Jakarta - Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli masih irit berkomentar soal penolakan sejumlah warga terhadap dirinya. "Saya masih no comment soal itu," ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin, 26 Agustus 2013.
Ia mengatakan masalah yang terjadi di wilayahnya sudah selesai dan tak perlu lagi dibesar-besarkan. "Saya tak punya salah. Saya menjalankan instruksi sesuai surat keputusan dari gubernur soal penempatan di sini," ujarnya.
Sejumlah warga lewat Forum Penolakan Warga terhadap Penempatan Lurah Lenteng Agung memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga menganggap Lurah Susan yang beragama non-muslim seharusnya tak memimpin di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label beragama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label beragama. Tampilkan semua postingan
Rabu, 28 Agustus 2013
Kamis, 20 Juni 2013
SBY Dinilai Terlalu Gemar Terima Penghargaan
JAKARTA - Meskipun diprotes sejumlah kalangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menerima penghargaan 2013 World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) di Garden Foyer, Hotel The Pierre, New York, Amerika Serikat, Jumat (31/5/2013), waktu Indonesia.
Ketua Setara Institute Hendardi dalam rilisnya mengatakan memberi dan menerima itu adalah hak dan jelas tidak bisa dihalang-halangi.
"Namun, sebagai pejabat publik, di mana penghargaan tersebut berhubungan dengan kinerjanya sebagai Presiden RI, SBY semestinya tidak terlalu mudah menerima sebuah penghargaan," kata Hendardi.
Menurut dia penghargaan diperoleh SBY tidak berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukannya terkait pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan justru telah mencoreng wajah Indonesia.
Dia menilai SBY terlalu gemar menerima penghargaan inilah yang harus menjadi bahan koreksi dan introspeksi para pejabat publik.
"Penghargaan tersebut tidak akan banyak manfaat untuk Indonesia dan diplomasi politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Menurut Hendardi ini justru merupakan tamparan bagi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kelompok minoritas lainnya.
"Kekhawatiran justru muncul, bahwa penghargaan ini akan menjadi alat proteksi bagi SBY atas kelemahan kinerjanya dalam pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pemajuan HAM pada umumnya," kata Hendardi.
Ketua Setara Institute Hendardi dalam rilisnya mengatakan memberi dan menerima itu adalah hak dan jelas tidak bisa dihalang-halangi.
"Namun, sebagai pejabat publik, di mana penghargaan tersebut berhubungan dengan kinerjanya sebagai Presiden RI, SBY semestinya tidak terlalu mudah menerima sebuah penghargaan," kata Hendardi.
Menurut dia penghargaan diperoleh SBY tidak berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukannya terkait pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan justru telah mencoreng wajah Indonesia.
Dia menilai SBY terlalu gemar menerima penghargaan inilah yang harus menjadi bahan koreksi dan introspeksi para pejabat publik.
"Penghargaan tersebut tidak akan banyak manfaat untuk Indonesia dan diplomasi politik luar negeri Indonesia," kata dia.
Menurut Hendardi ini justru merupakan tamparan bagi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kelompok minoritas lainnya.
"Kekhawatiran justru muncul, bahwa penghargaan ini akan menjadi alat proteksi bagi SBY atas kelemahan kinerjanya dalam pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pemajuan HAM pada umumnya," kata Hendardi.
Label:
beragama,
berbanding lurus,
berkeyakinan,
Dinilai,
Gemar,
HAM,
Hendardi,
introspeksi,
kinerja,
korban,
koreksi,
penghargaan,
proteksi,
SBY,
Setara Institute,
tamparan,
Terima,
Terlalu,
World Statesman Award
Langganan:
Postingan (Atom)