PDIP Tidak Akan Lawan Keinginan Rakyat Terkait Jokowi

JAKARTA - Popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai salah satu kandidat Calon Presiden dalam Pilpres 2014 mendatang terus meningkat. Terkait hal tersebut Pakar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan melawan keinginan masyarakat dalam konteks calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.

"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP. Selanjutnya *

Rusdi Kirana Bangga Catatkan Transaksi Terbesar dalam Sejarah Penerbangan‬

JAKARTA - CEO Lion Air Rusdi Kirana berbagi pengalaman saat dirinya menandatangani kontrak dengan dua perusahaan produsen pesawat ternama asal Perancis dan Amerika Serikat, yaitu Airbus dan Boeing.

Karena baginya, membawa Indonesia di atas podium Istana Elysee, Perancis, adalah satu kehormatan yang dengan penuh ketulusan ingin ia persembahkan untuk Negeri ini.

Ini adalah satu dari tiga kehormatan yang dirasakan Rusdi Kirana. Dua lainnya yaitu saat menerima undangan dari Komite Konvensi Partai Demokrat, dan satu lagi, ketika memutuskan tidak ikut konvensi karena memberi jalan pada figur terbaik untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Selanjutnya *

Basuki Akan Pidanakan Massa Metromini Perusak Transjakarta

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan membawa kasus perusakan bus transjakarta oleh sopir dan pemilik metromini ke ranah hukum.

"Lapor polisi. Cari sampai ketemu pelakunya. Mesti dipidana orang kayak begitu," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Perusakan itu bermula dari demonstrasi yang dilakukan pemilik dan sopir metromini, di Balaikota DKI, Kamis (29/8/2013). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memecat Kepala Dinas Perhubungan karena menyita bus metromini yang tak laik jalan, misalnya bus yang tak memiliki spidometer dan rem tangan. Mereka minta bus mereka dibebaskan dan pengurusan kir dipermudah. Selanjutnya *

SBY Marah Anas Menolak Tanda Tangan

"Saya sangat sadar, bahwa poin-poin penyelamatan ini inkonstitusional dan de facto kudeta atas diri saya," ujar Anas Urbaningrum kepada Ma'mun Murod.

Terkait poin ketujuh, Anas Urbaningrum keberatan karena memposisikan dirinya mempunyai masalah hukum.

"Sebaiknya poin itu (7) dihapus. Saya mohon maaf, kalau yang lain (maksudnya: anggota Majelis Tinggi lainnya) setuju, saya tidak setuju dengan poin ini, dan saya tidak akan tanda tangan," ujar Anas Urbaningrum.

Mendengar penolakan Anas, raut wajah SBY langsung menampakkan kemarahan yang luar biasa. Selengkapnya *

Dulu Digusur Jadi Mal, Era Jokowi Jadi Ruang Terbuka

JAKARTA — Penggusuran permukiman warga di Jakarta bukan cuma terjadi di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, penggusuran di era sebelum Jokowi dan kini ada bedanya.

"Setidaknya saat ini sudah ada pergeseran. Bila pada sebelumnya setiap penggusuran berubah menjadi mal, saat ini lebih difungsikan sebagai area terbuka," kata Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2013).

Menurutnya, penolakan selalu muncul dari setiap penertiban. Biasanya yang sering menjadi permasalahannya adalah tempat tinggal dan pekerjaan. Sering kali warga menolak direlokasi karena alasan jauh dari tempatnya bekerja selama ini. Selanjutnya *

Menkumham Tak Tahu Buku "Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas" Dilarang Beredar

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengaku belum mengetahui adanya kabar pelarangan buku Anas Urbaningrum. Buku tersebut diltulis oleh Ma'mun Murod Al-Barbasy yang berjudul 'Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas'.

"Saya tidak pernah tahu kalau ada satu aturan atau UU yang bisa melarang buku peredaran seseorang, saya juga belum tahu," kata Amir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2013). Selanjutnya *

Termasuk Barang Mewah, Ponsel Pintar Kena PPnBM

Jakarta - Harga telepon seluler pintar kemungkinan akan bertambah mahal. Peningkatan harga ini akan diterapkan setelah pemerintah mengkaji pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk ponsel pintar. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, hingga kini pemerintah belum memberikan kepastian soal ketentuan kenaikan harga ponsel. (baca: Ini Barang yang Tak Kena PPnBM)

"Itu masih lama, menunggu waktulah. Saya tidak tahu seberapa cepat, tapi perlu waktu," kata Bambang di Kementerian Keuangan, Jumat, 30 Agustus 2013.

Sebelumnya, Bambang menjelaskan, penerapan PPnBM ponsel pintar bertujuan untuk mengerem impor. Alasannya, selama ini seluruh produk ponsel pintar di Indonesia merupakan barang impor. Dan nantinya, besaran PPnBM akan dikaitkan dengan teknologi dalam ponsel pintar. "Jadi yang semakin complicated makin tinggi harganya. Tapi, kami belum putuskan rate-nya. Tunggu sajalah, sabar," kata dia. Selanjutnya *