Tampilkan postingan dengan label maaf. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label maaf. Tampilkan semua postingan

Senin, 17 Februari 2014

Bantahan Anggito Membingungkan

Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc, Dosen Fakultan Ekonomi dan Bisnis UGM dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, membantah bahwa tulisannya di Kompas (10/2/2014) yang berjudul “Gagasan Asuransi Bencana” merupakan plagiat dari tulisan Dr. Hatbonar Sinaga berjudul “Menggagas Asuransi Bencana” juga di Kompas (21/7/2006).

Bantahan Anggito tersebut dikutip dari Tempo.co (17/2/2014) di link ini. Dikatakan membingungkan karena, pertama, pada satu sisi Anggito meminta maaf kepada Kompas dan beberapa pihak yang memiliki gagasan atau tulisan serupa. Namun pada sisi lain Anggito menolak tuduhan plagiat.

Dalam logika pihak yang membaca bantahan Anggito tersebut, harusnya, tak perlu ada permintaan maaf jika memang tidak melakukan plagiasi. Meminta maaf bersamaan membantah telah melakukan plagiat justru melahirkan dua pernyataan bermuatan komunikasi yang bertolak belakang. Selanjutnya *

Minggu, 01 September 2013

Indonesia Sambut Baik Permintaan Maaf Belanda

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana Pemerintah Belanda yang akan menyampaikan permohonan maaf atas serangkaian eksekusi yang dilakukan tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945 hingga 1949. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Michael Tene, permintaan maaf ini merupakan niat baik dari Belanda, bukan karena proses pengadilan seperti kasus pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan.

"Ini lebih pada keputusan politik pemerintah Belanda, bukan karena pengadilan," kata Tene ketika dihubungi Tempo, Ahad 1 September 2013. Pemerintah Belanda menjanjikan kompensasi 20.000 euro bagi janda korban eksekusi tentara Belanda. Selanjutnya *

Rabu, 24 Juli 2013

Basuki Disomasi PKL, Jokowi Minta Maaf

JAKARTA — Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf atas pernyataannya yang mengancam akan memenjarakan PKL di Tanah Abang yang menolak direlokasi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap meminta maaf kepada para PKL.

"Ya, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf ke PKL. Saya minta maaf kepada siapa pun, siapa tahu saya ada salah," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013).

Jokowi mengatakan bahwa pernyataan Basuki untuk memidanakan PKL itu baru dilakukan setelah dirasa PKL melakukan tindak pidana. Apabila tidak melakukan tindak pidana, PKL itu tidak akan dilaporkan ke polisi. Selanjutnya *

Minggu, 30 Juni 2013

Munarman, siram teh dan pesan KPI untuk TvOne

Acara diskusi Apa Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan TvOne kemarin pagi diwarnai insiden. Dalam diskusi dengan tema pembatasan jam operasi tempat hiburan malam, Juru Bicara FPI Munarman menyiram sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola dengan secangkir teh.

Munarman mengaku kesal dengan Thamrin karena sosiolog itu memotong-motong pembicaraannya. "Orang lagi ngomong juga ditunjuk-tunjuk, nggak sopan," tegas Munarman saat dihubungi merdeka.com, Jumat (28/6).

Namun, hingga acara diskusi selesai, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini enggan untuk meminta maaf kepada Thamrin. "Biasa-biasa saja, ngapain saya minta maaf, saya tantang sekalian, saya ladeni," tantang Munarman.

Thamrin Amal yang menjadi korban penyiraman teh ini mengatakan Munarman tidak suka pernyataannya. Thamrin membeberkan penyebab Munarman reaktif dalam tiga poin.

"Pertama ancaman polisi akan menindak ormas yang melakukan sweeping, yang itu adalah agenda polisi tahunan. Kemudian dia menyatakan, penyebab polisi melarang sweeping adalah karena pertanyaan wartawan kepada polisi, sehingga polisi menjawab akan menindak. Ketiga, dia bilang aparat Negara tidak pernah hadir saat ada kekerasan, saya bilang betul. Negara banyak membiarkan kekerasan, nah pada saat saya melakukan komentar itu. Dia anggap saya membela yang minoritas," terang Thamrin.

Kemudian Thamrin menambahkan, Munarman menudingnya selalu membuat analisa yang menyudutkan Islam. Dirinya menambahkan, kekerasan harus dihentikan dimulai dari rumah tangga, komunitas, sekolah, lembaga legislatif dan lingkungan.

"Jangan sampai meniru kekerasan. Itu konyol. Kemarahan itu berasal dari sana (kepincangan ekonomi). Dan, kita juga harus hindari dakwah dengan yang keras. Mereka yang berada dalam posisi yang tidak berdaya, akan merasa terancam," jelasnya.

Pernyataannya itu, menurut Thamrin, disebutnya sebagai pemicu kemarahan Munarman hingga menyiramkan segelas minuman kepada dirinya. Tidak terima dengan perlakukan Munarman yang tidak etis, dirinya melaporkan Munarman ke polisi.

Thamrin tak mau banyak komentar. Tampak jelas kekesalan Thamrin kepada Munarman. Dia mengungkapkan kekesalannya dengan intonasi suara marah.

"Saya ini sedang lapor ke polisi," kata Thamrin dengan nada marah.

Munarman sama sekali tidak takut jika dirinya dilaporkan Thamrin ke polisi. Munarman menegaskan dia cuma takut dengan api neraka.

Selain itu, tidak tampak sama sekali penyesalan di wajah Munarman. Bahkan, Menurut dia, siraman pantas didapat Thamrin yang kerap memotong pembicaraannya.

"Kenapa takut? Saya takut masuk neraka, saya tidak takut masuk penjara," tegas Munarman.

Dengan santai, Munarman pun berkelakar dia tidak menyiram Thamrin, tapi hanya 'ngasih minum'."Saya lihat dia (Thamrin) pagi-pagi belum minum teh, haus, ya kita kasih minum. Karena jauh, ya jadinya begitu," katanya dengan santai.

Insiden Juru Bicara FPI Munarman yang menyiram muka sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola dengan secangkir teh, di acara diskusi yang disiarkan langsung oleh TvOne itu, tak luput dari pantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Wakil Ketua KPI Eski Tri Rezeki Widianty menegaskan, insiden tak senonoh itu harus menjadi pelajaran bagi TvOne ke depan. Mereka harus mendefinisikan kembali siapa yang layak menjadi narasumber sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemilihan narasumber, terutama untuk acara live.

"Kami sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan stasiun televisi untuk memilih narasumber yang sesuai. Acara tadi pagi itu saya sudah lihat. Ini harus menjadi pelajaran bagi TvOne," kata Eski yang juga menjabat sebagai Komisioner Isi Siaran di KPI ini.

Menurut Eski, acara diskusi di TvOne tadi pagi berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun televisi itu memilih narasumber dari Front Pembela Islam (FPI). Dia menilai, pemanggilan FPI itu lebih banyak sensasinya dari pada muatan pengetahuan.

Seharusnya, dia melanjutkan, masih banyak ormas lebih baik lain yang bisa dimintai pendapat dan menjadi narasumber. "TV kita memang cenderung lebih banyak mengedepankan sensasi, dari pada informasi yang mendidik untuk publik. Jadi jangan hanya mengejar sensasi," tuturnya.

Elki mengaku, jika sudah seharusnya tvone meminta maaf kepada publik atas insiden yang tidak patut ditonton tersebut. Pihaknya berharap, agar siaran tv lebih mengedepankan muatan pengetahuan dibandingkan hanya mengejar sensasi semata.

"Mereka berjanji akan mengevaluasi internal, dan berjanji ke depan tidak akan terjadi lagi," pungkasnya.

Selasa, 26 Februari 2013

TNI Tuntut Anggota Komnas HAM Minta Maaf Terkait Ucapan 'Tidur & Nongkrong'

Mabes TNI bereaksi cukup keras menanggapi pernyataan Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai tentang aktivitas prajurit di Papua. Permintaan maaf secara nasional pun diminta karena dianggap sudah menyakiti keluarga korban.

"Kita meminta dia minta maaf secara nasional ke seluruh media. Minta maaf lewat media dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).

Iskandar menyampaikan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam pernyataan Natalius. Penyataan Natalius disebut sebagai tidak berdasar fakta dan tidak pada tempatnya.

"Kasihan kaum ibu-ibu yang suaminya berkorban. Kenapa mereka membuat pernyataan tanpa klarifikasi terlebih dahulu," sesal Iskandar.

Menurut Iskandar, prajurit TNI telah berjasa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tak semestinya seorang anak bangsa merendahkan kerja keras TNI. Iskandar mengungkapkan, Natalius juga menyebut anggota TNI yang tewas saat kejadian sedang dalam keadaan lalai bertugas.

"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong. Itu tidak sesuai fakta yang ada," tepis Iskandar.

Sebelumnya diberitakan, Natalius menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR,Jumat (22/2/2013). Dirinya berkata bahwa tragedi yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua tidak melanggar HAM.

Dia juga mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok pengacau keamanan. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.

"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujar Natalius.

Sumber: *
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
//** Like Button FB **//
//** Like Button FB **//