Surat Pegawai KPK Sebut SBY Terima Aliran Dana Pilpres

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah surat yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima aliran dana Pemilihan Presiden 2009. Namun tidak disebutkan aliran dana tersebut berasal darimana.

Ma'mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), mengatakan surat tersebut berasal dari seorang pegawai KPK kepada Anas Urbaningrum yang isinya menyebutkan, bahwa dalam BAP Nazaruddin tersebut nama Susilo Bambang Yudhoyono

"Pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas, karena surat ini rahasia tapi tenyata kemudian digeledah ditemukan KPK dan kemudian surat ini dibawa KPK, maka kami merasa penting surat ini harus dibacakan secara utuh," ujar juru bicara PPI, Ma'mun Murod.

Berikut isi surat yang disita KPK berdasarkan yang dibacakan Ma'mun Murod di kediaman Anas, Selasa (12/11/2013) malam.

"Kepada yth bapak Anas urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf dengan surat ini dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai biasa di KPK. Selanjutnya *

PDIP Akan 'Jual' Nama Jokowi di Pilpres

Sejak terpilih jadi gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sering dipakai jadi juru kampanye kader PDIP yang maju pilkada. Sosok Jokowi dinilai memiliki nilai jual tinggi, untuk menarik simpati pemilih.

Dari situ, Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin mengatakan desakan capres dari masyarakat untuk Jokowi, akan dipertimbangkan partai.

"Tidak bisa dihindari, Jokowi menjadi voting getter. Mungkin jadi pertimbangan di pilpres. Pertimbangannya seperti apa, kita lihat saja nanti," kata TB Hasanudin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR ini di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/9). Selanjutnya *

PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi

JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.

"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *

JK Dipecat, Justru Untung (Yunarto Wijaya)

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pemecatan Jusuf Kalla dari Golkar, justru akan menguntungkan posisi politiknya menjelang Pemilihan Presiden 2014. JK akan lebih leluasa bergerak mencari mesin politik lain yang sudi mengusung dirinya menjadi calon presiden.

»Jika betul-betul dipecat, JK bisa leluasa digandeng partai lain. Tidak lagi dikungkung di Golkar,” kata Yunarto saat dihubungi pada Sabtu 21 Juli 2012.

Selain membuatnya lebih leluasa bermanuver, pemecatan JK dinilai bisa meningkatkan empati publik. Publik akan berempati pada JK yang terpinggirkan oleh sistem partai Golkar.

Seperti ramai diberitakan, Golkar memang telah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal beringin menuju 2014. Dengan begitu, peluang JK untuk dicalonkan partainya sendiri pun tertutup.

Isyarat JK yang bersedia untuk dicalonkan partai lain inilah yang memicu pernyataan keras sejumlah kader Golkar. Jika berani-berani maju dari partai lain, Kalla diancam akan dipecat. »Justru jika dipecat, Kalla akan naik jadi tokoh bangsa, tak lagi sekadar tokoh partai,” kata Yunarto.

Sumber: *