Pakar Psikologi: Kita Dihinakan Angel Lelga

JAKARTA - Masih ingat bagaimana calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Angel Lelga tampil dalam talkshow di sebuah stasiun televisi beberapa hari lalu?

Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengatakan penampilan Angel Lelga tersebut merupakan penghinaan terhadap demokrasi. Hamdi mengkritik partai pengusung Angel yang tidak bisa mencari kader yang lebih pintar dibandingkan dengan Angel.

"Kemarin saya lihat ketika banyak orang ketawa-ketawa melihat adegan Angel Lelga dipermalukan di 'Mata Najwa'. Saya menangis. Kenapa soal sepenting ini dianggap remeh di partainya dan tidak mencari orang terbaik? Ini menghina kita, menghina demokrasi," ujar Hamdi saat menjadi pembicara di Seminar Konvensi Suara Iluni 'Di balik Pilpres 2014' di Aula FK UI Salemba, Jakarta, Sabtu (18/1/2014).

Hamdi menuturkan partai politik adalah yang paling bertanggung jawab untuk mencari pejabat publik yang mengurus urusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut Hamdi, partai politik harus melakukan rekrutmen yang benar untuk mencari kader terbaik sebagai anggota DPR.

"Kita dihinakan Angel Lelga," kata dia.

Sebelumnya, diberitakan Tribunnews.com adanya video berjudul "Jawaban ngawur Angel Lelga, Calon Wakil Rakyat di Mata Najwa."

Ini adalah judul rekaman wawancara dengan Angel Lelga terkait kesiapan dirinya menjadi calon wakil rakyat (calon anggota DPR) di daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Tribunnews.com mengutip judul postingan rekaman Angel Lelga di acara "Mata Najwa" di Metro TV yang masuk ke situs Youtube pada Rabu, 15 Januari 2014. Belum lama masuk Youtube, rekaman ini langsung mendapat komentar 'nyinyir' macam-macam.

Banyak masyarakat yang menganggap jawaban Angel ngawur saat ditanya soal visi dan misinya maju sebagai calon legislatif dan pemilu April mendatang. Sumber Yahoo! News *

Jebakan Biaya Politik

Kondisi ini pula yang akhirnya mendorong partai hanya merekrut orang-orang berduit sebagai caleg karena bisa membiayai partai, bukan orang-orang yang dipilih karena keahliannya dan kontribusinya bagi partai. Akibatnya, orang-orang ini pun akan mengambil banyak juga dari partai atau saat menduduki posisi-posisi strategis dalam jabatan pemerintahan ataupun DPR. Yang terjadi adalah sangat transaksional. Ada pola money, power, more money, more power.

Kondisi ini sangat mengerikan bagi bangsa karena jabatan publik akhirnya diisi orang-orang yang kompetensinya diragukan, apalagi integritasnya. Bangsa ini pun hanya menjadi korporasi semata.

Memang masih ada caleg yang berusaha idealis, tidak terpancing menggunakan politik uang. Mereka mengandalkan kedekatan hubungan serta program-program. Namun, cerita semacam ini semakin jarang terdengar.

Perubahan sistem pemilu?. Sumber *

Tolak Pemimpin yang Tidak Pancasilais

JAKARTA - Rakyat harus menolak calon legislatif (Caleg), dan Capres, yang jejak rekamnya tidak Pancasilais, melainkan kapitalis, impresialis, dan neoliberalisme. Seluruh kebijakan ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya harus menjiwai Pancasila.

“Caleg dan Capres 2014 harus-harus benar ditakar jejak rekamnya terhadap pelaksanaan Pancasila, agar tujuan reformasi seperti mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara benar-benar terwujud,” ujar pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, dalam dialog kepemimpinan bersama Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara, dan pengamat politik UI Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Margarito mengatakan, DPR dan Presiden ke depan bukan mereka yang membiarkan bangsa ini terkepung oleh kapitalisme, neoliberalisme, dan imperialisme selama reformasi ini.

Namun dia masih optimis tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Rizal Ramli, Jusuf Kalla dan lainnya, akan mempunyai tempat di hati rakyat, juga partai, jika bangsa ini benar-benar ingin maju dan mandiri. Menyuarakan Pancasila itu tak boleh berhenti dan tak putus asa.

Pengamat politik dari UI Boni Hargens menegaskan elite politik, partai politik, dan penyelenggara Negara sekarang ini, produk-produk kebijakan, dan perilakunya tak mencerminkan Pancasila. Pancasila seolah tinggal kemasan, bahkan seperti bangkai yang dibiarkan mati, tanpa semangat dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara ini.

Menurut Boni, Pancasila itu sumber nilai bagi berbagai kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara. Presiden SBY gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya penghargaan sebagai negarawan dunia dari ACF (Appeal of Conscience Foundation) yang dinilai mampu menjaga toleransi dalam berbangsa, dan bernegara itu merupakan lelucon yang mengerikan.

“Karena pada saat yang sama masih terjadinya perusakan, pembakaran, diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu semua akibat tak menjadikan Pancasila sebagai spirit dalam berbangsa,” katanya.

Menurut Didied, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama menyimpang dari Pancasila, dan tak ada lagi yang bisa mengontrol, maka salah satu jalan adalah harus ada gerakan rakyat, meski namanya bukan revolusi.

“Jadi, harus ada gerakan rakyat Indonesia sendiri, untuk menghadapi kondisi pemimpin yang menyimpang dari Pancasila itu,” katanya.

Sumber: *