Mencari Pemimpin Sejati

Jokowi Masuk 50 Pemimpin Terhebat Versi Fortune

Amerika Serikat - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masuk ke dalam daftar 50 pemimpin hebat dunia versi majalah Fortune edisi 7 April 2014. Pria yang akrab disapa Jokowi itu menempati urutan ke-37.

Jokowi masuk ke dalam daftar tersebut karena kiprahnya dalam memimpin Solo, Jawa Tengah, sebagai wali kota dan DKI Jakarta sebagai gubernur. Di kedua kota itu, Jokowi dinilai telah banyak melakukan perubahan, dari dalam persoalan tata ruang kota hingga korupsi.

"Jokowi, begitu dia dikenal, membersihkan kota dan membersihkan korupsi. Ini menggetarkan masyarakat Indonesia yang lelah dengan status quo," demikian tulis majalah itu. Sumber *

Wah, Lebih dari Separuh Menteri Malaysia Keturunan Indonesia

KUALA LUMPUR---Menteri Dalam Negeri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi menyebutkan, lebih separuh menteri di Malaysia adalah keturunan dari Indonesia yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan dua negara bertetangga ini.

"Hubungan dua negara (Indonesia-Malaysia) luar biasa dekatnya dan Duta Besar Herman Prayitno juga luar biasa. Kami di Malaysia senang dengan beliau," kata Zahid di sela-sela Resepsi Diplomatik menyambut HUT ke-68 Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Senin Malam.

Salah satu contoh menteri di Malaysia yang keturunan Indonesia adalah Ahmad Zahid Hamidi, yang keturunan Jawa. Sejumlah menteri Malaysia lainnya ada yang keturunan Bugis, Minang dan sejumlah suku di Indonesia.

Menurut Zahid, hubungan darah di antara kedua negara ini dapat mengatasi apapun permasalahan dan merupakan suatu pendekatan untuk mempererat hubungan mulai dari pemimpin, budayawan, pelaku bisnis dan semuanya.

Bahkan kata dia, soal budaya tidak ada untuk mengklaim apalagi menciplak karena budaya itu harus dihormati. Oleh karenanya, dia percaya hubungan kedua negara ini di masa mendatang juga akan terus kuat dan erat. "Tentu hubungan kita akan terus menguat karena kedua pemimpin negara bertetangga ini juga sepakat untuk terus memperkuatnya," kata Zahid. Sumber *

Bila Banyak Pemimpin Seperti Jokowi, Indonesia Kalahkan Malaysia

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu merajai hasil survei terkait calon presiden pada Pemilu 2014. Di tengah tingkat elektabilitas Jokowi yang kian melesat ini, muncul sejumlah isu yang mempertanyakan apakah Joko Widodo (Jokowi) merupakan kader PDI Perjuangan. Sebab karir Jokowi sangat cepat dari menjabat sebagai Walikota Solo lalu memimpin Ibukota.

Politisi senior PDI Perjuangan Sabam Sirait menegaskan Jokowi bukanlah kader yang muncul tiba-tiba. Jokowi sudah sejak lama terlibat dalam proses kaderisasi partai dan bukan tanpa alasan dimajukan dalam Pilkada Solo hingga dua periode. Kini Jokowi menjabat di struktur PDI Perjuangan Jawa Tengah.

"Jokowi itu kader murni PDI Perjuangan," kata Sabam dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (4/8/2013).

Jokowi, lanjut Sabam, pun akhirnya ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, untuk memperbaiki kondisi Ibukota. Menurut Sabam, hal itu juga bukan tanpa alasan. Selama memimpin Solo, Jokowi berhasil menata kota budaya itu dengan baik, dan di saat yang sama Jokowi menampilkan figur yang bersih, jujur dan merakyat.

"Bila saja ada setengahnya kepala daerah seperti Jokowi di Indonesia, maka Indonesia akan maju dan akan mengalahkan kemajuan Malasyia, Singapura dan Thailand," puji Sabam, yang merupakan deklarator sekaligus juga ideolog PDI Perjuangan. Selanjutnya *

Jokowi Unggul di Survei, Inilah Rahasianya ...

Ada tiga rahasia mengapa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo unggul di berbagai survei soal calon presiden pada Pemilu 2014.

Pertama, kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR, Jokowi, yang juga politisi PDI Perjuangan, adalah antitesa pemimpin terdahulu. Jokowi dinilai merakyat dan apa adanya, sementara kebanyakan pemimpin saat ini cenderung menjaga jarak dengan rakyat.

Kedua, alumnus Universitas Gadjah Mada ini memperoleh momentum politik ketika terpilih menjadi orang nomor satu di ibu kota.

Ketiga, mantan Wali Kota Solo ini juga dipandang sebagai politisi yang independen dan tidak tergantung oleh partainya.

"Presepsi publik, Jokowi merupakan sosok yang tidak terlalu formal alias ndeso," ujar Hanta. Selanjutnya *

Romo Magnis: Pernyataan Dipo Alam Ancam Kebebasan Berpendapat

JAKARTA - Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno memandang pernyataan Dipo Alam yang mengatakan tidak baik pemimpin Islam dicerca oleh yang nonMuslim mengancam hak minoritas untuk mengeluarkan pendapat.

Romo Magniz menilai pernyataan Dipo tersebut seharusnya dipersoalkan.

"Nah ini sesuatu yang seharusnya dipersoalkan. Jangan-jangan dia mau mengatakan bahwa minoritas tidak boleh menyatakan pendapat mereka, kalau dia mengatakan mayoritas boleh bicara minoritas harus lepas dari fakta," ujar Magniz di Gedung Margasiswai, Menteng, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Dikatakan Romo Magnis, mayoritas dan minoritas di Indonesia sama hak dan kewajibannya. Sehingga, komentar Dipo tersebut kata dia, sudah melenceng dan keluar rel.

"Tetapi tentu mayoritas dan minoritas sama haknya, mungkin itu sedikit keluar rel beliau waktu mengatakan itu," kata dia.

Selanjutnya *

Tolak Pemimpin yang Tidak Pancasilais

JAKARTA - Rakyat harus menolak calon legislatif (Caleg), dan Capres, yang jejak rekamnya tidak Pancasilais, melainkan kapitalis, impresialis, dan neoliberalisme. Seluruh kebijakan ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya harus menjiwai Pancasila.

“Caleg dan Capres 2014 harus-harus benar ditakar jejak rekamnya terhadap pelaksanaan Pancasila, agar tujuan reformasi seperti mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara benar-benar terwujud,” ujar pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, dalam dialog kepemimpinan bersama Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara, dan pengamat politik UI Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Margarito mengatakan, DPR dan Presiden ke depan bukan mereka yang membiarkan bangsa ini terkepung oleh kapitalisme, neoliberalisme, dan imperialisme selama reformasi ini.

Namun dia masih optimis tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Rizal Ramli, Jusuf Kalla dan lainnya, akan mempunyai tempat di hati rakyat, juga partai, jika bangsa ini benar-benar ingin maju dan mandiri. Menyuarakan Pancasila itu tak boleh berhenti dan tak putus asa.

Pengamat politik dari UI Boni Hargens menegaskan elite politik, partai politik, dan penyelenggara Negara sekarang ini, produk-produk kebijakan, dan perilakunya tak mencerminkan Pancasila. Pancasila seolah tinggal kemasan, bahkan seperti bangkai yang dibiarkan mati, tanpa semangat dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara ini.

Menurut Boni, Pancasila itu sumber nilai bagi berbagai kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara. Presiden SBY gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya penghargaan sebagai negarawan dunia dari ACF (Appeal of Conscience Foundation) yang dinilai mampu menjaga toleransi dalam berbangsa, dan bernegara itu merupakan lelucon yang mengerikan.

“Karena pada saat yang sama masih terjadinya perusakan, pembakaran, diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu semua akibat tak menjadikan Pancasila sebagai spirit dalam berbangsa,” katanya.

Menurut Didied, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama menyimpang dari Pancasila, dan tak ada lagi yang bisa mengontrol, maka salah satu jalan adalah harus ada gerakan rakyat, meski namanya bukan revolusi.

“Jadi, harus ada gerakan rakyat Indonesia sendiri, untuk menghadapi kondisi pemimpin yang menyimpang dari Pancasila itu,” katanya.

Sumber: *

Isi Ceramah Rhoma Irama, Di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu (29/7)

Jakarta - Tudingan ceramah bernuansa SARA raja dangdut Rhoma Irama di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat masih menjadi teka-teki yang belum bisa terungkap. Karena, dugaan pelanggaran ini sedang ditindaklanjuti pihak Panwaslu DKI Jakarta.

Berikut isi ceramah Rhoma Irama, di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu (29/7), yang diambil dari rekaman video berdurasi 7 menit yang beredar di dunia maya;

"Memilih pemimpin bukan hanya soal politik, tapi sudah termasuk ibadah (baca ayat) hai orang-orang yang beriman jangan sekali-sekali kau mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir disamping orang-orang yang beriman (ayat lagi) kalau memilih pemimpin yang non muslim maka sanksinya adalah mendapat azab dari Allah SWT, diperbolehkan menggunakan yang namanya SARA diperbolehkan oleh yang namanya dewan pembina KPU Prof DR Jimly Ashidiqie kenapa? karena ini zaman keterbukaan karena ini zaman demokratisasi tidak boleh ada yang ditutup tutupi rakyat umat harus dijelaskan siapa calon pemimpin mereka, maka SARA dibenarkan.

Dalam hal ini ada 2 kandidat kita, buka siapa kandidat ini biar umat mengerti biar umat tahu. yang pertama Fauzi Bowo dan Nachrowi. Fauzi Bowo Gubernur dan Nachrowi Wakil Gubernur, Fauzi Bowo Muslim, Nachrowi Muslim, Fauzi bowo Betawi, Nachrowi Betawi. Harus jelas ini jaman keterbukaan calon kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi Muslim tapi orangtuanya Kristen, suku bangsanya jawa. Ahok suku bangsanya Cina, Agamanya Kristen. ini harus dijelaskan bahwa siapa pemimpin agar kita memilih pemimpin tdak seperti beli kucing dalam karung."

Sumber: *

Para Pemimpin Negara Islam Harus Mengambil Sikap dalam Kasus Muslim Rohingya

MOSKOW -- Nasmiya Bokova, jurnalis dan wakil pimpinan redaksi majalah Muslimanka terbitan Bosnia, menyerukan negara-negara Islam mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan aksi pembantaian Muslim Rohingya. Karena, pemimpin-pemimpin negara Islam akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah.

"Semua negara bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Tetapi menyusul kebungkaman sebagian besar negara, maka tugas negara-negara Islam dalam hal ini lebih berat," tambahnya. "Dalam kondisi ini, tugas negara-negara Islam berlipat ganda dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan menjaga keselamatan mereka.

Bokova mengatakan hal tersebut dalam wawancaranya dengan IRNA di Moskow, Rusia, pada Sabtu (28/7) waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Bokova juga mengecam Amerika Serikat dan negara Barat yang tak bereaksi dalam kasus penindasan Muslim Rohingya. Padahal, AS dan sekutunya itu selama ini selalu mengklaim sebagai pejuang hak asasi manusia.

Bokova menyatakan pemimpin-pemimpin negara Islam harus mengambil sikap dalam kasus Muslim Rohingya.

''Jika para penguasa negara-negara Islam dengan berbagai alasan tidak menunaikan tugasnya, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan umat dan di hadapan Allah Swt," katanya.

Sumber: *