Mau Nyapres? Siapkan Dana Minimal Rp 7 Triliun

Jakarta - Indonesia akan menggelar pemilihan presiden dan legislatif pada April dan Juli 2014. Menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah dua kali lima tahun masa jabatan, pintu menuju Istana terbuka lebar.

Namun harga yang harus dibayar untuk memasukinya tidaklah murah. Seorang pengamat ekonomi memprediksi seorang kandidat presiden harus menyiapkan US$ 600 juta (sekitar Rp 7 triliun), seperti dikutip situs Forbes, 20 November 2013.

Meski menjadi masalah bagi kebanyakan orang Indonesia, biaya sebesar itu terjangkau oleh beberapa orang kaya, yang juga memiliki ambisi untuk terjun ke dunia politik Selanjutnya *

1 Januari 2014, Gaji Plus Remunerasi Eselon I Capai Rp 70 Juta?

JAKARTA--Per 1 Januari 2014, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta. Peningkatan tersebut sebagai kompensasi atas penghapusan honor-honor serta pendapatan lain yang biasanya diterima pejabat struktural.

"Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam peluncuran buku Reformasi Birokrasi di Hotel Saripan Pacifik, Selasa (10/9).

Dijelaskannya, dengan dipusatkannya seluruh pembayaran honorer ke tunjangan kinerja, otomatis seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV ikut terdongkrak naik. Itu sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian. Di samping sebagai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.

"Jadi mulai 1 Januari, seluruh Kementrian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Kalau tahun 2011-2013 kan masih ada yang terima, tapi tahun depan tidak boleh lagi," tegasnya.

Dia mengakui, dengan peningkatan pendapatan PNS tersebut akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.

"Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi," terangnya.

Ditambahkan Eko, itu akan menjadi basic utk penggajian. Setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima. "Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya," pungkasnya. Sumber *

Saluran di Jakarta Tak Pernah Diperbaiki, Kok Bisa?

JAKARTA — Sungguh tidak masuk akal. Sebagian besar dari 884 saluran penghubung di Jakarta belum dinormalisasi. Hal itu mengakibatkan pendangkalan saluran air karena sedimentasi parah. Sisi kanan-kiri saluran ditempati bangunan liar yang masuk badan saluran. Air di beberapa saluran bahkan tidak mengalir, menjadi seperti kali mati.

"Informasi dari warga seperti itu, dan ini terjadi hampir di semua saluran penghubung. Dampaknya bisa dilihat bersama, kondisi saluran menjadi rusak. Banyak yang mengalami penyempitan," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo saat melihat proses pengerukan Cakung Drain di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2013).

Menurut Jokowi, seharusnya ada jalan inspeksi di kanan-kiri saluran tersebut. Namun, sebagian besar ruas tanah yang seharusnya menjadi jalan inspeksi itu justru ditempati bermacam-macam bangunan. Idealnya, perawatan saluran penghubung bukan dilakukan setiap tahun, melainkan setiap hari.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Joko Susetyo tidak tahu pasti mengapa saluran penghubung tidak pernah dinormalisasi. Joko mengaku baru menjabat enam bulan lalu di Bidang Sumber Daya Air. "Saluran ini sepertinya juga tidak pernah disentuh," kata Joko.

Jikapun ada pengerukan, kata Joko, maka penggunaan alat berat baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya, pengerukan hanya menggunakan peralatan manual.

Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menormalisasi semua saluran penghubung. Karena terbatasnya waktu pengerjaan, target normalisasi baru akan dilakukan 20 persen dari semua saluran penghubung. Sumber *

Ada Korban Luka, Ini Kronologi Bentrok TNI vs Polisi di Karawang

Jakarta - Bentrok antara TNI dan Polri di depan Mega Mal, Karawang, Jawa Barat, ternyata menimbulkan korban. Sedikitnya ada enam orang anggota polisi yang terluka. Bagaimana kronologi pertikaian ini?

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan TNI, pemicunya diketahui karena ada kesalahpahaman salah satu anggota Brimob dan anggota TNI. Kejadian dimulai sejak pagi, Selasa (19/11/2013).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman menyesalkan terjadinya bentrok ini. Padahal kejadian itu dipicu oleh kesalahpahaman.

"Kami sesalkan mereka melakukan tindakan tidak konstruktif. Mereka mencari Brimob, di luar kewenangannya," kata Budiman di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2013).

Berikut kronologinya yang dihimpun dari pihak TNI dan Polri:

Pukul 09.00 WIB

Pasukan Subden 2 Brimob melaksanakan pengamanan demo buruh di Pemda Kabupaten Karawang. Selanjutnya *

Begini Kisah Bertukar Pasangan di Jakarta

Jakarta - Swinger alias pelaku pertukaran pasangan menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari kota besar seperti Jakarta. Dalam buku Jakarta Undercover 2, penulis Moammar Emka menggambarkan aktivitas klub swinger dalam swing party di sebuah lokasi yang dirahasiakan.

Pesta tersebut berawal dari tantangan yang diajukan seseorang bernama Rino (bukan nama sebenarnya) kepada penulis (Emka). Rino yang memiliki pacar bernama Fenny (juga bukan nama sebenarnya) mengajak penulis untuk pesta tukar pasangan alias swing party. "Caranya diundi dengan kunci kamar," kata Rino kepada penulis.

Swing party tersebut digambarkan berada di sebuah hotel yang tak jauh dari pusat perbelanjaan di Slipi-Tomang Jakarta Barat. Rino, yang sudah tergabung dalam klub swinger, memesan sebuah kamar penthouse yang disewa sehari Rp 2,5 juta (tarif 2003). Selanjutnya *

Penggalian Candi Temukan Lempengan Emas

SLEMAN-Ekskavasi atau penggalian yang dilakukan tim Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta di Candi Bedingin, di Dusun Bedingin, Desa Sumberadi, Mlati, Sleman, menemukan lempengan emas. Lempengan emas tersebut ditemukan dalam sebuah priuk.

Kasi Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Yogyakarta, Wahyu Astuti, mengatakan, terdapat tulisan di lempengan emas yang ditemukan itu. Tim penggalian saat ini masih berusaha untuk membaca tulisan yang ada dalam lempengan emas tersebut. “Ukurannya sangat kecil dan di dalam priuk itu juga terdapat fragmen perak,” kata Wahyu seperti dikutip Vivanews, Sabtu (16/11). Selanjutnya *

Mertuaku Pahlawanku

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para mertua presidennya.

Tiba-tiba ungkapan di atas terlintas di pikiran saya begitu mendengar kabar bahwa Presiden SBY telah menyetujui Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan nasional. Kabar itu saya baca pertama kali dari pernyataan Pramono Edhie (putra Sarwo Edhie, adik Ani Yudhoyono, ipar Presiden SBY, paman Ibas Yudhoyono sekaligus salah satu kandidat capres Partai Demokrat).

Pada November 2013 ini, pemerintahan SBY sebenarnya sudah menetapkan tiga nama baru sebagai pahlawan nasional yaitu KRMT Radjiman Wedyodiningrat, LN Palar, dan TB Simatupang. Itulah kenapa Pramono Edhie menyatakan bahwa ayahnya akan secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2014 nanti.

Di sinilah menariknya pernyataan Pramono Edhie (semoga Anda pernah melihat wajahnya atau minimal pernah mendengar namanya). Tidak cukup lazim – setidaknya pasca-reformasi – nama yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional sudah diumumkan atau disetujui oleh presiden setahun sebelumnya.

Paling banter biasanya Kementerian Sosial (sebagai penanggungjawab urusan kepahlawan dan bintang jasa) hanya mengusulkan beberapa nama kepada presiden. Siapa yang akhirnya disetujui presiden sebagai pahlawan nasional biasanya baru akan diumumkan menjelang atau di sekitar bulan November.

Sepengetahun saya, sejak reformasi 1998, penetapan pahlawan nasional biasanya diumumkan sekaligus ditetapkan melalui SK Presiden pada bulan November, menjelang peringatan Hari Pahlawan. Dan pada November 2014 nanti, sudah pasti Indonesia sudah memiliki presiden yang baru. SBY sudah meletakkan jabatannya pada bulan Oktober 2014. Selanjutnya *