Wamenkes : Kasus dr. Ayu Mestinya Selesai di MKDKI

Surakarta - Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai banyak pihak tidak paham dengan keberadaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. Dalam UU tersebut ada mekanisme ihwal merespons keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan oleh dokter dan rumah sakit.

"UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa jika ada ketidakpuasan masyarakat terhadap dokter, ditangani Majelis Kehormatan," katanya seusai sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Ortopedi Dr. R. Soeharso di Surakarta, Sabtu, 30 November 2013 siang.

Majelis Kehormatan ada dua, yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dia mengatakan mereka yang masuk dalam tim adalah pihak ketiga yang netral dan otonom, tapi mengetahui secara persis soal keluhan dan bisa melakukan penilaian. "Apakah seorang dokter melanggar kode etik, melanggar disiplin, melakukan malpraktek, atau kelalaian," ucapnya. Selanjutnya *

Pemasangan RFID Gratis dan Tak Berbatas Waktu

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan pemasangan perangkat radio frequency identification (RFID) untuk BBM bersubsidi pada kendaraan tidak dikenakan biaya alias gratis. Pemasangan RFID ini juga tidak memiliki batas waktu.

"Kami tegaskan tidak ada pungutan untuk pemasangan RFID tersebut dan tidak ada batasan waktu pemasangan sehingga masyarakat tidak perlu panik," ujar juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, dalam keterangan resmi, Rabu, 27 November 2013.

Ali menyesalkan beredarnya informasi dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mengenai pungutan sejumlah uang tertentu untuk memasang RFID. Termasuk informasi yang tak benar mengenai denda jika masyarakat melewati batas waktu pemasangan RFID pada akhir November 2013 ini. Selanjutnya *

TKI Dapat Warisan Rp 9,5 Miliar dari Majikannya

Jakarta - Ketekunan dan kesabaran Sulastri akhirnya berbuah manis. Pembantu yang bekerja di Singapura itu mendapatkan warisan senilai 1 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 9,5 miliar dari majikannya Khoo Guat Neo.

Sulastri yang berasal dari Surabaya itu sangat dikenal di kompleks Yew Lian Park. Selama 13 tahun bekerja untuk Khoo Guat Neo, Sulastri dikenal ramah kepada para penghuni apartemen lain. R.S. Sanga, koordinator penghuni The Yew Lian Park Residents, menuturkan, "Dia selalu tersenyum kepada para penghuni lain. Namun, ketika Madam Khoo meninggal, dia menjadi pendiam." Bulan lalu, Sulastri kembali ke Singapura untuk menerima uang, demikian berita yang ditulis oleh koran berbahasa Cina Lianhe Zaobao.

Sulastri sebenarnya sudah ingin pensiun dan kembali ke Indonesia. Namun melihat majikannya, Khoo Guat Neo, 92 tahun, hidup sebatang kara, dia tak tega. Di apartemennya, Khoo hanya tinggal bersama seekor kucingnya dan Sulastri. Perempuan berusia 30 tahun ini sangat telaten merawat majikannya. Dia mengurus semuanya, mulai dari berbelanja, mengantarkan majikannya ke rumah sakit, sampai mengantar majikannnya untuk potong rambut ke salon. Selanjutnya *

Perlu Berapa Jam untuk Membobol Situs Australia?

Berapa jam sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk membobol situs-situs pemerintah Australia? Lantaran diserbu oleh Indonesia Security Down Team yang tergabung dalam Anonymous Indonesia, beberapa situs tumbang hanya dalam beberapa jam. Kelompok ini terdiri dari 500 hingga seribu hacker. Mereka secara bersamaan menyerang satu situs yang sama.

Peretas, misalnya, hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk melumpuhkan situs polisi federal Australia. Situs itu tak bisa diakses pada Rabu malam dan baru bisa dipulihkan pada Kamis pagi.

Waktu yang sama dibutuhkan untuk meretas situs Badan Layanan Intelijen Rahasia Australia (ASIS) yang beralamat di asis.gov.au pada pekan lalu. Harian Sydney Morning Herald bahkan menyebut situs ini kolaps selama beberapa hari dan baru pulih pada Selasa lalu. Sumber *

Bill Gates Bakal Kunjungi Indonesia

Pecatu - Bos Microsoft Inc dan filantrop ternama dunia, Bill Gates, berencana mengunjungi Indonesia pada April 2014. Dalam kunjungannya, Gates bakal menjaring donasi dari konglomerat Indonesia.

Kabar ini disampaikan Dato' Sri Tahir, pendiri dan pemilik Mayapada Group. Tahir, yang menjadi rekanan filantropi Gates di Indonesia, memperkirakan kunjungan tersebut berlangsung pada 7-8 April 2014.

Menurut Tahir, Gates akan menemui 20 konglomerat Indonesia sebagai bagian dari misi filantropinya ke seluruh dunia. "Menjajaki donasi one on one," kata dia kepada Tempo di arena rapat kerja nasional Perhimpunan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Permit) di Hotel Rich Prada Pecatu, Bali. Selanjutnya *

Mau Nyapres? Siapkan Dana Minimal Rp 7 Triliun

Jakarta - Indonesia akan menggelar pemilihan presiden dan legislatif pada April dan Juli 2014. Menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah dua kali lima tahun masa jabatan, pintu menuju Istana terbuka lebar.

Namun harga yang harus dibayar untuk memasukinya tidaklah murah. Seorang pengamat ekonomi memprediksi seorang kandidat presiden harus menyiapkan US$ 600 juta (sekitar Rp 7 triliun), seperti dikutip situs Forbes, 20 November 2013.

Meski menjadi masalah bagi kebanyakan orang Indonesia, biaya sebesar itu terjangkau oleh beberapa orang kaya, yang juga memiliki ambisi untuk terjun ke dunia politik Selanjutnya *

1 Januari 2014, Gaji Plus Remunerasi Eselon I Capai Rp 70 Juta?

JAKARTA--Per 1 Januari 2014, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta. Peningkatan tersebut sebagai kompensasi atas penghapusan honor-honor serta pendapatan lain yang biasanya diterima pejabat struktural.

"Tahun ini merupakan tahun transisi, namun per 1 Januari 2014 pembayaran honorarium atau pendapatan lain sudah dihapuskan. Ini juga sesuai permintaan Presiden SBY," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam peluncuran buku Reformasi Birokrasi di Hotel Saripan Pacifik, Selasa (10/9).

Dijelaskannya, dengan dipusatkannya seluruh pembayaran honorer ke tunjangan kinerja, otomatis seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV ikut terdongkrak naik. Itu sejalan dengan revisi PP tentang Sistem Penggajian. Di samping sebagai amanat PP 46 Tahun 2011, di mana disebutkan penghapusan honarium harus dilaksanakan per 1 Januari 2014.

"Jadi mulai 1 Januari, seluruh Kementrian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Kalau tahun 2011-2013 kan masih ada yang terima, tapi tahun depan tidak boleh lagi," tegasnya.

Dia mengakui, dengan peningkatan pendapatan PNS tersebut akan menimbulkan pembengkakan anggaran. Itu sebabnya, pemerintah telah menetapkan aturan di mana sumber dana tunjangan kinerja berasal dari instansi itu sendiri.

"Sumber dananya itu dari hasil efisiensi anggaran dan optimalisasi. Dengan demikian besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada aparatur tergantung dari besar kecilnya dana efisiensi masing-masing instansi," terangnya.

Ditambahkan Eko, itu akan menjadi basic utk penggajian. Setiap jabatan harus punya grading untuk menentukan besarnya kompensasi yang diterima. "Jadi intinya setiap instansi harus melakukan efisiensi untuk membayar tunjangan kinerja aparaturnya," pungkasnya. Sumber *