MPR: FPI tidak paham Islam dan Pancasila

Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli ikut geram dengan sikap Front Pembela Islam (FPI) yang sering kali meresahkan warga dalam aksi sweepingnya. Dia menyebut, bahwa FPI tak paham ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.

Melani mengatakan, persepsi FPI dalam setiap melakukan tindakan mungkin saja dengan mengutamakan perintah agama. Sayangnya, lanjut dia, perintah agama yang menjadi pedoman FPI salah diartikan.

Karena, lanjut dia, dalam ajaran agama Islam, sama sekali tidak diajarkan kekerasan dan tindakan anarkisme. Selain itu, Melani menduga bahwa FPI tidak paham dengan nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia.

"Mungkin persepsi mereka mengutamakan perintah agama, tapi salah. Agama tidak mengatakan pakai kekerasan, mungkin persepsi mereka terhadap agama salah, dan mereka tidak paham Pancasila. Di Pancasila saja ada unsur ketuhanan, itu bukan berarti Islam. Dengan menjaga memaknai Bhineka Tunggal Ika," kata Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7). Selanjutnya *

Demokrasi di Indonesia Dinilai Palsu

Jakarta - Indonesia telah lama menganut sistem demokrasi. Namun sistem demokrasi di Indonesia dinilai masih belum sempurna.

"Demokrasi kita ini adalah demokrasi palsu," ujar M. Noor Syam, pembicara yang hadir dalam Diskusi dan Deklarasi Masyarakat Studi Ketatanegaraan (MSK) di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Ia mengatakan, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah oligarki, kekuasaan uang dan anarkisme. Menurutnya, saat ini partai politik masih dikuasai oleh elit-elitnya saja.

"PDIP, Golkar, Demokrat yang menguasai siapa? Sudah jelas kan," ucapnya.

Noor Syam mengatakan, kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Menurutnya, uang masih berkuasa di negeri ini. Selain itu, masyarakat juga sudah banyak melakukan tindak anarkisme.

"Orang kita, kalau keinginannya kalah langsung ke pengadilan. Kalau masih ditolak, maju ke MA. Dengan sikap yang sudah sangat anarkis," ungkap Noor Syam.

Menurut dia, sistem tata negara di Indonesia akan sempurna jika Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan sepenuhnya. Sayangnya saat ini menurutnya pengamalan dasar negara tersebut sudah mulai luntur.

"Negara ini akan jaya kalau tidak menyimpang dari Pancasila," ujarnya.

Revolusi dinilai merupakan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Namun revolusi yang dilakukan bukanlah revolusi yang anarkis.

"Solusinya adalah revolusi. Tetapi bukan revolusi yang mengorbankan rakyat," ujar Suryadi, pembicara yang juga hadir dalam acara tersebut.

Sedangkan Akbar Tanjung yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Pancasila masih diterapkan di Indonesia. Sehingga yang terjadi saat ini bukanlah demokrasi palsu.

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itulah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat," paparnya.

Menurutnya jika MSK menginginkan revolusi, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Hasil diskusi ini disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu," ucap Akbar.

Sumber: *