3 Menteri Terbaik Ini Bukan dari Parpol

Jakarta - Lembaga Survei Nasional menyatakan tiga menteri yang mendapat penilaian terbaik dalam kinerjanya di mata masyarakat bukan berasal dari partai politik. Para menteri tersebut dinilai dapat bekerja dengan lebih baik dan total karena fokus dalam tanggung jawab dan pekerjaan.

Tiga nama yang mendapat nilai tinggi dalam kinerja secara berurutan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan nilai 20,4 persen, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dengan 14,2 persen, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan 11,8 persen.

"Menteri dari partai yang dinilai baik hanya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di peringkat keempat dengan 11,5 persen. Hatta punya nilai tinggi karena seluruh kebijakan ekonomi pemerintah disampaikan dia dengan argumentasi yang baik. Banyak diberitakan media," kata Peneliti Utama LSN, Dipa Pradipta dalam konferensi pers, Ahad, 2 Juni 2013.

Selanjutnya *

Wakil Menteri Pendidikan Wiendu Diduga Korupsi

Jakarta - Hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti diduga kuat terlibat kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Inspektorat dalam tujuh halaman laporan kesimpulan menyebutkan dengan jelas peran Wiendu. “Wiendu Nuryanti diduga kuat membawa gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” bunyi laporan yang ditandatangani Inspektur Jenderal Kementerian Haryono Umar itu.

Menurut laporan itu—seperti tertulis dalam majalah Tempo edisi pekan ini—setidaknya ada empat perusahaan yang ditunjuk melaksanakan kegiatan promosi budaya dengan nilai proyek Rp 27,31 miliar. Kegiatan pertama adalah konferensi Federasi Promosi Budaya Asia di Surakarta, September 2012. Lelang proyek ini dimenangi PT Fokus Konvesindo dengan nilai kontrak Rp 910 juta, menyisihkan dua perusahaan lain dengan tawaran harga lebih rendah.

Selanjutnya *

Penembak Tito Kei Diduga Pembunuh Bayaran

Siapa orang yang menembak Tito Refra Kei, adik John Kei, hingga tewas masih belum diketahui. Namun, diduga pelaku adalah pembunuh bayaran.

"Kita duga ini aksi dilakukan oleh pembunuh bayaran. Untuk mendeteksi aksi pembunuh bayaran itu sulit karena sifatnya individu," kata Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/6/2013).

Menurut Neta, dugaan itu dapat dilihat dari keterampilan pelaku dalam melakukan eksekusinya. Pertama, pelaku dapat melakukan aksinya bahkan pada saat situasi ramai. Padahal, kata Neta, ada orang-orang Tito Kei yang juga berada di lokasi kejadian. Kedua, lanjut Neta, pelaku melakukan penembakan dengan tepat sasaran, meski menggunakan helm dan kondisi saat itu sudah malam.

"Ketiga, kita duga pelaku sudah profesional, sudah melakukan survei dengan datang dari mana, posisi tembak di mana, dan dia harus lari ke mana," ujar Neta.

Selanjutnya *

Inilah Bank-bank Terbaik di Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dinobatkan sebagai bank terbaik 2013 oleh majalah perbankan, Infobank, untuk kategori bank yang bermodal inti di atas Rp 30 triliun.

Dalam majalah Infobank yang terbit pada Senin (3/6/2013) disebutkan, untuk bank dengan modal inti antara Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun, posisi pertama diduduki oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Sementara itu, bank terbaik dengan kategori modal inti mulai Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun ditempati oleh Bank BPD Bali.

Dalam penjelasannya, Infobank mengungkapkan pada penilaian kali ini modal inti dijadikan sebagai pendekatan. Hal ini mengacu pada pengelompokan bank sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) mengenai bank umum kegiatan usaha (BUKU).

Selanjutnya *

Romo Magnis: Pernyataan Dipo Alam Ancam Kebebasan Berpendapat

JAKARTA - Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno memandang pernyataan Dipo Alam yang mengatakan tidak baik pemimpin Islam dicerca oleh yang nonMuslim mengancam hak minoritas untuk mengeluarkan pendapat.

Romo Magniz menilai pernyataan Dipo tersebut seharusnya dipersoalkan.

"Nah ini sesuatu yang seharusnya dipersoalkan. Jangan-jangan dia mau mengatakan bahwa minoritas tidak boleh menyatakan pendapat mereka, kalau dia mengatakan mayoritas boleh bicara minoritas harus lepas dari fakta," ujar Magniz di Gedung Margasiswai, Menteng, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Dikatakan Romo Magnis, mayoritas dan minoritas di Indonesia sama hak dan kewajibannya. Sehingga, komentar Dipo tersebut kata dia, sudah melenceng dan keluar rel.

"Tetapi tentu mayoritas dan minoritas sama haknya, mungkin itu sedikit keluar rel beliau waktu mengatakan itu," kata dia.

Selanjutnya *

Surat Ritual Seks Bebas PNS Terungkap, Ini Tanggapan Kepala Perpusda

Bandung - Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Bandung Muhammad Anwar sempat 'meradang' karena di instansinya beredar surat perintah ritual seks bebas.

Surat itu terbukti palsu. Pembuat surat ditangkap. Apa komentar Anwar? "Sudah ada tersangka? Wah, Alhamdulillah sekali. Saya sangat bersyukur. Terimakasih polisi," ujar Anwar saat dihubungi detikcom via ponselnya, Senin (3/6/2013). Ia mengaku baru mengetahui jika polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus yang ia laporkan tersebut.

GL ditetapkan sebagai tersangka pembuat surat palsu tersebut. "Masyarakat harus tahu kalau sekarang sudah benar terbukti kalau surat itu palsu. Nama kita itu dicatut," katanya. Saat disinggung tersangka merupakan anak salah satu pegawainya, Anwar mengatakan menyerahkan hal tersebut pada polisi. "Untuk itu saya no comment. Saya serahkan saja pada polisi," katanya singkat. Ia menuturkan sangat berharap kasus ini segera tuntas karena persoalan ini mengganggu kehidupannya. "Saya dan keluarga merasa terganggu sekali," tutur Anwar.

Selanjutnya *

Banyak Korupsi, Perlu Evaluasi Pelaksanaan Pancasila

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid mengatakan seharusnya Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang ada. Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi insipirasi bagi semua penyelenggara negara, dan produk serta kerja-kerja politiknya untuk bangsa dan negara.

“Tapi kalau masih banyak korupsi, dan penyimpangan lain, maka kita perlu mengevaluasi pelaksanaan Pancasila selama 15 tahun reformasi ini. Pancasila harus dikembalikan ke dalam Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Kemendikbud,” kata A. Farhan Hamid bersama mantan Panglima TNI Djoko Santoso dan Ketua Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI Ja’ar Hafsah dalam Dialog Pilar Negara bertema “Tantangan Aktualisasi Pancasila” di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Selanutnya *