JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.
"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label Keinginan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Keinginan. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 31 Agustus 2013
PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi
Label:
2014,
calon presiden,
Hamdi Muluk,
Jokowi,
kehendak publik,
Keinginan,
kemarahan warga,
Lawan,
pakar,
PDIP,
Pilpres,
politik alienation,
Psikologi Politik,
rakyat,
terkait,
Tidak Akan,
UI
Rabu, 19 Juni 2013
POLWAN BERJILBAB : Melunak, Polri Berjanji akan Mengakomodasi Keinginan Polwan
JAKARTA– Polri tampaknya mulai berkompromi berkaitan tentang aturan berjilbab. Polri akan mengakomodir polwan yang ingin berjilbab.
“Sedang dilakukan evaluasi, bagi mereka yang berkeinginan untuk mengenakan jilbab dalam pakaian dinas, akan diakomodir,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013).
Tentang ketentuan itu, kalau polwan yang berdinas di Polda Aceh itu sudah berjilbab. Sedangkan yang lain sedang dievaluasi, akan ditinjau.
“Ini sedang dibahas oleh tim yang ditentukan oleh pimpinan polri,” kata Boy.
Boy tidak menjelaskan bagaimana cara tim dari polri mengevaluasi kebijakan itu. Dia hanya mengatakan akan merespon keinginan-keinginan itu dari setiap polda.
“Sedang dilakukan evaluasi, bagi mereka yang berkeinginan untuk mengenakan jilbab dalam pakaian dinas, akan diakomodir,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013).
Tentang ketentuan itu, kalau polwan yang berdinas di Polda Aceh itu sudah berjilbab. Sedangkan yang lain sedang dievaluasi, akan ditinjau.
“Ini sedang dibahas oleh tim yang ditentukan oleh pimpinan polri,” kata Boy.
Boy tidak menjelaskan bagaimana cara tim dari polri mengevaluasi kebijakan itu. Dia hanya mengatakan akan merespon keinginan-keinginan itu dari setiap polda.
Langganan:
Postingan (Atom)