Mertuaku Pahlawanku

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para mertua presidennya.

Tiba-tiba ungkapan di atas terlintas di pikiran saya begitu mendengar kabar bahwa Presiden SBY telah menyetujui Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan nasional. Kabar itu saya baca pertama kali dari pernyataan Pramono Edhie (putra Sarwo Edhie, adik Ani Yudhoyono, ipar Presiden SBY, paman Ibas Yudhoyono sekaligus salah satu kandidat capres Partai Demokrat).

Pada November 2013 ini, pemerintahan SBY sebenarnya sudah menetapkan tiga nama baru sebagai pahlawan nasional yaitu KRMT Radjiman Wedyodiningrat, LN Palar, dan TB Simatupang. Itulah kenapa Pramono Edhie menyatakan bahwa ayahnya akan secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2014 nanti.

Di sinilah menariknya pernyataan Pramono Edhie (semoga Anda pernah melihat wajahnya atau minimal pernah mendengar namanya). Tidak cukup lazim – setidaknya pasca-reformasi – nama yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional sudah diumumkan atau disetujui oleh presiden setahun sebelumnya.

Paling banter biasanya Kementerian Sosial (sebagai penanggungjawab urusan kepahlawan dan bintang jasa) hanya mengusulkan beberapa nama kepada presiden. Siapa yang akhirnya disetujui presiden sebagai pahlawan nasional biasanya baru akan diumumkan menjelang atau di sekitar bulan November.

Sepengetahun saya, sejak reformasi 1998, penetapan pahlawan nasional biasanya diumumkan sekaligus ditetapkan melalui SK Presiden pada bulan November, menjelang peringatan Hari Pahlawan. Dan pada November 2014 nanti, sudah pasti Indonesia sudah memiliki presiden yang baru. SBY sudah meletakkan jabatannya pada bulan Oktober 2014. Selanjutnya *

Lepaskan Koruptor Rp 1,2 Triliun, Blue Print Reformasi MA Dipertanyakan

Jakarta - Putusan peninjauan kembali (PK) yang melepaskan Sudjiono Timan dikecam banyak pihak. Salah satunya dalam menerapkan hukum terhadap PK yang diajukan oleh istri Timan yang menyalahi KUHAP.

Hal ini seharunya tidak terjadi apabila Mahkamah Agung (MA) konsisten dalam menerapkan sistem kamar MA.

"Dalam pendekatan cita-cita pembaharuan MA, tujuan dan fungsi keberadaaan kamar tidak berjalan sebagaimana yang ada dalam blue print MA," kata Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma kepada detikcom, Rabu (28/8/2013). Selanjutnya *

Tolak Pemimpin yang Tidak Pancasilais

JAKARTA - Rakyat harus menolak calon legislatif (Caleg), dan Capres, yang jejak rekamnya tidak Pancasilais, melainkan kapitalis, impresialis, dan neoliberalisme. Seluruh kebijakan ekonomi, sosial politik, pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya harus menjiwai Pancasila.

“Caleg dan Capres 2014 harus-harus benar ditakar jejak rekamnya terhadap pelaksanaan Pancasila, agar tujuan reformasi seperti mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, keadilan dalam berbangsa, dan bernegara benar-benar terwujud,” ujar pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, dalam dialog kepemimpinan bersama Ketua The Presiden Center Eddy Herwani Didied Mahaswara, dan pengamat politik UI Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Margarito mengatakan, DPR dan Presiden ke depan bukan mereka yang membiarkan bangsa ini terkepung oleh kapitalisme, neoliberalisme, dan imperialisme selama reformasi ini.

Namun dia masih optimis tokoh seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Rizal Ramli, Jusuf Kalla dan lainnya, akan mempunyai tempat di hati rakyat, juga partai, jika bangsa ini benar-benar ingin maju dan mandiri. Menyuarakan Pancasila itu tak boleh berhenti dan tak putus asa.

Pengamat politik dari UI Boni Hargens menegaskan elite politik, partai politik, dan penyelenggara Negara sekarang ini, produk-produk kebijakan, dan perilakunya tak mencerminkan Pancasila. Pancasila seolah tinggal kemasan, bahkan seperti bangkai yang dibiarkan mati, tanpa semangat dan ruhnya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara ini.

Menurut Boni, Pancasila itu sumber nilai bagi berbagai kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan program pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara. Presiden SBY gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya penghargaan sebagai negarawan dunia dari ACF (Appeal of Conscience Foundation) yang dinilai mampu menjaga toleransi dalam berbangsa, dan bernegara itu merupakan lelucon yang mengerikan.

“Karena pada saat yang sama masih terjadinya perusakan, pembakaran, diskriminasi bahkan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah, Syiah, dan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu semua akibat tak menjadikan Pancasila sebagai spirit dalam berbangsa,” katanya.

Menurut Didied, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama menyimpang dari Pancasila, dan tak ada lagi yang bisa mengontrol, maka salah satu jalan adalah harus ada gerakan rakyat, meski namanya bukan revolusi.

“Jadi, harus ada gerakan rakyat Indonesia sendiri, untuk menghadapi kondisi pemimpin yang menyimpang dari Pancasila itu,” katanya.

Sumber: *