Pakar Psikologi: Kita Dihinakan Angel Lelga

JAKARTA - Masih ingat bagaimana calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Angel Lelga tampil dalam talkshow di sebuah stasiun televisi beberapa hari lalu?

Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan penampilan Angel Lelga tersebut merupakan penghinaan terhadap demokrasi. Hamdi mengkritik partai pengusung Angel yang tidak bisa mencari kader yang lebih pintar dibandingkan dengan Angel.

"Kemarin saya lihat ketika banyak orang ketawa-ketawa melihat adegan Angel Lelga dipermalukan di 'Mata Najwa'. Saya menangis. Kenapa soal sepenting ini dianggap remeh di partainya dan tidak mencari orang terbaik? Ini menghina kita, menghina demokrasi," ujar Hamdi saat menjadi pembicara di Seminar Konvensi Suara Iluni 'Di balik Pilpres 2014' di Aula FK UI Salemba, Jakarta, Sabtu (18/1/2014).

Hamdi menuturkan partai politik adalah yang paling bertanggung jawab untuk mencari pejabat publik yang mengurus urusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut Hamdi, partai politik harus melakukan rekrutmen yang benar untuk mencari kader terbaik sebagai anggota DPR.

"Kita dihinakan Angel Lelga," kata dia.

Sebelumnya, diberitakan Tribunnews.com adanya video berjudul "Jawaban ngawur Angel Lelga, Calon Wakil Rakyat di Mata Najwa."

Ini adalah judul rekaman wawancara dengan Angel Lelga terkait kesiapan dirinya menjadi calon wakil rakyat (calon anggota DPR) di daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Tribunnews.com mengutip judul postingan rekaman Angel Lelga di acara "Mata Najwa" di Metro TV yang masuk ke situs Youtube pada Rabu, 15 Januari 2014. Belum lama masuk Youtube, rekaman ini langsung mendapat komentar 'nyinyir' macam-macam.

Banyak masyarakat yang menganggap jawaban Angel ngawur saat ditanya soal visi dan misinya maju sebagai calon legislatif dan pemilu April mendatang. Sumber Yahoo! News *

Jimly: Kemendagri Tak Peduli Demokrasi

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menilai sikap Kementerian Dalam Negeri yang tetap akan melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, karena akibat dari demokrasi yang hanya dipahami sebatas persoalan prosedur formal.

Menurut dia, pemahaman yang demikian sama sekali tidak mempedulikan integritas etika yang harus dimuliakan sebagai roh dari prosedur demokrasi. “Pemahaman demikian sama sekali tidak peduli dengan demokrasi yang berintegritas,” kata Jimly melalui pesan pendek, Rabu, 25 Desember 2013.

Status Hambit sebagai Bupati Gunung Mas, kata Jimly, memang baru bisa ditetapkan batal secara final ketika sudah resmi menjadi terdakwa. “Untuk pengamanan tokoh di setiap keputusan selalu ada kalimat bahwa keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika....,” ujar dia.

Menurut dia, presiden yang berwenang menetapkan keputusan presiden (Keppres) pengangkatan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas harus mengeluarkan Keppres pembatalan.

“Presiden bisa saja menetapkan kembali Keppres pembatalan hingga yang bersangkutan tidak perlu dilantik sampai ada putusan yang final dan mengikat atas kasusnya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sumber *

Demokrasi Dibajak Kaum Pemodal

JAKARTA-- Pesta demokrasi rakyat Indonesia tinggal menunggu bulan. Diprediksi bahwa Pemilu 2014 mendatang biaya politik akan semakin tinggi sehingga dikhawatirkan pemodal akan membajak demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo dalam diskusi 'Jejak Nasionalisme, Demokrasi dan Masa Depan Keadilan' di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK) mengungkapkan bahwa Pemilu 2014 akan lebih parah daripada Pemilu 2009 karena biaya politiknya akan semakin besar.

"Bila ada yang mengatakan bahwa saya untuk Pemilu habis Rp 200 juta, itu bohong," Kata Pramono di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta, Sabtu (31/8/2013) Selanjutnya *

Basuki: Demokrasi di Indonesia Lebih Hebat

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku pernah menyebutkan kebanggaannya tentang demokrasi di Indonesia kepada seorang senator asal Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan yang pada tahun 2008 itu, Basuki mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia lebih hebat dibandingkan dengan demokrasi yang ada di negeri tersebut.

"Saya tanya ke orang Amrik itu, kalo Obama itu Islam, kira-kira kalian pilih tidak dia jadi presiden? Dia enggak bisa jawab," tutur Ahok ketika mengulang cerita tentang pertemuan itu dalam acara yang dihelat Komunitas Kami Anak Bangsa (KKAB) di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu (18/8/2013). Selanjutnya *

Demokrasi di Indonesia Dinilai Palsu

Jakarta - Indonesia telah lama menganut sistem demokrasi. Namun sistem demokrasi di Indonesia dinilai masih belum sempurna.

"Demokrasi kita ini adalah demokrasi palsu," ujar M. Noor Syam, pembicara yang hadir dalam Diskusi dan Deklarasi Masyarakat Studi Ketatanegaraan (MSK) di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ia mengatakan, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah oligarki, kekuasaan uang dan anarkisme. Menurutnya, saat ini partai politik masih dikuasai oleh elit-elitnya saja.

"PDIP, Golkar, Demokrat yang menguasai siapa? Sudah jelas kan," ucapnya.

Noor Syam mengatakan, kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Menurutnya, uang masih berkuasa di negeri ini. Selain itu, masyarakat juga sudah banyak melakukan tindak anarkisme.

"Orang kita, kalau keinginannya kalah langsung ke pengadilan. Kalau masih ditolak, maju ke MA. Dengan sikap yang sudah sangat anarkis," ungkap Noor Syam.

Menurut dia, sistem tata negara di Indonesia akan sempurna jika Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan sepenuhnya. Sayangnya saat ini menurutnya pengamalan dasar negara tersebut sudah mulai luntur.

"Negara ini akan jaya kalau tidak menyimpang dari Pancasila," ujarnya.

Revolusi dinilai merupakan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Namun revolusi yang dilakukan bukanlah revolusi yang anarkis.

"Solusinya adalah revolusi. Tetapi bukan revolusi yang mengorbankan rakyat," ujar Suryadi, pembicara yang juga hadir dalam acara tersebut.

Sedangkan Akbar Tanjung yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Pancasila masih diterapkan di Indonesia. Sehingga yang terjadi saat ini bukanlah demokrasi palsu.

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itulah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat," paparnya.

Menurutnya jika MSK menginginkan revolusi, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Hasil diskusi ini disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu," ucap Akbar.

Sumber: *

Ir Budi Dharmawan : Politik itu Akal-akalan

Direktur Utama PT Cengkeh Zanzibar Ir Budi Dharmawan mendukung salah satu calon pada Pilgub 2013. Bapak tiga anak kelahiran Juwana, Pati, 26 November 1936 itu dengan terang-terangan akan bersikap netral dan tidak lagi menjadi pendukung para calon gubernur maupun wakil gubernur Jawa Tengah.

Sepinya masyarakat yang mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah dinilainya karena masyarakat semakin cerdas. Politik tidak pernah sehat dan orang lebih memilih hidup sendiri dan malas ikut membangun negara melalui partai politik atau birokrasi.

''Masyarakat lebih memilih ikut membangun negara secara independen. Bosan dengan seringnya dibuat muter-muter partai. Lha mau membangun negara kok lewat partai dan muter-muter dahulu sebagai tuntutan Amerika dengan demokrasi kapitalis liberalnya yang dimainkan oleh oknum yang tidak jujur,'' tutur Ketua Yayasan Obor Tani itu.

Apalagi, kata dia, konstalasi politik tawar menawar dan tidak bekerja secara langsung untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, diharapkan segera berakhir.

Politik akal-akalan seperti mendaftar di KPU dengan waktu yang mepet dilakukan untuk mengganjal kanan dan kiri rival politiknya.

''Lucunya, soal pencalonan gubernur dengan dana Rp 200 miliar pun diumumkan dan menjadi headline di sejumlah media. Lha wong mau bantu rakyat kok diumumke biayanya. Mereka tentu akan pinjam uang kesana kemari, setelah jadi tentu harus mengembalikan, caranya, lebih banyak dengan korupsi. Kalau bagi saya, Rp 200 miliar itu bisa untuk membuka kebun dan mensejahterakan masyarakat dengan bersama-sama mengelolanya,'' paparnya.

Sumber: *