Jumat, 06 September 2013
Sudi Silalahi Layak Diperiksa Terkait Hambalang
Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang.
Sudi sebelumnya disebut pernah mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Adhyaksa Dault, untuk memindahkan proyek sport center dari Senayan ke Hambalang. “Sudi perlu dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK agar terang duduk persoalannya,” kata Zainal saat dihubungi, Jumat, 6 September 2013.
Sudi sebelumnya disebut pernah mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Adhyaksa Dault, untuk memindahkan proyek sport center dari Senayan ke Hambalang. “Sudi perlu dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK agar terang duduk persoalannya,” kata Zainal saat dihubungi, Jumat, 6 September 2013.
Pemanggilan Sudi, kata Zainal, perlu untuk mengkonfirmasi sejumlah keterangan di balik pemindahan proyek. “Pemanggilan belum tentu berarti negatif karena sifatnya klarifikasi.” Selanjutnya *
Bunda Putri, Siapakah Dikau?
Informasi yang beredar menyebutkan, Bunda Putri adalah istri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim. Dia disebut menjadi perempuan ketiga yang dinikahi Hasanuddin. Kemarin wartawan mencegat Hasanuddin di gedung DPR. Kepadanya diperlihatkan selembar foto perempuan dengan kulit muka kendur, bergincu tebal, berambut pendek, dan berkacamata.
Raut muka Hasanuddin berubah seketika saat melihat foto tersebut. Dia tak membenarkan ataupun menyangkal kedekatannya dengan Bunda Putri. "Saya tak mau ditanya soal rumah tangga," ucap Hasanuddin, pendek, sambil berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Pertanyaan pamungkas wartawan tentang identitas istrinya dijawab, "Namanya Nyonya Hasanuddin." Sumber *
Raut muka Hasanuddin berubah seketika saat melihat foto tersebut. Dia tak membenarkan ataupun menyangkal kedekatannya dengan Bunda Putri. "Saya tak mau ditanya soal rumah tangga," ucap Hasanuddin, pendek, sambil berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Pertanyaan pamungkas wartawan tentang identitas istrinya dijawab, "Namanya Nyonya Hasanuddin." Sumber *
Megawati Anggap Jokowi Penerus Soekarno
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo,membacakan "Dedication of Life" Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beralasan menyuruh Jokowi karena merupakan generasi penerus Soekarno.
"Kenapa 'Dedication of Life' yang membaca adalah Jokowi karena sebuah makna generasi," kata Megawati sebelum membacakan pandangan politik dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, Jumat, 6 September 2013. Pernyataan Mega ini langsung disambut tempik sorak dan tepuk tangan dari seluruh peserta Rakernas. "Pak Jokowi mendapatkan getaran itu."
Namun Megawati melarang untuk tepuk tangan lebih meriah. Alasannya, penerus Soekarno tidak hanya Joko Widodo, tetapi juga seluruh kader PDI Perjuangan, terutama yang menjadi gubernur karena memimpin suatu daerah. Para gubernur dari PDI Perjuangan, kata Mega, secara alami harus meneladani Soekarno. Selanjutnya *
"Kenapa 'Dedication of Life' yang membaca adalah Jokowi karena sebuah makna generasi," kata Megawati sebelum membacakan pandangan politik dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, Jumat, 6 September 2013. Pernyataan Mega ini langsung disambut tempik sorak dan tepuk tangan dari seluruh peserta Rakernas. "Pak Jokowi mendapatkan getaran itu."
Namun Megawati melarang untuk tepuk tangan lebih meriah. Alasannya, penerus Soekarno tidak hanya Joko Widodo, tetapi juga seluruh kader PDI Perjuangan, terutama yang menjadi gubernur karena memimpin suatu daerah. Para gubernur dari PDI Perjuangan, kata Mega, secara alami harus meneladani Soekarno. Selanjutnya *
Label:
Anggap,
Dedication of Life,
getaran,
Jokowi,
Megawati,
Megawati Soekarnoputri,
PDI-P,
Penerus,
Rapat Kerja Nasional,
Soekarno,
tempik sorak,
tepuk tangan
KPK: Pemasukan Negara Rp 20 Ribu Trilyun dari Sektor Migas
Kata Abraham, sektor tambang dan migas selama ini memang menjadi lahan korupsi banyak pejabat pembuat kebijakan yang serakah. Tidak mengherankan, kata dia, hasil kajian KPK menyimpulkan 50 persen perusahaan tambang batu bara dan nikel tidak membayar royalti ke negara. "Mereka hanya memberi upeti ke gubernur dan bupati. Makanya sebagian bupati di Kalimantan mobil mewahnya bisa 25 berjejer, tapi puskesmas dan sekolahannya hancur," ujar dia.
Abraham juga menganggap dominasi asing pada pengelolaan sumber energi, seperti minyak dan gas, terjadi akibat banyaknya pengambil kebijakan di sektor ini yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, KPK pernah menghitung hasil pengelolaan sektor migas, kalau 100 persen didominasi negara, bisa menghasilkan pemasukan Rp 20 ribu triliun. "Jadi, selama ini, akibat korupsi, telah terjadi perampokan yang luar biasa. Pelakunya pengusaha hitam dan pejabat korup," katanya. Sumber *
Abraham juga menganggap dominasi asing pada pengelolaan sumber energi, seperti minyak dan gas, terjadi akibat banyaknya pengambil kebijakan di sektor ini yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, KPK pernah menghitung hasil pengelolaan sektor migas, kalau 100 persen didominasi negara, bisa menghasilkan pemasukan Rp 20 ribu triliun. "Jadi, selama ini, akibat korupsi, telah terjadi perampokan yang luar biasa. Pelakunya pengusaha hitam dan pejabat korup," katanya. Sumber *
Selasa, 03 September 2013
Petinggi Polri Diduga Kecipratan Uang Labora Sitorus
Jakarta - Dugaan adanya main mata antara Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus dengan sejumlah petinggi kepolisian ternyata bukan isapan jempol. Polisi pengusaha itu mengaku telah menyetor hingga Rp 10 miliar untuk memuluskan bisnis haramnya.
"Ada dugaan gratifikasi," kata juru bicara keluarga Labora Sitorus, Wolter Sitanggang, kemarin. Kamis pekan lalu, Wolter membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Aliran duit haram tersebut terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencium adanya kejanggalan dalam transaksi di sejumlah rekening milik Labora sepanjang 2007-2012.
Selama periode tersebut, total transaksi mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam transaksi-transaksi mencurigakan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, antara lain, menemukan adanya aliran dana ke sejumlah petinggi Kepolisian. Selanjutnya *
"Ada dugaan gratifikasi," kata juru bicara keluarga Labora Sitorus, Wolter Sitanggang, kemarin. Kamis pekan lalu, Wolter membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Aliran duit haram tersebut terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencium adanya kejanggalan dalam transaksi di sejumlah rekening milik Labora sepanjang 2007-2012.
Selama periode tersebut, total transaksi mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam transaksi-transaksi mencurigakan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, antara lain, menemukan adanya aliran dana ke sejumlah petinggi Kepolisian. Selanjutnya *
RI Diminta Tiru Thailand Terkait Pemenuhan Kebutuhan Dolar
Jakarta : Pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya defisit neraca berjalan Indonesia yang terjadi belakangan tak ayal karena kurangnya jumlah dolar di pasar Indonesia. Dengan adanya hal itu, Indonesia dinilai perlu meniru strategi Thailand dalam memenuhi kebutuhan mata uang dolar.
Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini mengatakan Thailand memiliki ketentuan dari hasil ekspor yang masuk ke negara dalam bentuk dolar wajib ditukarkan dalam mata uang bath dalm jangka waktu yang telah ditentukan pemerintah Thailand.
"Jadi sepengetahuan saya, di Thailand itu ada ketentuan devisa hasil ekspor seperti yang kita miliki tapi tambahannya adalah bahwa kalau di Thailand itu ada kewajiban dari eksportir itu untuk menukarkan hasil ekspornya dalam hal ini dari dolar AS ke bath, mata uang lokalnya mereka,"ungkapnya seperti yang ditulis Selasa (3/9/2013). Selanjutnya *
Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini mengatakan Thailand memiliki ketentuan dari hasil ekspor yang masuk ke negara dalam bentuk dolar wajib ditukarkan dalam mata uang bath dalm jangka waktu yang telah ditentukan pemerintah Thailand.
"Jadi sepengetahuan saya, di Thailand itu ada ketentuan devisa hasil ekspor seperti yang kita miliki tapi tambahannya adalah bahwa kalau di Thailand itu ada kewajiban dari eksportir itu untuk menukarkan hasil ekspornya dalam hal ini dari dolar AS ke bath, mata uang lokalnya mereka,"ungkapnya seperti yang ditulis Selasa (3/9/2013). Selanjutnya *
Langganan:
Postingan (Atom)