Jember-Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana »Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ)" pada 2012 lalu. Hambaliyanto, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember mengatakan penyelidikan itu sudah dilakukan sepekan terakhir. "Penyidik fokus pada anggaran senilai Rp 6,5 miliar dulu," kata dia, Selasa sore, 3 September 2013.
Hingga kini, kata dia, sudah 10 orang pejabat Pemerintah Kabupaten Jember diperiksa sebagai saksi. Mereka dimintai keterangan tentang penggunaan dana yang berasal dari APBD Jember tahun 2012 itu. "Mereka adalah orang-orang yang terlibat sebagai panitia dalam acara BBJ tahun 2012," katanya.
Namun Hambali tak bersedia menyebutkan siapa saja kesepuluh pejabat yang telah diperiksa itu. Dia juga tidak mau menjelaskan, mereka diperiksa terkait penggunaan dana untuk acara apa saja. "Laporan yang kami terima sementara total anggaran BBJ tahun 2012 Rp 6,5 miliar tapi yang digunakan hanya Rp 4,5 miliar," kata Hambaliyanto. Selanjutnya *
Tampilkan postingan dengan label Acara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Acara. Tampilkan semua postingan
Selasa, 03 September 2013
Sabtu, 31 Agustus 2013
Dua Menteri di Acara FPI
Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri semestinya menjaga jarak dengan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI). Banyak kontroversi yang menyelimuti organisasi yang sering diidentikkan dengan tindak kekerasan ketika menyerbu tempat-tempat yang mereka anggap mengumbar maksiat itu. Perilaku tersebut terang kontradiktif dengan prinsip kasih sayang dalam Islam.
Kehadiran kedua menteri tersebut dalam acara musyawarah nasional FPI ke-3 dan ulang tahun FPI ke-15 pekan lalu itu menunjukkan adanya toleransi yang sangat besar dari pemerintah terhadap FPI. Hal ini juga memperkuat penilaian banyak kalangan bahwa pemerintah bersikap ambigu terhadap organisasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah selalu menyatakan tidak menenggang kekerasan, tapi pemerintah juga tidak pernah bertindak tegas terhadap FPI manakala mereka melakukan tindak kekerasan terhadap pihak lain. Selanjutnya *
Kehadiran kedua menteri tersebut dalam acara musyawarah nasional FPI ke-3 dan ulang tahun FPI ke-15 pekan lalu itu menunjukkan adanya toleransi yang sangat besar dari pemerintah terhadap FPI. Hal ini juga memperkuat penilaian banyak kalangan bahwa pemerintah bersikap ambigu terhadap organisasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah selalu menyatakan tidak menenggang kekerasan, tapi pemerintah juga tidak pernah bertindak tegas terhadap FPI manakala mereka melakukan tindak kekerasan terhadap pihak lain. Selanjutnya *
Langganan:
Postingan (Atom)