Publik Tak Yakin SBY Bisa Redam Gejolak Rupiah

Jakarta - Dalam dua pekan terakhir, nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika terus melorot. Loyonya rupiah membawa konsekuensi besar buat ekonomi Indonesia. Nilai impor jadi melonjak, membuat biaya produksi perusahaan meroket. Cadangan devisa pun tergerus. Pada saat bersamaan, nilai ekspor belum bisa digenjot karena harga komoditas masih anjlok.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons situasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden khusus untuk memperkukuh daya beli masyarakat dan melindungi banyak pengusaha dari imbas krisis moneter. Efektivitasnya mungkin baru terasa dalam jangka menengah. Selanjutnya *

Pakar Imbau Pemerintah Perbaiki Perekonimian Nasional

Jakarta (Antara) - Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengimbau kepada pemerintah untuk segera membenahi perekonomian nasional yang semakin sulit.

"Hal ini sangat terasa sekali pada ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah yang telah memasuki fase lampu kuning," kata Rizal Ramli di sela acara buka puasa bersama di kediamannya, di Jakarta, Senin.

Menurut Rizal, ekonomi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah memasuki tahap lampu kuning, terutama karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sejak pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, merencanakan kenaikan, hingga pengumuman kenaikan harga BBM, menurut dia, telah terjadi tiga kali kenaikan harga barang-barang, terutama barang kebutuhan pokok. Selanjutnya *

Tak Ada Kerak Telur, Ahok Evaluasi Perda PRJ

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan evaluasi ini dilakukan salah satunya untuk memberi kesempatan keikutsertaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Lihat saja sekarang, kerak telur saja tidak dapat tempat," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 5 Juni 2013. Proses evaluasi Perda ini diserahkan kepada Asisten Bidang Pariwisata. "Juga agar produk kreatif bisa masuk."

Menurut Ahok, selama masih ada Perda ini, kegiatan yang dihelat di Kemayoran, Jakarta Pusat, memegang nama PRJ. "Tapi ingat, jangan bayangkan memindahkan yang di Kemayoran ke Monas," ujarnya.

Selanjutnya *