Jakarta - Harga telepon seluler pintar kemungkinan akan bertambah mahal. Peningkatan harga ini akan diterapkan setelah pemerintah mengkaji pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk ponsel pintar. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, hingga kini pemerintah belum memberikan kepastian soal ketentuan kenaikan harga ponsel. (baca: Ini Barang yang Tak Kena PPnBM)
"Itu masih lama, menunggu waktulah. Saya tidak tahu seberapa cepat, tapi perlu waktu," kata Bambang di Kementerian Keuangan, Jumat, 30 Agustus 2013.
Sebelumnya, Bambang menjelaskan, penerapan PPnBM ponsel pintar bertujuan untuk mengerem impor. Alasannya, selama ini seluruh produk ponsel pintar di Indonesia merupakan barang impor. Dan nantinya, besaran PPnBM akan dikaitkan dengan teknologi dalam ponsel pintar. "Jadi yang semakin complicated makin tinggi harganya. Tapi, kami belum putuskan rate-nya. Tunggu sajalah, sabar," kata dia. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label Kementerian Keuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kementerian Keuangan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 30 Agustus 2013
Senin, 25 Februari 2013
Ahok: DKI Akan Jadi Percontohan BPJS
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta akan dijadikan proyek percontohan penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di seluruh Indonesia. Untuk percontohan ini, Pembrov DKI akan menandatangani nota kesepahaman.
"Nanti mau tanda tanggan tanggal 1 Maret. Teknisnya kami ikuti seperti BPJS, tapi uangnya tidak diserahkan kepada PT Askes, kami yang pegang," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS, nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mempunyai asuransi dengan PT Askes sebagai pengelola. BPJS rencanannya mulai diterapkan di Indonesia pada 2014 mendatang.
Ahok menuturkan, dalam uji coba ini, pada teknisnya warga miskin akan mendapat uang kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23 ribu per orang. Sementara, dalam program ini Kementerian Keuangan hanya menyalurkan Rp15.500 untuk setiap penduduk miskin.
"Nah kami ingin uji cobanya di Jakarta, apa betul Rp23.000 cukup atau tidak. Sedangkan Menkeu malah cuma kasih PT Askes Rp15.500 sekarang per bulan per orang. Kami kan menghitungnya Rp23.000. Seolah-olah PT Askes kelola uang itu, cukup atau tidak. Nanti kita evaluasi," ujar Ahok
Ahok berharap program tersebut bisa berhasil dan bisa membatu warga miskin dalam masalah kesehatan. Dia juga berharap rumah sakit mau menjadi partner dalam program BPJS. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan proyek itu baru sekadar uji coba. Kata dia, jika di Jakarta berhasil, maka akan diikuti oleh provinsi lainnya
"Kami mau uji coba. Dengan angka seperti itu semua rumah sakit mau ikut apa tidak. Makanya ini semua kami mau uji coba. Jakarta kalau bisa lolos, semua pasti bisa. Karena alat-alat kesehatannya paling canggih. Intinya kita ingin mencoba." ujarnya.
Menurut Ahok, penerapan sistem BPJS termasuk sulit dan banyak tentangan. Dia membandingkan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. "Amerika saja sampai sekarang masih berdebat. Presiden Obama memperjuangkan bahwa 30 persen orang miskin itu harus dapat jaminan kesehatan. Itu kan ditantang habis sama kapitalis murni," kata Ahok.
Ahok menuturkan memperjuangkan kesehatan orang miskin bukan berarti bahwa negara itu harus sosialis. Memperjuangkan kesehatan rakyat miskin merupakan bentuk pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara Pancasilais.
"Kami juga bukan sosialis kan. Orang pintar atau bodoh sama. Kita pancasilais, Obama itu lebih pancasilais daripada kita. Mungkin dia pengaruh di Menteng. Itu luar biasa loh. Mungkin dia pengaruh dari kita kan," ujarnya.
"Nanti mau tanda tanggan tanggal 1 Maret. Teknisnya kami ikuti seperti BPJS, tapi uangnya tidak diserahkan kepada PT Askes, kami yang pegang," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin 25 Februari 2013.
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS, nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mempunyai asuransi dengan PT Askes sebagai pengelola. BPJS rencanannya mulai diterapkan di Indonesia pada 2014 mendatang.
Ahok menuturkan, dalam uji coba ini, pada teknisnya warga miskin akan mendapat uang kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23 ribu per orang. Sementara, dalam program ini Kementerian Keuangan hanya menyalurkan Rp15.500 untuk setiap penduduk miskin.
"Nah kami ingin uji cobanya di Jakarta, apa betul Rp23.000 cukup atau tidak. Sedangkan Menkeu malah cuma kasih PT Askes Rp15.500 sekarang per bulan per orang. Kami kan menghitungnya Rp23.000. Seolah-olah PT Askes kelola uang itu, cukup atau tidak. Nanti kita evaluasi," ujar Ahok
Ahok berharap program tersebut bisa berhasil dan bisa membatu warga miskin dalam masalah kesehatan. Dia juga berharap rumah sakit mau menjadi partner dalam program BPJS. Mantan bupati Belitung Timur itu menegaskan proyek itu baru sekadar uji coba. Kata dia, jika di Jakarta berhasil, maka akan diikuti oleh provinsi lainnya
"Kami mau uji coba. Dengan angka seperti itu semua rumah sakit mau ikut apa tidak. Makanya ini semua kami mau uji coba. Jakarta kalau bisa lolos, semua pasti bisa. Karena alat-alat kesehatannya paling canggih. Intinya kita ingin mencoba." ujarnya.
Menurut Ahok, penerapan sistem BPJS termasuk sulit dan banyak tentangan. Dia membandingkan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat. "Amerika saja sampai sekarang masih berdebat. Presiden Obama memperjuangkan bahwa 30 persen orang miskin itu harus dapat jaminan kesehatan. Itu kan ditantang habis sama kapitalis murni," kata Ahok.
Ahok menuturkan memperjuangkan kesehatan orang miskin bukan berarti bahwa negara itu harus sosialis. Memperjuangkan kesehatan rakyat miskin merupakan bentuk pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara Pancasilais.
"Kami juga bukan sosialis kan. Orang pintar atau bodoh sama. Kita pancasilais, Obama itu lebih pancasilais daripada kita. Mungkin dia pengaruh di Menteng. Itu luar biasa loh. Mungkin dia pengaruh dari kita kan," ujarnya.
Label:
Ahok,
Basuki Tjahaja Purnama,
BPJS,
DKI,
Kementerian Keuangan,
kesepahaman,
Obama,
Pancasilais,
PT Askes,
Rp23 ribu per orang per bulan,
uji coba,
UU No 24 Th 2012,
Wakil Gubernur
Langganan:
Postingan (Atom)