Benny K. Harman juga datang. Bambang menyatakan hadir karena diajak Aziz Syamsuddin. Adapun Djoko Susilo dite­mani Teddy Rusmawan. Menurut Bambang, Djoko membicarakan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas. Aziz mengakui sering datang ke Kafe De Luca. Namun ia menyatakan belum pernah sekali pun bertemu dengan Teddy.

Pengacara Djoko Susilo, Tommy Sihotang, mengatakan tak pernah mendengar cerita pertemuan kliennya dengan para politikus Senayan. Soal pertemuan dengan Nazaruddin, ia mengatakan, "KPK belum pernah tanya soal itu."

Sumber: *

Ir Budi Dharmawan : Politik itu Akal-akalan

Direktur Utama PT Cengkeh Zanzibar Ir Budi Dharmawan mendukung salah satu calon pada Pilgub 2013. Bapak tiga anak kelahiran Juwana, Pati, 26 November 1936 itu dengan terang-terangan akan bersikap netral dan tidak lagi menjadi pendukung para calon gubernur maupun wakil gubernur Jawa Tengah.

Sepinya masyarakat yang mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah dinilainya karena masyarakat semakin cerdas. Politik tidak pernah sehat dan orang lebih memilih hidup sendiri dan malas ikut membangun negara melalui partai politik atau birokrasi.

''Masyarakat lebih memilih ikut membangun negara secara independen. Bosan dengan seringnya dibuat muter-muter partai. Lha mau membangun negara kok lewat partai dan muter-muter dahulu sebagai tuntutan Amerika dengan demokrasi kapitalis liberalnya yang dimainkan oleh oknum yang tidak jujur,'' tutur Ketua Yayasan Obor Tani itu.

Apalagi, kata dia, konstalasi politik tawar menawar dan tidak bekerja secara langsung untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, diharapkan segera berakhir.

Politik akal-akalan seperti mendaftar di KPU dengan waktu yang mepet dilakukan untuk mengganjal kanan dan kiri rival politiknya.

''Lucunya, soal pencalonan gubernur dengan dana Rp 200 miliar pun diumumkan dan menjadi headline di sejumlah media. Lha wong mau bantu rakyat kok diumumke biayanya. Mereka tentu akan pinjam uang kesana kemari, setelah jadi tentu harus mengembalikan, caranya, lebih banyak dengan korupsi. Kalau bagi saya, Rp 200 miliar itu bisa untuk membuka kebun dan mensejahterakan masyarakat dengan bersama-sama mengelolanya,'' paparnya.

Sumber: *

SBY Minta Demokrat Cari Dana Pemilu yang Halal

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk bekerja keras memenangkan partai pada Pemilihan Umum 2014. Namun, SBY mengingatkan, sumber logistik pemilu harus didapatkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar undang-undang.

"Logistik harus dari yang halal, jumlah tidak berlebih, sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Carel Ticualu, di sela-sela Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 15 Desember 2012.

Sumber: *

Mudik Gratis Dengan Kerata Api Bersama Gerindra

Partai Gerindra menggelar mudik bareng gratis dengan tujuan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Untuk program mudik gratis ini, Gerindra menyewa 24 gerbong kereta ekonomi AC jurusan Pasar Senen-Malang.

"Beda dengan partai lainnya yang mengadakan mudik gratis dengan bus, kami adakan mudik gratis dengan kereta api," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis 15 Agustus 2012.

Gerindra memilih kereta untuk mudik gratis, karena ingin mengurangi kemacetan. Sebab, sejumlah pihak telah banyak menggunakan bus untuk mudik gratis. "Kami menyewa 24 gerbong kereta untuk menampung 1.536 warga yang terdaftar," tambah Taufik.

Mudik gratis yang diberangkatkan pada pukul 17.45 WIB ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh partai binaan Prabowo Subianto itu. Penumpang, Taufik menjelaskan, bisa turun di sejumlah tempat, seperti Cirebon, Semarang, Solo, Madiun, Kertosono hingga Malang.

Taufik menambahkan, mudik gratis bukan hanya diikuti oleh simpatisan partai Gerindra ataupun pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Mudik gratis ini juga diikuti warga DKI Jakarta yang memang ingin mudik.

"Siapa saja boleh ikut, bukan hanya dari Gerindra. Walaupun kemarin tidak nyoblos Jokowi juga bisa ikut," katanya.

Sumber: *

Pertarungan Sengit (Versi Yudi Latif): Jokowi-Ahok, Foke-Nara, dan Hidayat-Didik

Bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta kian ramai. Sebanyak enam pasangan resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017, baik melalui sokongan partai politik maupaun jalur independen.

Selanjutnya ...

Fauzi Bowo Versus Jokowi, Menuju DKI-1

Pendaftaran pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta berakhir hari ini, Senin, 19 Maret 2012. Sejumlah partai masih "menyembunyikan"

jagoannya sampai detik terakhir pendaftaran pada pukul 24.00 Fauzi Bowo disebut-sebut masih diunggulkan sebagai kandidat pemenang. Namun, popularitas Fauzi sempat "digoyang" Joko Widodo yang dianggap sukses menjadi Wali Kota Solo. Jokowi mengejutkan publik Jakarta ketika ada survei yang menyatakan dia paling unggul dari calon lain. Kalau Jokowi dicalonkan partainya PDIP, persaingan menuju DKI-1 semakin ketat. Inilah beragam senjata Foke versus Jokowi?

Selanjutnya

Aburizal Bakrie dan Pramono Edhie Wibowo, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden?

Memastikan maju dalam kompetisi pemilihan umum presiden 2014, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie disebut-sebut ingin menggandeng Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjadi calon wakil presiden.

Sumber Tempo mengatakan Aburizal yang akrab dipanggil Ical menginginkan orang nomor dua yang mendampinginya adalah tentara. “Dan orang yang diinginkan itu adalah Jenderal Pramono,” katanya dalam percakapan dengan Tempo, Sabtu 19 November 2011.

Selanjutnya ...