Ketika Cak Imin sepelekan rusuh TKI di Jeddah

Ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengamuk karena kesal mengantre di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Arab Saudi untuk mengurus mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat mendapatkan amnesti atau pemutihan. Satu orang TKI meninggal. Sayangnya, respons Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atas insiden ini terkesan menyepelekan dan menyebut hal itu sebagai masalah kecil yang dibesar-besarkan.

Minggu (9/6) kemarin, ribuan TKI datang secara bersamaan ke gedung KJRI di Jeddah yang terletak di Jalan Al Rehab Distrik. Awalnya mereka mengantre dengan tertib. Namun, pelayanan yang lambat dari petugas konsulat membuat mereka marah.

Antrean itu bermula dari keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi secara resmi mengumumkan pemberlakuan kebijakan amnesti/pemutihan bagi seluruh warga negara asing di Arab Saudi yang tidak memiliki izin tinggal.

Ditambah lagi, ada isu jika hari itu merupakan hari terakhir pelayanan pembuatan SPLP. Padahal, kebijakan tersebut berlaku mulai minggu kedua bulan Mei 2013 hingga 3 Juli 2013.

Kabar itulah yang memancing amarah para TKI yang sebagian besar berstatus overstayers alias izin masa tinggal mereka telah kedaluwarsa. Diperkirakan ada 12 ribu TKI yang sedang mengantre saat itu.

Selanjutnya *

Isu SARA Rhoma Irama, Pramono: Terlalu!

Wakil Ketua DPR Pramono Anung memantau juga pemeriksaan Rhoma Irama di Panwaslu DKI karena diduga mengumbar isu SARA. Apa kata Pramono?

"Terlalu...!" kata Pramono dengan logat khas Rhoma Irama, sembari tersenyum.

Hal ini disampaikan Pramono menjawab pertanyaan wartawan mengenai pemeriksaan Panwaslu DKI atas Rhoma Irama, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Namun saat ditanya apa sebaiknya yang dilakukan terhadap Rhoma Irama, dan bagaimana sikap Panwaslu seharusnya, Pramono yang mengenakan baju batik hanya tersenyum meninggalkan wartawan.

Sementara itu politisi senior PDIP Taufiq Kiemas juga enggan memberikan komentar. Mungkin isu tersebut sensitif baginya. Dia hanya menyarankan cagub usungan PDIP Joko Widodo(Jokowi) untuk tidak terpancing dengan isu semacam itu.

"Jadi keliling saja. Jadi main isu SARA itu nggak perlu lagi. Saya rasa sekarang ini Pak Jokowi keluar jangan mengurusi isu SARA saja," imbaunya.

Panwaslu DKI telah memeriksa Rhoma Irama sebagai terlapor dalam dugaan pelanggaran SARA. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam, raja dangdut itu dicecar 38 pertanyaan oleh Panwaslu DKI.

"Tadi Bang Haji kita tanya 38 pertanyaan terkait ceramah agama yang dilakukan di masjid di Tanjung Duren, penjelasannya ada dalam materi," ujar ketua Panwaslu DKI jakarta, Ramdansyah di kantornya, Jl Suryopranoto, Jakpus, Senin (6/8/2012).

Sumber: *