Gaji Lulusan SMA di Pelindo II Sebesar Rp 10 Juta

JAKARTA - Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan kecurangan di dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), banyak korporasi memutuskan menggaji pegawainya dengan tinggi.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), RJ Lino mengaku gaji awal pegawai baru yang masuk di Pelindo II sebesar Rp 10 juta. Gaji tersebut untuk pegawai yang baru lulus dari bangku pendidikan SMA.

"Gajinya Rp 10 juta untuk lulusan SMA," ujar Lino, Minggu (29/12/2013).

Jika gaji pegawainya kecil, Lino menilai banyak pekerjanya yang akan melakukan korupsi. Hal itu pun berdampak buruk bagi perusahaan dan negara. Sumber *

Hanura: Koruptor Tak Layak Dapat Pensiun

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, para anggota dewan yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak pantas lagi mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun.

Fraksi Partai Hanura akan mengusulkan adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ‘’Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR RI, saya menegaskan bahwa seharusnya seorang koruptor tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun dari negara. Alasannya, mereka sudah merugikan rakyat dan negara dengan melakukan korupsi,’’ ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013). Selanjutnya *

MPR: FPI tidak paham Islam dan Pancasila

Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli ikut geram dengan sikap Front Pembela Islam (FPI) yang sering kali meresahkan warga dalam aksi sweepingnya. Dia menyebut, bahwa FPI tak paham ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.

Melani mengatakan, persepsi FPI dalam setiap melakukan tindakan mungkin saja dengan mengutamakan perintah agama. Sayangnya, lanjut dia, perintah agama yang menjadi pedoman FPI salah diartikan.

Karena, lanjut dia, dalam ajaran agama Islam, sama sekali tidak diajarkan kekerasan dan tindakan anarkisme. Selain itu, Melani menduga bahwa FPI tidak paham dengan nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia.

"Mungkin persepsi mereka mengutamakan perintah agama, tapi salah. Agama tidak mengatakan pakai kekerasan, mungkin persepsi mereka terhadap agama salah, dan mereka tidak paham Pancasila. Di Pancasila saja ada unsur ketuhanan, itu bukan berarti Islam. Dengan menjaga memaknai Bhineka Tunggal Ika," kata Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7). Selanjutnya *

Jokowi: Negara Jangan Kalah dengan Preman

TEMPO.CO , Jakarta:Usaha Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menertibkan kawasan rawan macet menemukan hambatan. Salah satunya di kawasan Tanah Abang, usaha Dinas Perhubungan membuat pembatas jalan untuk memisahkan Jl. KH. Wahid Hasyim dengan Jl. Mas Mansyur sebagai bagian rekayasa lalu lintas dibuka paksa warga.

"Dibuka paksa oleh warga dan preman, kita soalnya kalah jumlah dengan mereka, akhirnya kita mengalah dan akhirnya pembatas jalan tersebut dibuka," kata salah satu petugas Dinas Perhubungan yang tidak mau disebut namanya Senin, 3 Juni 2013.

Gubernur Jokowi mengakui memang ada beberapa titik yang dikuasai preman. Namun, kata dia, Negara jangan kalah dengan preman. "Masak pemerintah dikalahkan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 3 Juni 2013.

Selanjutnya *

Negara Rugi Rp 39,3 Triliun Akibat Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqqodas, menyatakan sepanjang 2004-2011 negara telah dirugikan Rp 39,3 triliun akibat korupsi. Menurut dia, korupsi sudah menjalar hingga ke orang-orang yang terdidik.

"Banyak yang merupakan produk dari universitas," kata Busyro dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Selasa, 4 Desember 2012.

Selengkapnya ...

PBB Resmi Akui Palestina Sebagai Negara

Sidang Majelis Umum PBB, Kamis, 30 November 2012 dengan suara mayoritas mensahkan peningkatan status Palestina di PBB dari "kesatuan" jadi "negara non-anggota". Peningkatan status ini menjadi pengakuan simbolis dan tersirat badan dunia itu terhadap negara Palestina.

Sebanyak 193 negara anggota PBB memberi suara. Dari jumlah itu, 138 negara mendukung pemberian status baru bagi Palestina. Adapun yang menentang sembilan negara dan yang abstain 41 negara. Kanada, Israel, dan Amerika Serikat menentang rancangan pemberian status ini.

Selangkapnya ...

"Kegagalan N-250 bukan disebabkan produk atau pesawatnya, namun itu murni politis, digagalkan oleh IMF," kata Ilham Habibie

Putra sulung mantan Presiden RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie, optimistis proyek pesawat Regio Prop sebagai penerus N-250 dapat mulai diproduksi pada 2018. Sebab, sumber daya manusia Indonesia di bidang industri pesawat tidak kalah dibandingkan negara-negara maju.

Ilham menjelaskan, kegagalan N-250 untuk dapat diproduksi oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia) murni masalah politis. Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan untuk menghentikan proyek tersebut.

"Kegagalan N-250 bukan disebabkan produk atau pesawatnya, namun itu murni politis, digagalkan oleh IMF," kata Ilham kepada VIVAnews di kantornya.

Ilham yang pernah menjabat sebagai direktur marketing IPTN itu mengatakan, saat itu IPTN tidak dapat berbuat banyak, karena perusahaan sebagai penggagas proyek N-250 lebih memilih untuk menyelamatkan negara dibandingkan meneruskan proyek N-250.

"Itu force majeur. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu ada yang lebih penting dari meneruskan N-250, yaitu menyelamatkan negara. Kadang-kadang kami perlu berkorban demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan negara dan bangsa," kata pria kelahiran Jerman ini.

Saat ini, Ilham Habibie berusaha membangkitkan kembali N-250 melalui proyek pesawat Regio Prop. Ia menggandeng Erry Firmansyah, mantan direktur utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk membangun perusahaan PT Regio Aviasi Industri (RAI) guna membuat pesawat Regio Prop.

"Kami sengaja membuat perusahaan swasta, karena melihat kemampuan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan pembuatan pesawat itu terbatas sekali, atau boleh dikatakan tidak ada. Daripada merongrong pemerintah untuk terus kasih uang, lebih baik jalan sendiri," kata pria pemegang gelar doktor di bidang Aeronautika Engineering ini.

Dengan membangun perusahaan swasta, Ilham melanjutkan, dirinya tidak berharap mendapatkan bantuan pemerintah. Ia optimistis proyek Regio Prop ini tidak akan mengulang kegagalan pesawat N-250, karena pasar di Indonesia membutuhkan pesawat propeller.

"Potensi Indonesia luar biasa dan akan menjadi lebih besar, karena negara ini sangat optimal untuk aerospace," katanya.

Sumber: *

Para Pemimpin Negara Islam Harus Mengambil Sikap dalam Kasus Muslim Rohingya

MOSKOW -- Nasmiya Bokova, jurnalis dan wakil pimpinan redaksi majalah Muslimanka terbitan Bosnia, menyerukan negara-negara Islam mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan aksi pembantaian Muslim Rohingya. Karena, pemimpin-pemimpin negara Islam akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah.

"Semua negara bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Tetapi menyusul kebungkaman sebagian besar negara, maka tugas negara-negara Islam dalam hal ini lebih berat," tambahnya. "Dalam kondisi ini, tugas negara-negara Islam berlipat ganda dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan menjaga keselamatan mereka.

Bokova mengatakan hal tersebut dalam wawancaranya dengan IRNA di Moskow, Rusia, pada Sabtu (28/7) waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Bokova juga mengecam Amerika Serikat dan negara Barat yang tak bereaksi dalam kasus penindasan Muslim Rohingya. Padahal, AS dan sekutunya itu selama ini selalu mengklaim sebagai pejuang hak asasi manusia.

Bokova menyatakan pemimpin-pemimpin negara Islam harus mengambil sikap dalam kasus Muslim Rohingya.

''Jika para penguasa negara-negara Islam dengan berbagai alasan tidak menunaikan tugasnya, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan umat dan di hadapan Allah Swt," katanya.

Sumber: *