Celaka Akibat Jalan Rusak, Menteri Digugat Rp 10 M

Surabaya - Arik S Wartono, warga Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggugat Menteri Pekerjaan Umum senilai Rp 10 miliar. Gugatan ini dilakukan setelah adik Arik menjadi korban kecelakaan parah akibat jalan nasional yang berlubang. Gugatan tersebut kini tengah disidangkan dan masih dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Gresik, Jawa Timur.

Kecelakaan tunggal itu dialami Adi Sucipto (adik Arik S Wartono) di Jalan Wahiddin, Gresik, Jumat, 29 Maret 2013. "Kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang," kata Arik yang mewakili kepentingan adiknya dalam gugatannya itu. Karena itulah, Arik menggugat Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Gresik.

Menurut Arik, kecelakaan ini bermula dari kepergian Adi mengedarai sepeda motor matik Yamaha Mio dengan nomor polisi W 6705 MB. Keluar rumah sekitar pukul 17.00 WIB, Adi hendak memberi makan lele yang ada dalam kolam di belakang rumahnya di Banjarsari. Baru 15 menit meninggalkan rumah, Adi mengalami kecelakaan. Selanjutnya *

Bentrok FPI, 400 Orang Jamin Bebaskan Tersangka

Kendal--Sedikitnya 400 warga dari Sukorejo dan sekitarnya menjadi penjamin penangguhan penahanan empat warga yang ditahan kepolisian, karena menjadi tersangka dalam bentrok antara Front Pembela Islam di Sukorejo 19 Juli 2013 lalu. Para penjamin merupakan anggota keluarga keempat tersangka, tetangga, serta tokoh masyarakat.

Empat warga yang ditahan adalah, Agus Riyadi alias Gudel, 33 tahun, warga Pucak Wangi, pageruyung, Agus Atriyono, 27 tahun warga Tembelang, Pageruyung, Edy Bowo Dwiyanto, 30 tahun, warga Tembelang, Pageruyung dan Paedo Gogi Kulkarimah, 25 tahun warga Kauman, Sukorejo. Sejak 21 Juli, mereka ditahan dan dijadikan tersangka dengan tuduhan merusak mobil FPI.

Perwakilan warga didampingi kuasa hukum tersangka, Jumat, 26 Juli 2013 mendatangi markas Kepolisian Resor Kendal untuk menyampaikan permohonan penangguhan penahanan. "Akan lebih bijak, jika polisi melakukan penangguhan penahanan," kata kuasa hukum tersangka, Deni Septiviant kepada Tempo. Selanjutnya *

Sidang MA Terbuka, DPR: Bohong!

Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Nudirman Munir, mengkritik pengadilan tertinggi Indonesia, Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang tertutup dan angker. Paling parah, tidak ada transparansi yang dijunjung oleh Mahkamah, baik masalah persidangan maupun masalah teknis lainnya.

Saking tidak transparannya, sidang Mahkamah sangat sulit diakses masyarakat umum, meski dari aturan sidang Mahkamah terbuka untuk umum. "Sidang MA terbuka untuk umum, itu bohong," kata Nudirman dengan suara lantang dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juli 2013. Selanjutnya *

Modus Suap Pengacara Rekan Hotma Sudah Biasa Dilakukan

Jakarta - Kuasa hukum Mario C Bernardo mengklaim kliennya tidak pernah memberi suap kepada pegawai MA. Tapi menurut aktivis anti korupsi, Taufik Basari, modus yang digunakan Mario untuk memberi suap sudah biasa dilakukan.

"Modus ini sudah biasa, ini kan modus makelar perkara," ujar Taufik Basari di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013).

Taufik menjelaskan pemberian suap kepada pihak yang seolah-olah tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah bergulir bertujuan untuk mengaburkan rantai suap. Sehingga ketika tertangkap pihak terpenting dalam rantai suap itu sulit dilacak.

"Kalau ketahuan maka perantara ini bisa diputus. Tidak aneh ketika terlibat bisa menolak tidak terkait langsung dengan perkara," jelas Taufik. Selanjutnya *

Ruhut: Hotma Harus Waspada

JAKARTA  — Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menyarankan pengacara kondang, Hotma Sitompul, untuk lebih berhati-hati setelah salah seorang anak buahnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan melakukan suap. Ruhut menyampaikan, bisa saja Hotma mengetahui perilaku anak buahnya yang ditangkap KPK itu. Pasalnya, Hotma dan anak buahnya berkantor di tempat yang sama.

Politisi Demokrat itu pun meyakini KPK akan melakukan penyelidikan lanjutan. Bukan tidak mungkin pula bahwa sasaran dari penyelidikan itu adalah Hotma Sitompul.

"Kalau masih dalam satu kantor bisa (mengetahui). Saya ingatkan (Hotma) semua lembaga itu yang mengelola manusia, tetap ada ukuran kalau kita mau vokal. Hotma harus waspada," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7/2013). Selanjutnya *

Jokowi Laporkan Preman Tanah Abang ke Kapolda

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serius menyatakan "perang" melawan preman di Pasar Tanah Abang. Dia mengaku sudah melapor terkait preman-preman pelindung PKL itu kepada Kapolda Metro Jaya.

"Preman-preman itu termasuk saya laporkan juga ke Kapolda," kata Jokowi seusai menjadi narasumber dalam sebuah diskusi bertema kepemimpinan nasional, di Mapolda Metro jaya, Kamis (25/7/2013).

Jokowi menyatakan, dia menargetkan penataan PKL tuntas seusai Idul Fitri. Dia mendesak Dinas Perhubungan DKI beserta Satpol PP terus melakukan upaya persuasif kepada para PKL. Selanjutnya *

Akhirnya, PDI Perjuangan Pertimbangkan Jokowi sebagai Capres 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin meroket. Elektabilitasnya seakan tak terbendung dalam survei sejumlah lembaga. Elektabilitas Jokowi mengalahkan tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu muncul, seperti Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Terakhir, survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) menempatkan Jokowi sebagai tokoh terpopuler 2013. Selama ini, saat ditanya soal kemungkinan "mencapreskan" Jokowi, PDI Perjuangan selalu menyatakan bahwa Jokowi akan berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2017.

Kini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, Jokowi menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait Pilres 2014. Selanjutnya *