Surat Ritual Seks Bebas PNS Terungkap, Ini Tanggapan Kepala Perpusda

Bandung - Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung Muhammad Anwar sempat 'meradang' karena di instansinya beredar surat perintah ritual seks bebas.

Surat itu terbukti palsu. Pembuat surat ditangkap. Apa komentar Anwar? "Sudah ada tersangka? Wah, Alhamdulillah sekali. Saya sangat bersyukur. Terimakasih polisi," ujar Anwar saat dihubungi detikcom via ponselnya, Senin (3/6/2013). Ia mengaku baru mengetahui jika polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus yang ia laporkan tersebut.

GL ditetapkan sebagai tersangka pembuat surat palsu tersebut. "Masyarakat harus tahu kalau sekarang sudah benar terbukti kalau surat itu palsu. Nama kita itu dicatut," katanya. Saat disinggung tersangka merupakan anak salah satu pegawainya, Anwar mengatakan menyerahkan hal tersebut pada polisi. "Untuk itu saya no comment. Saya serahkan saja pada polisi," katanya singkat. Ia menuturkan sangat berharap kasus ini segera tuntas karena persoalan ini mengganggu kehidupannya. "Saya dan keluarga merasa terganggu sekali," tutur Anwar.

Selanjutnya *

Demokrasi di Indonesia Dinilai Palsu

Jakarta - Indonesia telah lama menganut sistem demokrasi. Namun sistem demokrasi di Indonesia dinilai masih belum sempurna.

"Demokrasi kita ini adalah demokrasi palsu," ujar M. Noor Syam, pembicara yang hadir dalam Diskusi dan Deklarasi Masyarakat Studi Ketatanegaraan (MSK) di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ia mengatakan, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah oligarki, kekuasaan uang dan anarkisme. Menurutnya, saat ini partai politik masih dikuasai oleh elit-elitnya saja.

"PDIP, Golkar, Demokrat yang menguasai siapa? Sudah jelas kan," ucapnya.

Noor Syam mengatakan, kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Menurutnya, uang masih berkuasa di negeri ini. Selain itu, masyarakat juga sudah banyak melakukan tindak anarkisme.

"Orang kita, kalau keinginannya kalah langsung ke pengadilan. Kalau masih ditolak, maju ke MA. Dengan sikap yang sudah sangat anarkis," ungkap Noor Syam.

Menurut dia, sistem tata negara di Indonesia akan sempurna jika Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan sepenuhnya. Sayangnya saat ini menurutnya pengamalan dasar negara tersebut sudah mulai luntur.

"Negara ini akan jaya kalau tidak menyimpang dari Pancasila," ujarnya.

Revolusi dinilai merupakan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Namun revolusi yang dilakukan bukanlah revolusi yang anarkis.

"Solusinya adalah revolusi. Tetapi bukan revolusi yang mengorbankan rakyat," ujar Suryadi, pembicara yang juga hadir dalam acara tersebut.

Sedangkan Akbar Tanjung yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Pancasila masih diterapkan di Indonesia. Sehingga yang terjadi saat ini bukanlah demokrasi palsu.

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itulah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat," paparnya.

Menurutnya jika MSK menginginkan revolusi, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Hasil diskusi ini disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu," ucap Akbar.

Sumber: *