Tolak Pemimpin yang Tidak Pancasilais

JAKARTA - Rakyat harus menolak calon legislatif (Caleg), dan Capres, yang jejak rekamnya tidak Pancasilais, melainkan kapitalis, impresialis, dan neoliberalisme. Seluruh kebijakan ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya harus menjiwai Pancasila.

“Caleg dan Capres 2014 harus-harus benar ditakar jejak rekamnya terhadap pelaksanaan Pancasila, agar tujuan reformasi seperti mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara benar-benar terwujud,” ujar pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, dalam dialog kepemimpinan bersama Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara, dan pengamat politik UI Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Margarito mengatakan, DPR dan Presiden ke depan bukan mereka yang membiarkan bangsa ini terkepung oleh kapitalisme, neoliberalisme, dan imperialisme selama reformasi ini.

Namun dia masih optimis tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Rizal Ramli, Jusuf Kalla dan lainnya, akan mempunyai tempat di hati rakyat, juga partai, jika bangsa ini benar-benar ingin maju dan mandiri. Menyuarakan Pancasila itu tak boleh berhenti dan tak putus asa.

Pengamat politik dari UI Boni Hargens menegaskan elite politik, partai politik, dan penyelenggara Negara sekarang ini, produk-produk kebijakan, dan perilakunya tak mencerminkan Pancasila. Pancasila seolah tinggal kemasan, bahkan seperti bangkai yang dibiarkan mati, tanpa semangat dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara ini.

Menurut Boni, Pancasila itu sumber nilai bagi berbagai kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara. Presiden SBY gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya penghargaan sebagai negarawan dunia dari ACF (Appeal of Conscience Foundation) yang dinilai mampu menjaga toleransi dalam berbangsa, dan bernegara itu merupakan lelucon yang mengerikan.

“Karena pada saat yang sama masih terjadinya perusakan, pembakaran, diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu semua akibat tak menjadikan Pancasila sebagai spirit dalam berbangsa,” katanya.

Menurut Didied, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama menyimpang dari Pancasila, dan tak ada lagi yang bisa mengontrol, maka salah satu jalan adalah harus ada gerakan rakyat, meski namanya bukan revolusi.

“Jadi, harus ada gerakan rakyat Indonesia sendiri, untuk menghadapi kondisi pemimpin yang menyimpang dari Pancasila itu,” katanya.

Sumber: *

Ahok: DKI Akan Jadi Percontohan BPJS

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta akan dijadikan proyek percontohan penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh Indonesia. Untuk percontohan ini, Pembrov DKI akan menandatangani nota kesepahaman.

"Nanti mau tanda tanggan tanggal 1 Maret. Teknisnya kami ikuti seperti BPJS, tapi uangnya tidak diserahkan kepada PT Askes, kami yang pegang," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin 25 Februari 2013.

Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS, nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mempunyai asuransi dengan PT Askes sebagai pengelola. BPJS rencanannya mulai diterapkan di Indonesia pada 2014 mendatang.

Ahok menuturkan, dalam uji coba ini, pada teknisnya warga miskin akan mendapat uang kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23 ribu per orang. Sementara, dalam program ini Kementerian Keuangan hanya menyalurkan Rp15.500 untuk setiap penduduk miskin.

"Nah kami ingin uji cobanya di Jakarta, apa betul Rp23.000 cukup atau tidak. Sedangkan Menkeu malah cuma kasih PT Askes Rp15.500 sekarang per bulan per orang. Kami kan menghitungnya Rp23.000. Seolah-olah PT Askes kelola uang itu, cukup atau tidak. Nanti kita evaluasi," ujar Ahok

Ahok berharap program tersebut bisa berhasil dan bisa membatu warga miskin dalam masalah kesehatan. Dia juga berharap rumah sakit mau menjadi partner dalam program BPJS. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan proyek itu baru sekadar uji coba. Kata dia, jika di Jakarta berhasil, maka akan diikuti oleh provinsi lainnya

"Kami mau uji coba. Dengan angka seperti itu semua rumah sakit mau ikut apa tidak. Makanya ini semua kami mau uji coba. Jakarta kalau bisa lolos, semua pasti bisa. Karena alat-alat kesehatannya paling canggih. Intinya kita ingin mencoba." ujarnya.

Menurut Ahok, penerapan sistem BPJS termasuk sulit dan banyak tentangan. Dia membandingkan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. "Amerika saja sampai sekarang masih berdebat. Presiden Obama memperjuangkan bahwa 30 persen orang miskin itu harus dapat jaminan kesehatan. Itu kan ditantang habis sama kapitalis murni," kata Ahok.

Ahok menuturkan memperjuangkan kesehatan orang miskin bukan berarti bahwa negara itu harus sosialis. Memperjuangkan kesehatan rakyat miskin merupakan bentuk pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara Pancasilais.

"Kami juga bukan sosialis kan. Orang pintar atau bodoh sama. Kita pancasilais, Obama itu lebih pancasilais daripada kita. Mungkin dia pengaruh di Menteng. Itu luar biasa loh. Mungkin dia pengaruh dari kita kan," ujarnya.

Sumber: *