Hamzah Haz Dukung Jokowi Nyapres

Jakarta -- Mantan Wakil Presiden era Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, melihat sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo cocok menjadi presiden. "Beliau memiliki peluang untuk itu," kata Hamzah seusai menemui Jokowi di Balai Kota pada Selasa, 23 Juli 2013.

Mantan Wakil Presiden kesembilan ini mengatakan Jokowi saat ini cukup populer dibandingkan calon lain.  Dengan demikian, menurut dia, Jokowi memiliki bekal yang pas untuk maju. Tapi semua, Hamzah melanjutkan, bergantung pada PDI Perjuangan. Selanjutnya *

Jenderal Rekening Gendut Tidak Etis Jadi Kapolri

Jakarta - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyebut jika calon Kepala Polri harus punya rekam jejak karier yang bersih. Termasuk bersih dari kabar miring kepemilikan rekening gendut.

Dari sembilan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo, terdapat nama Kepala Lembaga Pendidikan Komjen Budi Gunawan, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrudin Haiti. Keduanya sempat terkena temuan janggal Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dengan kepemilikan rekening gendut.

Menurut dia, sebaiknya Komjen Budi Gunawan dan Irjen Badrudin Haiti tidak dimasukkan dalam bursa calon Kapolri."Berdasar logika, dan etika seyogyanya cari calon yang lain," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013. Selanjutnya *

PBNU Soal FPI: Pemerintah Lemah dan Tidak Berwibawa

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, menyindir pemerintahan yang tidak berwibawa menghadapi organisasi massa yang sering melakukan sweeping.

Said pun menyinggung soal aksi keributan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Kendal, Jawa Tengah, yang berbuntut meninggalnya seorang warga karena tertabrak mobil beberapa waktu lalu.

"Pemerintah tidak berwibawa. Pemerintah lemah, kenapa mengatasi itu saja tidak bisa? Mengatasi konflik lain, Ahmadiyah, Syiah di Sampang, Gereja Yasmin, banyak yang belum. Masa enggak bisa ngatasi?" Ujar Said kepada wartawan, usai menghadiri 'Peringatan Harlah ke-15 PKB' di DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Selanjutnya *

Empat Skenario Buat Jokowi

Dokumen hasil survei internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguji empat skenario buat Jokowi menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Jajak pendapat digelar 3-15 Mei lalu ini melibatkan 1.500 responden di 33 provinsi.

Merdeka.com memperoleh dokumen laporan survei berjudul Trajektori Politik 2014 dari seorang sumber mengaku dekat dengan Jokowi.

1. Skenario pertama, PDIP menyorongkan ketua umum Megawati Soekarnoputeri sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dengan raihan dukungan 35,2 persen. Sedangkan Megawati-Kalla meraup 25,3 persen, disusul Aburizal Bakrie-Mahfud dengan 18,3 persen.

Suap Impor Daging Mengalir ke Munas PKS

Jakarta - Bendahara PT Indoguna Utama Pudji Rahayu Aminingrum mengatakan bahwa perusahaannya pernah memberikan uang untuk acara Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Medan 2012 lalu. Pudji mengatakan uang itu diberikan atas perintah Direktur Indoguna Juard Effendi. “Di kasbonnya ada,” kata Yuni saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 22 Juli 2013.

Pernyataan Yuni ini adalah jawaban atas pertanyaan jaksa penuntut Muhibudin soal catatan pengeluaran Indoguna. Yuni bersaksi untuk terdakwa kasus suap impor daging Luthfi Hasan Ishaaq yang merupakan mantan Presiden PKS. Menurut catatan yang dipegang oleh Muhibudin, uang itu sebesar Rp 98 juta. Yuni pun tak membantah kebenaran catatan itu. Luthfi pun tak memberikan tanggapan atau penolakan atas kesaksian ini. Selanjutnya *

FPI: SBY yang Harus Menahan Diri

Jakarta - Ketua Dewan Syuro Front Pembela Islam Muchsin Ahmad Alatas meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menahan diri dalam menanggapi kasus bentrok warga dengan FPI di Kendal beberapa waktu lalu. Munchsin juga meminta SBY lebih teliti dalam melihat satu peristiwa. Menurut dia, dalam bentrokan itu, FPI adalah korbansweeping massa.

Muchsin mengklaim pihaknya sedang melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian. "Jangan hanya komentari FPI, komentari juga tempat-tempat maksiat," kata Muchsin saat dihubungi, Senin, 22 Juli 2013.

Menurut Muchsin, komentar SBY merupakan komentar sentimen yang tidak pantas dinyatakan seorang negarawan. "Masak Presiden sentimen sama rakyatnya?" kata dia. Selanjutnya *

Kasus Internet Murah, Kemenkominfo Akan Kooperatif

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informasi berjanji akan kooperatif dengan pihak Kejaksaan Agung ihwal pengusutan dugaan korupsi proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pelayanan Internet Kecamatan (MPLIK). Kementerian menghormati keputusan aparat penegak hukum yang sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini.

“Penetapan tersangka itu kan sudah menjadi putusan aparat, kami hormati hal itu, kami akan kooperatif dengan kejaksaan,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Gatot Dewo Broto kepada Tempo, Ahad, 21 Juli 2013. Selanjutnya *