Jakarta - Pasangan cagub Khofifah-Herman yang gagal maju dalam Pilgub Jatim, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Jawa Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khofifah-Herman menduga ada indikasi suap kepada ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad.
"Ada indikasi suap dengan adanya pernyataan Teradu IV (komisioner KPU Jatim) yang menyatakan ada penyuapan kepada ketua KPU sebesar Rp 3 miliar," kata kuasa hukum pasangan Khofifah-Herman, Otto Hasibuan.
Hal itu disampaikan dalam pemaparan laporan dugaan pelanggaran etik komisioner KPU Jatim dalam sidang DKPP di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Kamis (25/7/2013). Selanjutnya *
Kamis, 25 Juli 2013
Presidential Threshold Tidak Tepat Digunakan di Indonesia
JAKARTA - Pengamat politik Burhanuddin Mustang menyebut penerapan Presidential Threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial, apalagi dengan angka mencapai 20 persen suara dari hasil pemilu legislatif.
"Presidential threshold di negara presidensial itu aneh dan tidak lazim, tidak ada referensinya. Harusnya silakan saja siapapun yang mau daftar, nanti yang menentukan pemilih," ujar Burhan dalam diskusi "UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat" di Kantor Prodem, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2013).
Lebih lanjut, Direktur eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) ini menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena sejak awal sudah terjadi salah kaprah pada saat penyusunan UU parpol dan Pemilu.
"Ada salah kaprah yang terlanjur dan diulang-ulang. Kita selalu melakukan pembahasan parpol lebih dulu ketimbang pemilu. Saya beberapa kali diundang saat pembahasan, saya selalu ingatkan kalau terus berulang akan terjadi keganjilan yang sama," tuturnya. Selanjutnya *
"Presidential threshold di negara presidensial itu aneh dan tidak lazim, tidak ada referensinya. Harusnya silakan saja siapapun yang mau daftar, nanti yang menentukan pemilih," ujar Burhan dalam diskusi "UU Pilpres dan Presiden Pilihan Rakyat" di Kantor Prodem, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2013).
Lebih lanjut, Direktur eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) ini menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena sejak awal sudah terjadi salah kaprah pada saat penyusunan UU parpol dan Pemilu.
"Ada salah kaprah yang terlanjur dan diulang-ulang. Kita selalu melakukan pembahasan parpol lebih dulu ketimbang pemilu. Saya beberapa kali diundang saat pembahasan, saya selalu ingatkan kalau terus berulang akan terjadi keganjilan yang sama," tuturnya. Selanjutnya *
Perampok `Berhati Lembut` Tangerang Susui Bayi Korban Mendunia
Apa yang dilakukan Kojek Mista dan komplotannya kejam lagi sadis, merampok para korbannya yang tak berdaya. Namun pria 30 tahun itu, yang sangar dengan tubuh penuh tato, masih punya secuil rasa kemanusiaan, menghentikan aksi kejahatannya untuk membuatkan susu formula dan menidurkan bayi korbannya.
Hal tersebut dilakukannya saat menggasak harta sebuah rumah di Perumahan BSD Park Land Provance Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu 22 Juni 2013 lalu.
Kabar tentang perampok berhati lembut itu pun mendunia. Mewarnai pemberitaan sejumlah media internasional. Salah satunya Daily Mail, yang memuat artikel berjudul, "Armed robber who broke into Indonesian house interrupts crime to feed and cradle crying baby while mother is tied up". Selanjutnya *
Hal tersebut dilakukannya saat menggasak harta sebuah rumah di Perumahan BSD Park Land Provance Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu 22 Juni 2013 lalu.
Kabar tentang perampok berhati lembut itu pun mendunia. Mewarnai pemberitaan sejumlah media internasional. Salah satunya Daily Mail, yang memuat artikel berjudul, "Armed robber who broke into Indonesian house interrupts crime to feed and cradle crying baby while mother is tied up". Selanjutnya *
Fenomena Awan Mirip Payudara di Langit Michigan
Michigan - Fenomena awan berbentuk aneh melanda Kota Michigan, Senin malam waktu setempat, 22 Juli 2013. Warga sampai panik sekaligus mempertanyakan apa penyebab fenomena ini. Mereka takut awan berbentuk bulat ini menjadi penanda cuaca buruk di kemudian hari.
"Ini adalah hal paling gila yang pernah saya saksikan di atas kepalaku,” kata Jason Asselin, seorang warga yang juga melihat kejadian ini. Seperti yang dilaporkan Dailymail, awan berwarna biru-oranye ini membentang di atas Iron Mountain pada pukul 08.00 malam waktu setempat. Warga yang melihat fenomena ini pun langsung mengunggah gambar awan tersebut ke media sosial. Mereka berharap menemukan jawaban atas penyebab fenomena tersebut. Selanjutnya *
"Ini adalah hal paling gila yang pernah saya saksikan di atas kepalaku,” kata Jason Asselin, seorang warga yang juga melihat kejadian ini. Seperti yang dilaporkan Dailymail, awan berwarna biru-oranye ini membentang di atas Iron Mountain pada pukul 08.00 malam waktu setempat. Warga yang melihat fenomena ini pun langsung mengunggah gambar awan tersebut ke media sosial. Mereka berharap menemukan jawaban atas penyebab fenomena tersebut. Selanjutnya *
Dinasti Politik Ratu Atut Mulai Disinggung
JAKARTA - Hubungan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah dengan Wakil Gubernur Rano Karno dikabarkan retak. Keretakan hubungan kedua orang berkuasa di Banten ini membawa cerita lama akan dinasti politik Ratu Atut di Banten yang sejak dulu dikritik banyak kalangan.
"Kalau bicara dinasti politik yang paling sempurna yang ada di Banten. Jadi kalau mau berguru soal dinasti politik ke Banten saja," kata anggota DPD RI dari Banten, Ahmad Subadri dalam diskusi DPD dengan tema "Fenomena Politik Dinasti" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2013). Selanjutnya *
"Kalau bicara dinasti politik yang paling sempurna yang ada di Banten. Jadi kalau mau berguru soal dinasti politik ke Banten saja," kata anggota DPD RI dari Banten, Ahmad Subadri dalam diskusi DPD dengan tema "Fenomena Politik Dinasti" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2013). Selanjutnya *
JPPR Desak KPU Uji Publik Sistem Informasi Data Pemilih
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk menghimpun semua data pemilih. Namun, publik masih tanda tanya soal operasional dan ketahanan kwalitas Sidalih.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin meminta KPU segera melakukan uji publik terhadap opersional dan kwalitas Sidalih. Jangan sampai, di kemudian hari mendapat gugatan karena belum teruji.
"Karena belum diuji publik, Sidalih sebagai sistem yang dipakai dalam pendataan pemilih akan menyisakan kecurigaan publik tentang bagaimana cara kerjanya," ujar Afifuddin dalam diskusi, 'Daftar Pemilih, Masalah dan Solusinya,' di Formappi, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Afifuddin menambahkan, masalah yang kerap muncul dalam penggunaan sistem ini berdasar temuan JPPR, antara lain karena penyelenggara kurang dibekali pengetahuan untuk penggunaannya, sulit mengunduh data karena lambatnya jaringan. Selanjutnya *
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin meminta KPU segera melakukan uji publik terhadap opersional dan kwalitas Sidalih. Jangan sampai, di kemudian hari mendapat gugatan karena belum teruji.
"Karena belum diuji publik, Sidalih sebagai sistem yang dipakai dalam pendataan pemilih akan menyisakan kecurigaan publik tentang bagaimana cara kerjanya," ujar Afifuddin dalam diskusi, 'Daftar Pemilih, Masalah dan Solusinya,' di Formappi, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Afifuddin menambahkan, masalah yang kerap muncul dalam penggunaan sistem ini berdasar temuan JPPR, antara lain karena penyelenggara kurang dibekali pengetahuan untuk penggunaannya, sulit mengunduh data karena lambatnya jaringan. Selanjutnya *
Label:
data,
Desak,
Formappi,
Informasi,
JPPR,
KPU,
M Afifuddin,
Pemilih,
publik,
Sidalih,
sistem,
uji
PDI Perjuangan Belum Restui Jokowi
JAKARTA - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden terus meningkat. Namun hingga kini PDI Perjuangan belum memutuskan kadernya tersebut sebagai calon yang diusung pada pemilu 2014.
"Belum ada restu secara formal," kata Politisi PDIP Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Ganjar memastikan PDIP menggunakan mekanisme Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk memutuskan calon presiden terpilih.
"PDIP itu paling rasional, maka kemudian kita putuskan berdasarkan perkembangan terjadi. Yang pasti kita belum ambil pengambilan keputusan," ujarnya. Selanjutnya *
Langganan:
Postingan (Atom)