Jakarta - Tiga tokoh resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ketiganya adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang, Lambertus Nicodemus Palar, dan KRT Radjiman Wedyodiningrat.
Pemberian gelar ini didasari Keputusan Presiden RI Nomor 68/TK/2013 tertanggal 6 November 2013. Penganugerahan gelar kepada ahli waris ketiga tokoh ini dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 November 2013.
T.B. Simatupang merupakan salah satu dari dua tokoh militer yang hadir dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Ia juga pernah menjabat Kepala Staf Panglima Besar Jenderal Soedirman dan ikut bergerilya. Simatupang juga pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Perang RI pada 1950-1954.
Lambertus merupakan seorang diplomat yang pada 1947 berhasil mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerintahkan Belanda melakukan gencatan senjata dengan RI. Ia juga berhasil meyakinkan perwakilan bangsa-bangsa di PBB ihwal eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
Adapun Radjiman dianggap berjasa lantaran menengahi perbedaan pendapat di antara anggota BPUPKI tentang dasar negara dan menyampaikan ide-ide kemerdekaan. Radjiman pernah menjabat Ketua Boedi Oetomo pada 1915-1923 dan Ketua BPUPKI pada 1944. Sumber *
Sabtu, 09 November 2013
Tiga Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional
Kenalkan! Ini Dista, Ajudan Kebanggaan Jokowi
Semarang - Jika diperhatikan, ada satu nama yang selalu dimasukkan cerita oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan. Dia adalah Dista. Seorang ajudan yang kini menjadi kebanggaan Gubernur DKI ini.
Nama Dista sering disebut Jokowi jika menghadiri berbagai acara. Kehadiran Dista membuat Jokowi merasa tidak minder saat bertemu dan berjabat tangan dengan sejumlah orang, meski jabatan Jokowi yang tinggi.
Jokowi berkisah memang punya cerita unik soal ajudan. Saat masih menjadi wali kota Solo, para tamu yang datang lebih sering menyalami ajudannya duluan. Ajudan Jokowi saat itu tinggi, gagah nan tampan.
Tidak ingin kejadian terulang, Jokowi pun kali ini berinisiatif memilih sendiri para ajudannya. "Saya milih sendiri, saya pilih dari 10 lulusan IPDN, pilih dan dapat. Mau kenal ajudan saya?" tanya Jokowi saat memberi kuliah umum di Gedung Prof Soedarto, Undip, Semarang, Sabtu (9/11/2013). Selanjutnya *
Nama Dista sering disebut Jokowi jika menghadiri berbagai acara. Kehadiran Dista membuat Jokowi merasa tidak minder saat bertemu dan berjabat tangan dengan sejumlah orang, meski jabatan Jokowi yang tinggi.
Jokowi berkisah memang punya cerita unik soal ajudan. Saat masih menjadi wali kota Solo, para tamu yang datang lebih sering menyalami ajudannya duluan. Ajudan Jokowi saat itu tinggi, gagah nan tampan.
Tidak ingin kejadian terulang, Jokowi pun kali ini berinisiatif memilih sendiri para ajudannya. "Saya milih sendiri, saya pilih dari 10 lulusan IPDN, pilih dan dapat. Mau kenal ajudan saya?" tanya Jokowi saat memberi kuliah umum di Gedung Prof Soedarto, Undip, Semarang, Sabtu (9/11/2013). Selanjutnya *
Label:
ajudan,
cerita unik,
Dista,
Gubernur DKI,
IPDN,
Joko Widodo,
Jokowi,
Kebanggaan,
Kenalkan,
kuliah umum,
menyalami ajudannya duluan,
tidak minder,
Undip
Suami Atut, Hikmat Tomet Meninggal Dunia di RSPAD Gatot Subroto
Jakarta - Suami Gubernur Banten Ratu Atut, Hikmat Tomet meninggal dunia. Anggota Komisi V DPR ini menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
"Iya barusan saja Pak Hikmat meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto," ujar juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (9/11/2013).
Fitron mengatakan Hikmat sudah sebulan terakhir di rawat di rumah sakit tersebut. "Lebih jelasnya nanti ya, saya mau koordinasi dengan banyak pihak dulu," ujar Fitron. Sumber *
"Iya barusan saja Pak Hikmat meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto," ujar juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (9/11/2013).
Fitron mengatakan Hikmat sudah sebulan terakhir di rawat di rumah sakit tersebut. "Lebih jelasnya nanti ya, saya mau koordinasi dengan banyak pihak dulu," ujar Fitron. Sumber *
Kamis, 07 November 2013
Hanura: Koruptor Tak Layak Dapat Pensiun
JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, para anggota dewan yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak pantas lagi mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun.
Fraksi Partai Hanura akan mengusulkan adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ‘’Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR RI, saya menegaskan bahwa seharusnya seorang koruptor tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun dari negara. Alasannya, mereka sudah merugikan rakyat dan negara dengan melakukan korupsi,’’ ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013). Selanjutnya *
Fraksi Partai Hanura akan mengusulkan adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ‘’Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR RI, saya menegaskan bahwa seharusnya seorang koruptor tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun dari negara. Alasannya, mereka sudah merugikan rakyat dan negara dengan melakukan korupsi,’’ ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013). Selanjutnya *
"Gadget" Mewah di Antara Para Buruh
JAKARTA — Selain memiliki motor-motor mewah, para buruh ternyata juga memiliki gadget-gadget berteknologi tinggi dan mewah. Saat melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota Jakarta, pada Rabu (6/11/2013) kemarin, sejumlah buruh terlihat menggenggam beberapagadget yang bernilai mahal. Tak sedikit dari buruh yang terlihat memiliki smartphone berbagai merek hingga tablet PC. Harga gadget itu sebagian besar di atas Rp 3 juta.
Untuk penghasilan buruh yang berdasarkan UMP 2013 mencapai Rp 2,3 juta, gadget yang mereka pergunakan terbilang cukup mahal. Selain menggunakan alat-alat itu untuk berfoto, para buruh juga merekam momen koordinator mereka di serikat saat berorasi. Sumber *
Untuk penghasilan buruh yang berdasarkan UMP 2013 mencapai Rp 2,3 juta, gadget yang mereka pergunakan terbilang cukup mahal. Selain menggunakan alat-alat itu untuk berfoto, para buruh juga merekam momen koordinator mereka di serikat saat berorasi. Sumber *
Rabu, 06 November 2013
Hakim Cantik Vica Disebut Suka Aneka Pria
Jakarta - Hakim cantik Vica Natalia yang bertugas di Pengadilan Negeri di Jawa Timur disebut suka berselingkuh dengan banyak lelaki dari berbagai latar belakang. Di antaranya adalah pramugara, pengusaha, politikus, hingga teman-teman seprofesinya. "Kita lihat apa kesaksian dia soal itu," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh saat dihubungi, Rabu, 6 November 2013.
Tuduhan tentang perselingkuhan yang dilakukan Vica itu diselidiki Komisi Yudisial berdasarkan laporan suami Vica.
Tidak terima mendapat tuduhan itu, Vica balik melaporkan suaminya ke Markas Besar Kepolisian. Selain itu, Vica juga meminta perlindungan ke Komisi Nasional Perempuan. Bahkan, seluruh lelaki yang dituduh pernah bercinta dengannya telah membuat surat pernyataan untuk membantah tuduhan itu. Selanjutnya *
Tuduhan tentang perselingkuhan yang dilakukan Vica itu diselidiki Komisi Yudisial berdasarkan laporan suami Vica.
Tidak terima mendapat tuduhan itu, Vica balik melaporkan suaminya ke Markas Besar Kepolisian. Selain itu, Vica juga meminta perlindungan ke Komisi Nasional Perempuan. Bahkan, seluruh lelaki yang dituduh pernah bercinta dengannya telah membuat surat pernyataan untuk membantah tuduhan itu. Selanjutnya *
Label:
Aneka Pria,
balik melaporkan,
bercinta,
Disebut,
Hakim Cantik,
Imam Anshori Saleh,
Komisi Yudisial,
pengusaha,
politikus,
pramugara,
suami,
Suka,
teman,
Vica
SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjawab pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyerahkan soal kemacetan Ibu Kota ke dirinya. Menurut Jokowi, justru pemerintah pusatlah yang tak mendukung kebijakan pengentasan kemacetan. Dia kembali mengungkap program mobil murah yang telah diteken SBY.
Menurut Jokowi, secara umum sebenarnya pemerintah pusat sudah mendukung program DKI Jakarta di sektor kemacetan. "Tetapi kalau mobil murah itu beda lagi, pengecualian," katanya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2013. Selanjutnya *
Menurut Jokowi, secara umum sebenarnya pemerintah pusat sudah mendukung program DKI Jakarta di sektor kemacetan. "Tetapi kalau mobil murah itu beda lagi, pengecualian," katanya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2013. Selanjutnya *
Langganan:
Postingan (Atom)