Tragedi Berdarah di Kalibata City: Suami Holly, Gatot Supiartono, Pejabat Auditor Utama BPK

Jakarta - Suami korban pembunuhan di Rusun Kalibata City, Holly Angelia, yang bernama Gatot Supiartono. Di BPK, Gatot merupakan pejabat penting sebagai auditor utama keuangan negara I.

Data ini tercatat dalam dokumen yang tercantum di website bpk.go.id. Gatot Supiartono bergelar S.H., M.Acc., Ak., C.F.E dan dilantik sebagai auditor utama keuangan negara I pada 27 Juli 2009.

Foto-foto Gatot Supiartono sedang melaksanakan tugasnya di beberapa institusi pemerintah banyak terdokumentasi di berbagai website. Dari foto itu terlihat bahwa Gatot memang orang yang sama dengan seorang pria yang berpose di samping Holly.

Hingga Selasa (1/10/2013) malam, Gatot masih belum tiba di Jakarta. Dia sedang mendapat tugas ke Australia sejak beberapa hari lalu. Rencananya, Gatot akan sampai di Jakarta Rabu (2/10/2013) untuk mengurus pemakaman istrinya.

Sementara itu identitas Mr X yang lompat bunuh diri dari kamar Holly masih belum juga terkuak. Di kamar mayat RSCM hanya ada keluarga Holly saja yang datang melihat dan menjemput jenazah. Selanjutnya *

Ini Nama 15 Anggota DPR yang Disebut BPK di Audit Hambalang

Jakarta - Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang rampung. Hasil audit sudah diserahkan ke DPR dan KPK. Yang menjadi catatan, adanya 'bantuan' dari DPR dalam memuluskan anggaran proyek Hambalang.

"Ada penyalahgunaan wewenang sejak pengusulan, penganggaran, sampai rekayasa pemenang tender," jelas anggota BPK Ali Masykur Musa dalam keterangannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Dalam audit BPK disebut 15 nama inisial. Dalam dokumen audit itu disebutkan bahwa selama dua tahun, 2010 dan 2011 anggaran ratusan miliar milik negera mengucur tanpa adanya pengawasan.

Dalam audit itu disebutkan melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No 27/2009 rentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 96.

Siapa nama-nama anggota DPR yang memberi persetujuan itu? Hasil penelusuran, inisial yang disebutkan BPK itu yakni: Selanjutnya *

Kami Akan Bongkar Kekuatan Besar di Balik Hambalang !!! (Rizal Mallarangeng)

Berbeda dengan kebanyakan tim pembela yang cenderung bersikap defensif, Rizal Mallarangeng, 48 tahun, justru mengambil sikap ofensif. Bertindak sebagai juru bicara mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, 49, dan Andi Zulkarnain "Choel" Mallarangeng, 46--kakak dan adiknya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dan saksi kasus Hambalang--Rizal garang menyerang berbagai pihak yang dia yakini terlibat kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) ini. P3SON direncanakan dibangun di tanah seluas 312 ribu hektar lebih di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor dan diproyeksikan memakan anggaran Rp2,58 triliun.

“Setelah saya baca berbagai dokumen, termasuk hasil audit investigasi BPK, dan bicara dengan sejumlah pihak, jelas ada kekuatan besar di balik Hambalang,” kata doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, AS ini. “Kami akan bongkar!”

Sumber: *

Jokowi Senang Pemprov DKI Jadi Model Pertama E-Audit

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didaulat menjadi model pertama E-Audit untuk pencegahan korupsi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengaku senang dan merasa mendapat kehormatan.

"Saya senang sekali Pemprov DKI menjadi model pertama E-Audit, yang jelas nanti setiap hari saya tahu tambahan pendapatan, setiap menit punya duit berapa, mnggu depan tambah pendapatan berapa, semuanya bisa dilihat," kata Jokowi di dalam acara Implementasi E-Audit Untuk Mencegah Korupsi di Gedung BPK DKI, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Selain dapat melihat tambahan pendapatan, sistem E-Audit itu juga dapat melihat sisi penggunaan anggaran. Misalnya saja, kata dia, uang seribu, uang semiliar, uang setriliun dapat dilihat secara jelas penggunaannya untuk apa.

Untuk itu, Pemprov DKI bekerjasama dengan BPK untuk mengintegrasikan sistem dinas-dinas yang parsial di Pemprov DKI mengoneksikan sebuah sistem terpadu.

"Saya juga terimakasih telah terintegrasikan sistem dari BPK RI," kata Jokowi.

Sumber: *