JAKARTA - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam survei Kompas yang mencapai angka 32,5 persen, menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih yang meninggalkan sikap konservatisme politik
"Angka ini meningkat dua kali lipat dari survei di 2012, dan ini dipertegas dengan survei serupa oleh Forum Akademisi IT," ujar Direktur Seven Strategic Studies Mulyana W Kusumah. Mulyana, dalam diskusi 'Membaca Kehendak Rakyat di Kawasan SCBD Jakarta', Selasa (27/8/2013).
Naiknya elektabilitas Jokowi, menurut Mulyana, mengubah paradigma ketokohan berdasarkan pencitraan semu penuh rekayasa, yang kebijakannya justru tidak pro rakyat. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label Pemilih. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilih. Tampilkan semua postingan
Kamis, 29 Agustus 2013
Naiknya Popularitas Jokowi Bukti Perubahan Paradigma Pemilih Indonesia
Label:
32.5 persen,
bukti,
Forum Akademisi IT,
Indonesia,
Joko Widodo,
Jokowi,
konservatisme,
Mulyana W Kusumah,
naik,
Paradigma,
Pemilih,
perubahan,
popularitas,
survei Kompas
Kamis, 25 Juli 2013
JPPR Desak KPU Uji Publik Sistem Informasi Data Pemilih
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk menghimpun semua data pemilih. Namun, publik masih tanda tanya soal operasional dan ketahanan kwalitas Sidalih.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin meminta KPU segera melakukan uji publik terhadap opersional dan kwalitas Sidalih. Jangan sampai, di kemudian hari mendapat gugatan karena belum teruji.
"Karena belum diuji publik, Sidalih sebagai sistem yang dipakai dalam pendataan pemilih akan menyisakan kecurigaan publik tentang bagaimana cara kerjanya," ujar Afifuddin dalam diskusi, 'Daftar Pemilih, Masalah dan Solusinya,' di Formappi, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Afifuddin menambahkan, masalah yang kerap muncul dalam penggunaan sistem ini berdasar temuan JPPR, antara lain karena penyelenggara kurang dibekali pengetahuan untuk penggunaannya, sulit mengunduh data karena lambatnya jaringan. Selanjutnya *
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin meminta KPU segera melakukan uji publik terhadap opersional dan kwalitas Sidalih. Jangan sampai, di kemudian hari mendapat gugatan karena belum teruji.
"Karena belum diuji publik, Sidalih sebagai sistem yang dipakai dalam pendataan pemilih akan menyisakan kecurigaan publik tentang bagaimana cara kerjanya," ujar Afifuddin dalam diskusi, 'Daftar Pemilih, Masalah dan Solusinya,' di Formappi, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Afifuddin menambahkan, masalah yang kerap muncul dalam penggunaan sistem ini berdasar temuan JPPR, antara lain karena penyelenggara kurang dibekali pengetahuan untuk penggunaannya, sulit mengunduh data karena lambatnya jaringan. Selanjutnya *
Label:
data,
Desak,
Formappi,
Informasi,
JPPR,
KPU,
M Afifuddin,
Pemilih,
publik,
Sidalih,
sistem,
uji
Langganan:
Postingan (Atom)