Jakarta -Selain memberikan bantuan untuk korban banjir. Salah satu orang terkaya Indonesia, Tahir, juga mendiskusikan rencana pemberian hibah 10 armada bus TransJakarta. Bantuan ini bernilai Rp 12 miliar.
Pemberian hibah 10 bus ini ada syaratnya. Yaitu dalam operasionalnya nanti warga tidak dipungut biaya alias gratis, sehingga lebih banyak warga yang tak lagi menggunakan kendaraan pribadi.
"Kami ingin agar armada bus TransJakarta yang kami sumbangkan, dapat dinikmati oleh warga Jakarta secara gratis," ujar Tahir setelah bertemu Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari keterangan, Jumat (24/1/2014).
Tampilkan postingan dengan label Basuki Tjahaja Purnama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Basuki Tjahaja Purnama. Tampilkan semua postingan
Jumat, 24 Januari 2014
Rabu, 06 November 2013
Ahok: Pemprov Bisa Ambil Paksa Lahan Warga Untuk Jalan Tol
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil paksa lahan milik warga di Petukangan, Pesanggarahan, Jakarta Selatan yang tidak mau menjual tanahnya untuk pembangunan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2.
Menurut Basuki, sesuai dengan peraturan, lahan yang akan digunakan untuk jalan, dermaga, dan fasilitas lainnya yang tidak bisa digeser, dapat diambil paksa oleh pemerintah.
Pria yang biasa disapa Ahok ini menuturkan, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) Pembebasan Lahan agar lahan tersebut bisa segera digunakan.
"Kalau PP-nya turun kita bisa ambil alih. Konsinyasi, kita titipkan ke pengadilan. Pembayarnyannya sesuai dengan angka apprisial. Dengan undang-undang kita bisa ambil paksa lahan itu," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013). Selanjutnya *
Menurut Basuki, sesuai dengan peraturan, lahan yang akan digunakan untuk jalan, dermaga, dan fasilitas lainnya yang tidak bisa digeser, dapat diambil paksa oleh pemerintah.
Pria yang biasa disapa Ahok ini menuturkan, pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) Pembebasan Lahan agar lahan tersebut bisa segera digunakan.
"Kalau PP-nya turun kita bisa ambil alih. Konsinyasi, kita titipkan ke pengadilan. Pembayarnyannya sesuai dengan angka apprisial. Dengan undang-undang kita bisa ambil paksa lahan itu," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013). Selanjutnya *
Label:
Ahok,
Ambil Paksa,
Basuki Tjahaja Purnama,
Bisa,
dapat diambil paksa,
dermaga,
Jakarta Selatan,
Jalan,
Jalan Tol,
JORR,
Konsinyasi,
Lahan,
Pemprov,
Pesanggarahan,
Petukangan,
PP,
tidak bisa digeser,
warga,
West 2
Kamis, 01 Agustus 2013
Ahok: Saya Sudah Belajar Bahasa Halus
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah belajar berbicara dengan lebih halus. Selama ini dia dikenal sebagai pejabat yang selau bicara blak-blakan dan ceplas-ceplos. Namun gaya komunikasinya itu belakangan mengundang kritik dari kelompok Masyarakat Peduli MRT dan pedagang kaki lima Tanah Abang.
"kemarin kan sudah diperingatkan supaya ngomong lebih halus, jadi kalau mau bilang pecat istilahnya disekolahkan, rotasi pejabat istilahnya penyegaran," ujar Basuki sambil tertawa, Selasa, 30 Juli 2013.
Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih senang dengan kata-kata bersayap semacam itu. "Disekolahkan bisa saja dikirim ke cipinang," kata pria yang akrab disapa Ahok itu. Selanjutnya *
"kemarin kan sudah diperingatkan supaya ngomong lebih halus, jadi kalau mau bilang pecat istilahnya disekolahkan, rotasi pejabat istilahnya penyegaran," ujar Basuki sambil tertawa, Selasa, 30 Juli 2013.
Menurut dia, masyarakat Indonesia lebih senang dengan kata-kata bersayap semacam itu. "Disekolahkan bisa saja dikirim ke cipinang," kata pria yang akrab disapa Ahok itu. Selanjutnya *
Rabu, 31 Juli 2013
Membuka Siapa Sebenarnya Basuki Tjahaja Purnama / Ahok
Basuki Tjahaja Purnama semakin banyak diberitakan baik di media maupun dari mulut ke mulut. Hal ini terjadi semenjak beliau menjadi wakil dari calon gubernur Joko Widodo/ Jokowi. Untuk itu inilah sekilas mengenai siapa sebenarnya Basuki Tjahaja Purnama yang biasa di panggil Ahok itu?
Akhir2 ini 3 hal yg menjadi black campaign adalah dia tionghoa, kristen, dan liberal. Untuk menjelaskan hal ini, sangat penting untuk menjelaskan trackrecord @basuki_btp. @basuki_btp dilahirkan 46 thn lalu, anak tertua dari keluarga Kim Nam, keluarga Tionghoa yg termasyhur namanya di pulau Belitung karena dermawan. Kim Nam adalah tokoh masyarakat Belitung. Pembela masyarakat miskin,bahkan mau berhutang pada org lain, untuk memberi uang pada orang susah. Kim Nam adalah nama Panggilan ayah Basuki, selayaknya Basuki dipanggil Ahok. Nama lengkapnya adalah Indera Tjahaja Purnama. Beliau sudah meninggal dunia.
Basuki dibesarkan dengan keras, dididik agar bisa kemudian berguna bagi masyarakat belitung, tidak boleh sombong, inilah yang diajarkan Kim Nam. Basuki diwajibkan untuk selalu bersalaman dengan yg tua. Meski mereka kondisinya lebih berada di banding yang lain, basuki harus bisa bergaul dengan teman-temannya. @basuki_btp tidak dididik sebagai orang Tionghoa, tapi sebagai anak indonesia dari Kampung Manggar. Kim Nam selalu tegaskan itu padanya.
Basuki tumbuh menjadi anak yang selalu ingin tahu. Temannya semuanya anak-anak melayu dan dia bersekolah di SD negeri di desa laskar pelangi. Meski membaur, bukan berarti @basuki_btp bisa lepas dari tindakan diskriminasi karena dia adalah minoritas. Hal seperti ini tetap sering terjadi. Ketika SD, Basuki pernah dilarang menjadi penggerek bendera di sekolah ketika upacara karena warna kulitnya. Basuki kecewa, dia mengadukan hal tersebut pada ayahnya. Ayahnya, menyuruh basuki bersabar. saatnya akan tiba ketika orang terima kita, kata ayahnya. Basuki dilarang untuk berkecil hati, menurut ayahnya Basukiharus tetap berusaha terus. Tak boleh dendam. Selanjutnya *
Akhir2 ini 3 hal yg menjadi black campaign adalah dia tionghoa, kristen, dan liberal. Untuk menjelaskan hal ini, sangat penting untuk menjelaskan trackrecord @basuki_btp. @basuki_btp dilahirkan 46 thn lalu, anak tertua dari keluarga Kim Nam, keluarga Tionghoa yg termasyhur namanya di pulau Belitung karena dermawan. Kim Nam adalah tokoh masyarakat Belitung. Pembela masyarakat miskin,bahkan mau berhutang pada org lain, untuk memberi uang pada orang susah. Kim Nam adalah nama Panggilan ayah Basuki, selayaknya Basuki dipanggil Ahok. Nama lengkapnya adalah Indera Tjahaja Purnama. Beliau sudah meninggal dunia.
Basuki dibesarkan dengan keras, dididik agar bisa kemudian berguna bagi masyarakat belitung, tidak boleh sombong, inilah yang diajarkan Kim Nam. Basuki diwajibkan untuk selalu bersalaman dengan yg tua. Meski mereka kondisinya lebih berada di banding yang lain, basuki harus bisa bergaul dengan teman-temannya. @basuki_btp tidak dididik sebagai orang Tionghoa, tapi sebagai anak indonesia dari Kampung Manggar. Kim Nam selalu tegaskan itu padanya.
Basuki tumbuh menjadi anak yang selalu ingin tahu. Temannya semuanya anak-anak melayu dan dia bersekolah di SD negeri di desa laskar pelangi. Meski membaur, bukan berarti @basuki_btp bisa lepas dari tindakan diskriminasi karena dia adalah minoritas. Hal seperti ini tetap sering terjadi. Ketika SD, Basuki pernah dilarang menjadi penggerek bendera di sekolah ketika upacara karena warna kulitnya. Basuki kecewa, dia mengadukan hal tersebut pada ayahnya. Ayahnya, menyuruh basuki bersabar. saatnya akan tiba ketika orang terima kita, kata ayahnya. Basuki dilarang untuk berkecil hati, menurut ayahnya Basukiharus tetap berusaha terus. Tak boleh dendam. Selanjutnya *
Label:
Ahok,
Basuki Tjahaja Purnama,
Belitung,
black campaign,
dermawan,
Kampung Manggar,
Kim Nam,
Kristen,
liberal,
Membuka,
pulau,
Sebenarnya,
selalu ingin tahu,
Siapa,
sombong,
tionghoa
Rabu, 24 Juli 2013
Basuki Disomasi PKL, Jokowi Minta Maaf
JAKARTA — Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf atas pernyataannya yang mengancam akan memenjarakan PKL di Tanah Abang yang menolak direlokasi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap meminta maaf kepada para PKL.
"Ya, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf ke PKL. Saya minta maaf kepada siapa pun, siapa tahu saya ada salah," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013).
Jokowi mengatakan bahwa pernyataan Basuki untuk memidanakan PKL itu baru dilakukan setelah dirasa PKL melakukan tindak pidana. Apabila tidak melakukan tindak pidana, PKL itu tidak akan dilaporkan ke polisi. Selanjutnya *
"Ya, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf ke PKL. Saya minta maaf kepada siapa pun, siapa tahu saya ada salah," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013).
Jokowi mengatakan bahwa pernyataan Basuki untuk memidanakan PKL itu baru dilakukan setelah dirasa PKL melakukan tindak pidana. Apabila tidak melakukan tindak pidana, PKL itu tidak akan dilaporkan ke polisi. Selanjutnya *
Senin, 25 Februari 2013
Ahok: DKI Akan Jadi Percontohan BPJS
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta akan dijadikan proyek percontohan penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh Indonesia. Untuk percontohan ini, Pembrov DKI akan menandatangani nota kesepahaman.
"Nanti mau tanda tanggan tanggal 1 Maret. Teknisnya kami ikuti seperti BPJS, tapi uangnya tidak diserahkan kepada PT Askes, kami yang pegang," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS, nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mempunyai asuransi dengan PT Askes sebagai pengelola. BPJS rencanannya mulai diterapkan di Indonesia pada 2014 mendatang.
Ahok menuturkan, dalam uji coba ini, pada teknisnya warga miskin akan mendapat uang kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23 ribu per orang. Sementara, dalam program ini Kementerian Keuangan hanya menyalurkan Rp15.500 untuk setiap penduduk miskin.
"Nah kami ingin uji cobanya di Jakarta, apa betul Rp23.000 cukup atau tidak. Sedangkan Menkeu malah cuma kasih PT Askes Rp15.500 sekarang per bulan per orang. Kami kan menghitungnya Rp23.000. Seolah-olah PT Askes kelola uang itu, cukup atau tidak. Nanti kita evaluasi," ujar Ahok
Ahok berharap program tersebut bisa berhasil dan bisa membatu warga miskin dalam masalah kesehatan. Dia juga berharap rumah sakit mau menjadi partner dalam program BPJS. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan proyek itu baru sekadar uji coba. Kata dia, jika di Jakarta berhasil, maka akan diikuti oleh provinsi lainnya
"Kami mau uji coba. Dengan angka seperti itu semua rumah sakit mau ikut apa tidak. Makanya ini semua kami mau uji coba. Jakarta kalau bisa lolos, semua pasti bisa. Karena alat-alat kesehatannya paling canggih. Intinya kita ingin mencoba." ujarnya.
Menurut Ahok, penerapan sistem BPJS termasuk sulit dan banyak tentangan. Dia membandingkan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. "Amerika saja sampai sekarang masih berdebat. Presiden Obama memperjuangkan bahwa 30 persen orang miskin itu harus dapat jaminan kesehatan. Itu kan ditantang habis sama kapitalis murni," kata Ahok.
Ahok menuturkan memperjuangkan kesehatan orang miskin bukan berarti bahwa negara itu harus sosialis. Memperjuangkan kesehatan rakyat miskin merupakan bentuk pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara Pancasilais.
"Kami juga bukan sosialis kan. Orang pintar atau bodoh sama. Kita pancasilais, Obama itu lebih pancasilais daripada kita. Mungkin dia pengaruh di Menteng. Itu luar biasa loh. Mungkin dia pengaruh dari kita kan," ujarnya.
"Nanti mau tanda tanggan tanggal 1 Maret. Teknisnya kami ikuti seperti BPJS, tapi uangnya tidak diserahkan kepada PT Askes, kami yang pegang," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS, nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mempunyai asuransi dengan PT Askes sebagai pengelola. BPJS rencanannya mulai diterapkan di Indonesia pada 2014 mendatang.
Ahok menuturkan, dalam uji coba ini, pada teknisnya warga miskin akan mendapat uang kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23 ribu per orang. Sementara, dalam program ini Kementerian Keuangan hanya menyalurkan Rp15.500 untuk setiap penduduk miskin.
"Nah kami ingin uji cobanya di Jakarta, apa betul Rp23.000 cukup atau tidak. Sedangkan Menkeu malah cuma kasih PT Askes Rp15.500 sekarang per bulan per orang. Kami kan menghitungnya Rp23.000. Seolah-olah PT Askes kelola uang itu, cukup atau tidak. Nanti kita evaluasi," ujar Ahok
Ahok berharap program tersebut bisa berhasil dan bisa membatu warga miskin dalam masalah kesehatan. Dia juga berharap rumah sakit mau menjadi partner dalam program BPJS. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan proyek itu baru sekadar uji coba. Kata dia, jika di Jakarta berhasil, maka akan diikuti oleh provinsi lainnya
"Kami mau uji coba. Dengan angka seperti itu semua rumah sakit mau ikut apa tidak. Makanya ini semua kami mau uji coba. Jakarta kalau bisa lolos, semua pasti bisa. Karena alat-alat kesehatannya paling canggih. Intinya kita ingin mencoba." ujarnya.
Menurut Ahok, penerapan sistem BPJS termasuk sulit dan banyak tentangan. Dia membandingkan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. "Amerika saja sampai sekarang masih berdebat. Presiden Obama memperjuangkan bahwa 30 persen orang miskin itu harus dapat jaminan kesehatan. Itu kan ditantang habis sama kapitalis murni," kata Ahok.
Ahok menuturkan memperjuangkan kesehatan orang miskin bukan berarti bahwa negara itu harus sosialis. Memperjuangkan kesehatan rakyat miskin merupakan bentuk pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara Pancasilais.
"Kami juga bukan sosialis kan. Orang pintar atau bodoh sama. Kita pancasilais, Obama itu lebih pancasilais daripada kita. Mungkin dia pengaruh di Menteng. Itu luar biasa loh. Mungkin dia pengaruh dari kita kan," ujarnya.
Label:
Ahok,
Basuki Tjahaja Purnama,
BPJS,
DKI,
Kementerian Keuangan,
kesepahaman,
Obama,
Pancasilais,
PT Askes,
Rp23 ribu per orang per bulan,
uji coba,
UU No 24 Th 2012,
Wakil Gubernur
Kamis, 13 Desember 2012
Ide Basuki soal Pajak "Online" Mulai Diterapkan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya dapat mengakses data semua wajib pajak setiap bulan, minggu, bahkan harian. Dengan cara ini, Pemprov akan mengevaluasi titik-titik mana saja yang biasa terjadi kebocoran atau mengecek sumber-sumber pendapatan pajak yang jumlahnya dianggap tidak masuk akal.
"Ada empat arahan Wakil Gubernur yang kita tindaklanjuti, yaitu kerja sama dengan Bank, tidak lagi menggunakan APBD, pencabutan izin bagi wajib pajak yang menolak, dan target setoran pajak yang harus meningkat signifikan tahun depan," kata Sugeng Rusman, Kepala Sudin Pelayanan Pajak II DKI Jakarta.
Menurut Sugeng, penerapan sistem online sebetulnya sudah diterapkan sejak 3 tahun lalu. Namun, baru efektif 1 tahun terakhir. Itu pun hanya berhasil mendata sekitar 800 wajib pajak dari total 10.951 sasaran wajib pajak di DKI Jakarta.
Menurut Sugeng, kesulitan terjadi karena sistem pembukuan perusahaan-perusahaan daerah belum sepenuhnya menggunakan sistem cash register. Banyak yang menggunakan pencatatan manual.
"Dengan sistem baru ini, kami akan wajibkan seluruh wajib pajak untuk membuka rekening di Bank yang ditunjuk. Jika tidak, ada sanksi," jelas Sugeng.
Data menunjukkan, sasaran wajib pajak di DKI Jakarta meliputi 580 hotel, 9000 restoran, 371 tempat hiburan, dan 1000 parkir dengan total keseluruhan 10.951. Dinas Pelayanan Pajak masih akan melakukan pemutakhiran data.
Seluruh wajib pajak prioritas ini akan diwajibkan membuka rekening di Bank yang ditunjuk. Kemudian wajib pajak diminta menyetorkan omzet ke rekening masing-masing.
"Ada empat arahan Wakil Gubernur yang kita tindaklanjuti, yaitu kerja sama dengan Bank, tidak lagi menggunakan APBD, pencabutan izin bagi wajib pajak yang menolak, dan target setoran pajak yang harus meningkat signifikan tahun depan," kata Sugeng Rusman, Kepala Sudin Pelayanan Pajak II DKI Jakarta.
Menurut Sugeng, penerapan sistem online sebetulnya sudah diterapkan sejak 3 tahun lalu. Namun, baru efektif 1 tahun terakhir. Itu pun hanya berhasil mendata sekitar 800 wajib pajak dari total 10.951 sasaran wajib pajak di DKI Jakarta.
Menurut Sugeng, kesulitan terjadi karena sistem pembukuan perusahaan-perusahaan daerah belum sepenuhnya menggunakan sistem cash register. Banyak yang menggunakan pencatatan manual.
"Dengan sistem baru ini, kami akan wajibkan seluruh wajib pajak untuk membuka rekening di Bank yang ditunjuk. Jika tidak, ada sanksi," jelas Sugeng.
Data menunjukkan, sasaran wajib pajak di DKI Jakarta meliputi 580 hotel, 9000 restoran, 371 tempat hiburan, dan 1000 parkir dengan total keseluruhan 10.951. Dinas Pelayanan Pajak masih akan melakukan pemutakhiran data.
Seluruh wajib pajak prioritas ini akan diwajibkan membuka rekening di Bank yang ditunjuk. Kemudian wajib pajak diminta menyetorkan omzet ke rekening masing-masing.
Minggu, 02 Desember 2012
Ahok: Boikot ''Cara Konyol'' Penyelenggara PRJ
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam memboikot Pekan Raya Jakarta. Alasannya, DKI Jakarta menolak sewa stan sebesar Rp 4 miliar dalam ajang itu.
"Kita sudah bayar event organizer, kita bikin dia dapat untung. Masak masuk pun kita masih disuruh bayar," kata Ahok dalam sebuah video rapat yang diunggah di YouTube. "Boikot, kita tidak usah datang."
Menurut Ahok, dengan harus mengeluarkan dana sebesar itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak usah lagi promosi melalui Pekan Raya Jakarta. "Pekan Raya Jakarta tidak perlu ikut, bila perlu. Pusing-pusing amat. Rp 4 Miliar itu bayar stan, kan?"
Jumat, 20 Juli 2012
Kekalahan Foke-Nara: Dukungan PAN Tidak Solid
JAKARTA - Tak maksimalnya suara yang diperoleh pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, salah satu faktornya karena tak mendapat dukungan solid dari kader partai pengusung, yakni Partai Amanat Nasional (PAN).
Itu diakui oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiyarto. Menurutnya, ketika putaran pertama, ada beberapa kader yang mendukung Didik J Rachbini yang berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid, ada pula yang mendukung Faisal Basri-Biem Benyamin.
"Memang suara Foke tak maksimal, ada kontribusi itu meski tidak dominan. Kader kami bertebaran di Hidayat dan Faisal. Yang bertebaran sudah dikonsolidasikan. Karena konstelasinya seperti itu," ujar Bima di diskusi 'Masih Patutkah Survei Politik Dipercaya? 'di Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012).
Menurut Bima, dengan masuknya Foke-Nara pada putaran kedua bersama pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, PAN mengaku lebih solid.
Mengingat, banyak kader yang terpecah pada putaran pertama dengan tidak memenangkan Foke-Nara, kini satu suara mendukungnya.
Bima mengatakan, secara personal banyak kader PAN tak memberikan suaranya kepada Foke, tapi lebih memilih Jokowi karena kedekatan.
Beberapa waktu lalu, tak sedikit petinggi PAN kerap menyindir cara komunikasi politik Foke yang tidak menarik antusiasme publik.
Meski banyak personal yang mendukung Jokowi, PAN tak serta merta mendukung Jokowi. Sebab, ada ikatan undang-undang bahwa sebuah partai yang mendukung calon tertentu sejak awal dan tercatat di KPUD, tak boleh mencabut dukungannya. (*)
Itu diakui oleh Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiyarto. Menurutnya, ketika putaran pertama, ada beberapa kader yang mendukung Didik J Rachbini yang berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid, ada pula yang mendukung Faisal Basri-Biem Benyamin.
"Memang suara Foke tak maksimal, ada kontribusi itu meski tidak dominan. Kader kami bertebaran di Hidayat dan Faisal. Yang bertebaran sudah dikonsolidasikan. Karena konstelasinya seperti itu," ujar Bima di diskusi 'Masih Patutkah Survei Politik Dipercaya? 'di Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012).
Menurut Bima, dengan masuknya Foke-Nara pada putaran kedua bersama pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, PAN mengaku lebih solid.
Mengingat, banyak kader yang terpecah pada putaran pertama dengan tidak memenangkan Foke-Nara, kini satu suara mendukungnya.
Bima mengatakan, secara personal banyak kader PAN tak memberikan suaranya kepada Foke, tapi lebih memilih Jokowi karena kedekatan.
Beberapa waktu lalu, tak sedikit petinggi PAN kerap menyindir cara komunikasi politik Foke yang tidak menarik antusiasme publik.
Meski banyak personal yang mendukung Jokowi, PAN tak serta merta mendukung Jokowi. Sebab, ada ikatan undang-undang bahwa sebuah partai yang mendukung calon tertentu sejak awal dan tercatat di KPUD, tak boleh mencabut dukungannya. (*)
Label:
Basuki Tjahaja Purnama,
Bima Arya Sugiyarta,
DKI,
dukungan,
Fauzi Bowo,
Foke-Nara,
Gubernur,
Jakarta,
Joko Widodo,
kekalahan,
Nachrowi Ramli,
PAN,
pertama,
Pilihan,
putaran,
solid
Kamis, 22 Maret 2012
DKI-1 2012: Popularitas Vs. Kekuatan Uang Vs. Solidaritas Kelompok, Siapa Menang?
Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Ari Dwipayana, mengatakan Pilkada DKI Jakarta adalah pertarungan antara popularitas dengan kekuatan uang dan solidaritas kelompok.
Menurut Ari, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) adalah satu-satunya pasangan yang mengandalkan modal besar dari segi popularitas. “Jokowi terkenal inovatif dan Ahok yang Chinese harapan baru bagi masalah multietnis di Jakarta. Mereka unik dan fenomenal,” kata Ari, Rabu, 21 Maret 2012.
Selanjutnya ...
Menurut Ari, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) adalah satu-satunya pasangan yang mengandalkan modal besar dari segi popularitas. “Jokowi terkenal inovatif dan Ahok yang Chinese harapan baru bagi masalah multietnis di Jakarta. Mereka unik dan fenomenal,” kata Ari, Rabu, 21 Maret 2012.
Selanjutnya ...
Label:
Ari Dwipayana,
Basuki Tjahaja Purnama,
DKI,
Fisipol,
harapan baru,
inovatif,
Jakarta,
Joko Widodo,
Jokowi-Ahok,
kekuatan uang,
pengamat,
pertarungan,
Pilkada,
politik,
popularitas,
solidaritas kelompok,
UGM
Langganan:
Postingan (Atom)