Jangan istimewakan perusahaan tambang asing

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Wira Budiman meminta pemerintah menyamaratakan hak antara pengusaha lokal dan pengusaha asing. Dia menegaskan selama ini pemerintah menganaktirikan pengusaha nasional.

Dia mencontohkan perusahaan tambang asing sampai kini masih berstatus kontrak karya dan bukan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Selain itu, luasan lahan tambang mereka miliki lebih dari 25 ribu hektar, batas maksimal dibolehkan oleh Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Barang Tambang.

Contoh lain adalah royalti. Pengusaha nasional membayar royalti lima persen dari tiap ton barang tambang atau mineral dijual. Sedangkan perusahaan asing hanya membayar royalti di bawah lima persen. Selanjutnya *

Puan Maharani: Jangan Paksa PDIP Capreskan Jokowi!

Jakarta - Pernyataan peneliti LIPI bahwa PDIP bodoh jika tak mencapreskan Jokowi, mendapat tanggapan keras dari Ketua FPDIP Puan Maharani. Semua pihak diingatkan tidak memaksa partainya mengusung Jokowi sebagai bakal capres hanya karena hasil survey menunjukkan tingginya popularitas icon baru PDIP itu.

"Kami mempunyai mekanisme sendiri. Jangan kami dipaksa mencalonkan seseorang yang mungkin dianggap cukup hasil surveinya," tegas Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Urusan pencapresan adalah perkara keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Berbagai survei yang bermuculan belakangan ini dia nilai tidak bisa memastikan realitas elektabilitas seorang bakal capres pada 2014 kelak. Selanjutnya *

Jokowi: Negara Jangan Kalah dengan Preman

TEMPO.CO , Jakarta:Usaha Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menertibkan kawasan rawan macet menemukan hambatan. Salah satunya di kawasan Tanah Abang, usaha Dinas Perhubungan membuat pembatas jalan untuk memisahkan Jl. KH. Wahid Hasyim dengan Jl. Mas Mansyur sebagai bagian rekayasa lalu lintas dibuka paksa warga.

"Dibuka paksa oleh warga dan preman, kita soalnya kalah jumlah dengan mereka, akhirnya kita mengalah dan akhirnya pembatas jalan tersebut dibuka," kata salah satu petugas Dinas Perhubungan yang tidak mau disebut namanya Senin, 3 Juni 2013.

Gubernur Jokowi mengakui memang ada beberapa titik yang dikuasai preman. Namun, kata dia, Negara jangan kalah dengan preman. "Masak pemerintah dikalahkan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 3 Juni 2013.

Selanjutnya *