Tren Minum ASI di China, Picu Kemarahan Warga

Kabar tentang tren minum Air Susu Ibu (ASI) bagi orang dewasa yang dilakukan warga kaya di Shenzen, China, dan jasa pembukaan jasa sewa ibu susu, memicu kemarahan warga. Bahkan sejumlah perdebatan dan kecaman muncul di beberapa jejaring sosial untuk menyikapi peristiwa tersebut.

Konsumsi ASI memang tengah menjadi tren bagi sejumlah warga China. Hal tersebut dikarenakan menurut kepercayaan tradisioanal kalau ASI mengandung Nutrisi yang mudah dicerna bagi orang yang sedang sakit.

Salah satu perusahaan bernama Xinxinyu akhirnya mempopulerkan tren itu dengan membuka jasa sewa ibu susu. Klien pun diizinkan meminum susu langsung dari payudara ibu susu bila mereka tidak keberatan.

Meski demikian, di tengah maraknya bisnis ibu susu itu, banyak warga yang memprotes perusahaan tersebut. Mereka menganggap bisnis itu justru merusak moral.

“Warga menjadi semakin mesum ketika mereka semakin kaya raya, dan sulit mencari hiburan. Ini adalah pornografi,” ungkap salah seorang warga China di jejaring sosial Weibo, seperti dikutip South China Morning Post.

Beberapa warga juga menganggap bisnis itu sebagai bisnis yang keterlaluan. Bisnis ibu susu dipandang merusak citra ibu, dan nilai-nilai lainnya. Seperti diketahui, laporan UNICEF menyebutkan bahwa jumlah perempuan menyusui di Negeri Panda sangat rendah yaitu 28 persen dari total populasi. Masalah itu disebabkan karena adanya keagresifan dalam penjualan susu formula.

Sedangkan, Xinxinyu berani menggaji perempuan sebesar HKD20 ribu atau sekira Rp25 juta (Rp1.282 per HKD) perbulan sebagai ibu susu sewaan. Gaji mereka bisa meningkat sesuai dengan kesehatan atau kecantikannya.

Sumber *

Senegal Minat Tambah CN-235 Produk PT DI

Menteri Pertahanan Senegal Augustine Tine memuji kinerja pesawat CN 235 buatan Indonesia. Dia pun menyatakan minat menambah pesawat angkut militer buatan PT Dirgantara Indonesia tersebut.

"Kami menggunakan pesawat itu untuk berbagai keperluan dan saya puas dengan kemampuannya," kata Augustine seusai pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Dakar, Senegal, Kamis (4/7/2013) waktu setempat.

Angkatan Bersenjata Senegal memiliki satu unit pesawat angkut militer CN 235 yang dibeli secara kredit dengan penjamin di Belgia. Tingkat penggunaan pesawat tersebut sangat tinggi. "Besok saya akan naik pesawat itu ke daerah. Kadang digunakan untuk ke negara tetangga seperti Mali atau Benin," kata Augustine.

Sjafrie yang didampingi Dirjen Strategi Pertahanan Sonny Prasetyo dan Direktur Pemasaran PT DI Budiman Saleh menawarkan tambahan pesawat CN 235 dan generasi terbarunya CN 295 yang lebih canggih. "Saya berharap bisa tambah satu yang generasi baru, adakah diberikan fasilitas kreditnya?" tanya Augustine.

Sjafrie menjawab bahwa kemungkinan fasilitas kredit itu bisa diberikan, namun akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan. "Soal kredit bukan wewenang saya, tapi Menteri Keuangan," katanya.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie pun mengundang Augustine datang ke Indonesia untuk melihat sendiri produk industri pertahanan Indonesia. "Saya ingin datang namun saya harus minta izin dulu ke Perdana Menteri," katanya seraya mengatakan Senegal juga membutuhkan peralatan militer seperti senapan dan amunisinya.

Sebelumnya, Sjafrie mengatakan kunjungannya ke Afrika adalah untuk meningkatkan kerja sama militer dan menjajaki peluang kerja sama produk industri pertahanan. Indonesia, ujar dia, juga ikut ambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian di Afrika.

"Terimakasih Senegal sudah menggunakan CN 235, kami tawarkan produk lain seperti senjata dan nonsenjata," kata Sjafrie yang memberikan contoh produk dari mulai helm, rompi, dan makanan prajurit. Menhan Senegal setuju memperkuat kerja sama dengan Indonesia.

Sumber *

Pedagang Kakilima dan Asongan Bebas Pajak UKM

Jakarta -- Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Syarief Hasan mengatakan pedagang kakilima dan asongan tidak dikenai pajak UKM. "Itu tidak perlu," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2013.

Direktorat Jenderal Pajak mengenakan pajak untuk golongan pedagang mikro sebesar 1 persen mulai 1 Juli 2013. Besaran ini lebih kecil ketimbang aturan lama yang menetapkan pajak sebesar 15, 25, dan 35 persen. Hanya saja aturan lama itu dianggap tidak berjalan.

Syarief menilai penurunan besaran pajak menguntungkan bagi pedagang yang selama ini rutin membayar. Keuntungan itu adalah besaran pajak yang dibayarkan akan turun. "Pemerintah memberikan keringanan."

Pemberlakuan aturan baru bertujuan meningkatkan kesadaran membayar pajak. Pemerintah juga menjamin cara membayar pajak jenis ini tidak ribet. "Akan dimudahkan dalam pembukuan."

Syarief menilai pedagang yang rajin membayar pajak akan diberikan keuntungan, salah satunya, kemudahan mendapatkan kredit perbankan. "Saat butuh dana ke perbankan, tentu bank akan menyambut baik," ujarnya.

Menurut Syarief belum ada komunitas pedagang mikro dan kecil yang memprotes rencana pemberlakukan pajak UKM. Ia menilai ketiadaan protes itu karena aturan baru lebih meringankan pedagang. "Dibanding dulu, pasti lebih kecil," katanya.

Sumber *

Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi

Jakarta - Ada kejadian menarik saat pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2013. Kejadian bermula ketika Ketua Umum PGRI, Sulistyo, memberi sambutan di panggung utama.

Sulistyo membuka sambutan dengan menyampaikan salam ke tamu undangan "khusus" dalam acara pembukaan yang diimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Pertama-tama, ia mengucapkan salam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkesempatan hadir.

"Yang kami hormati dan muliakan, Presiden Republik Indonesia Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono," kata Sulistyo. Berikutnya, ia menyampaikan salam ke sejumlah pejabat negara yang ikut mendampingi.

Antara lain Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Hal berbeda terjadi saat Sulistyo menyampaikan salam untuk Gubernur Jakarta Joko Widodo yang mendampingi SBY. "Dan secara khusus kepada Gubernur Ibu Kota Jakarta," ujar dia. Ucapan salam ini langsung disambut tepuk tangan meriah ribuan guru yang hadir.

Padahal sebelumnya, tak ada tepuk tangan meriah untuk tamu undangan yang disebutkan oleh Sulistyo. Termasuk saat ucapan salam diberikan kepada Presiden SBY dan Ibu Negara Ani SBY.

Sumber *

Harga Premium Rp 4.500, Pemerintah Sebenarnya Tidak Mensubsidi BBM

JAKARTA - Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie menyatakan, pemerintah tidak mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium untuk masyarakat yang harganya Rp 4.500. Menurutnya, dengan harga BBM Rp 4.500 pemerintah justru mendapat kelebihan uang.

"Istilah subsidi sudah berhasil dicecoki pemerintah ke otak kita semua oleh para elite. Kalau kita beli premiun dengan harga Rp 4.500 apakah itu disubsidi? Tidak. Justru pemerintah kelebihan uang dari penjualan harga BBM Rp 4.500," kata Kwik Kian Gie dalam dalam dialog publik 'Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi' di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Kwik Kian Gie menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan sumber daya alam yang melimpah. Pertamina dalam mendapatkan minyak mentah di Indonesia untuk dijadikan bensin tidak harus membeli, karena telah tersedia di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan hanya biaya penyedotannya saja," kata Kwik Kian Gie.

Lebih lanjut Kwik Kian Gie mengatakan, Pertamina dalam membuat bensin hanya menyediakan alat untuk mengeluarkan minyak mentah dari dalam perut bumi yang akan dijadikan bensin. Dari penyedotan sampai pendistribusian pun hanya membutuhkan dana yang tidak besar.

"Itu hanya membutuhkan 10 dolar AS per barrel. Untuk satu liter produksinya kira-kira hanya membutuhkan dana Rp 630. Dengan harga jual Rp 4.500, pemerintah masih memiliki kelebihan Rp 3.870," ujar Kwik Kian Gie.

Maka, menurut Kwik selama ini pemerintah mengatakan telah mensubsidi premium adalah hasil brainwash yang telah dilakukan. Selama ini pemerintah seolah-olah mensubsidi BBM, padahal tidak bila dilihat dari proses pengadaan bensin yang berasal dari minyak mentah yang berlimpah di Indonesia.

"Rakyat Indonesia di brainwash seolah-olah pemerintah mensubsidi BBM," ujarnya.

Sumber *

Pengusaha Kecil di Solo Siap Tolak Pajak UKM

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Solo siap menolak pemberlakuan pajak bagi usaha kecil menengah, yang resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Mereka mengaku keberatan dengan sistem pungutan pajak yang didasarkan pada besaran omzet.

»Omzet tinggi belum tentu berlaba tinggi, terkadang juga malah merugi,” kata Nur Aini, seorang pedagang pakaian di Pasar Klewer, Surakarta, Rabu 3 Juli 2013.

Nur berpendapat, seharusnya pemerintah melakukan sebuah riset yang mendalam soal pengusaha kecil. Ia mengatakan, dasar dari penarikan pajak yang seharusnya bukan dari omzet melainkan dari keuntungan para pedagang. »Kalau berdasarkan omzet itu namanya tetap tidak adil,” katanya.

Penolakan soal pajak UKM juga datang dari Ita, seorang pelaku usaha warung makan di kawasan Sriwedari. Ia mengaku keberatan jika harus membayar pajak per bulan yang dikenakan kepadanya selaku pengusaha kecil. Sebab saat ini, warungnya sedang sepi, sedangkan harga kebutuhan pokok terus melonjak. »Belum lagi harga gas dan BBM ikut naik,” ujarnya.

Ita meminta pemerintah membatalkan penarikan pajak dari usaha kecil. Lebih baik, katanya, pemerintah memungut pajak dari usaha besar. Dalam sehari, omzetnya rata-rata Rp 600 ribu. Sehingga omzet sebulan Rp 18 juta dan pajak yang harus dibayar Rp 180 ribu. »Itu cukup berat buat pengusaha kecil,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Basuki Rahmad mengatakan pemberlakukan pajak memang mengacu omzet. »Tak ada batas minimal omzet,” ujarnya. Sehingga pelaku UMKM yang misalnya hanya punya omzet Rp 10 juta per tahun, tetap kena pajak.

Contoh UMKM yang kena pajak yaitu usaha perdagangan yang punya tempat berjualan tetap seperti warung makan, kios pakaian, hingga kios di pasar tradisional. Sedangkan pelaku usaha yang tempatnya berjualan bongkar pasang seperti pedagang kaki lima, terbebas dari pajak.

Menurut Basuki, pajak dihitung per bulan sebesar 1 persen dari omzet bulanan. Misalnya pelaku UMKM punya omzet Rp 2 juta sebulan, maka membayar pajak Rp 20 ribu. Ia menyadari hingga kini belum banyak UMKM yang mengetahui aturan tersebut. Sebab pihaknya belum melakukan sosialisasi. Sebab peraturan teknis seperti cara membayar dan cara pelaporan belum ada aturannya.

Sumber *

Hormati Kemungkinan Awal Puasa yang Berbeda

JAKARTA - Awal Ramadhan yang ditandai mulainya berpuasa kemungkinan ada perbedaan. Muhammadiyah menetapkan awal puasa pada Selasa (9/7) mendatang. Pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil rukyat. Meskipun demikian, pihak-pihak berbeda diharapkan saling menghormati.

”Ada kemungkinan keputusan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan dengan rukyat hilal (melihat bulan). Kami berharap, meski berbeda pendapat, umat Islam tetap saling menghormati,” kata Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Selasa (2/7).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013, berdasarkan perhitungan atau hisab wujudul hilal (keberadaan bulan). Umat Islam di Indonesia diharapkan menghargai keputusan itu meski kemungkinan ada perbedaan.

Menurut perhitungan Muhammadiyah, ijtimak (posisi Bumi dan Bulan berada di bujur langit yang sama) pada awal Ramadhan terjadi pada Senin (8/7) pukul 14.15,55 WIB dengan tinggi Bulan (di Yogyakarta) pada +00. 44’59. Artinya, saat Matahari terbenam, hilal sudah wujud. Dengan begitu, 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada esok harinya, Selasa (9/7).

Lalu, Lebaran atau 1 Syawal 1434 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8). Itu didasari perhitungan ijtimak awal Syawal terjadi pada Rabu (7/8) pukul 04.52,19 WIB dengan tinggi Bulan pada +03. 54’11”. Artinya, saat itu hilal sudah wujud.

Ketua Lajnah Falaqiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ghazali Masroeri mengatakan, NU tetap menentukan awal Ramadhan dengan rukyat hilal. NU akan meneropong untuk melihat Bulan pada Senin (8/7) sore di 90 titik di seluruh Indonesia, seperti di laut, bukit, atau menara. Ketika matahari terbenam lantas disusul hilal (bulan sabit), malam itu disebut 1 Ramadhan. Kalau tak bisa melihat hilal atau karena di bawah 1 derajat, awal Ramadhan jatuh pada Rabu (10/7).

”Hasil rukyat itu nanti kami laporkan dalam sidang isbat Kementerian Agama yang dijadwalkan pada Senin malam. Nanti, negara akan menetapkan hasil sidang itu sebagai awal Ramadhan,” katanya.

Dalam rilisnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Selasa malam, menegaskan, PBNU belum menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2013. NU akan tetap mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan. ”Sesuai sabda Nabi Muhammad, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berlebaranlah dengan melihat bulan,” ungkap Said Aqil Siroj.

Sumber *