SBY Diingatkan Soal Sepak Terjang Ruhut Sitompul

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mewaspadai sepak terjang Kadernya partainya, Ruhut Sitompul. Sebab, pengacara kondang itu dinilai kerap bermanufer.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi, Minggu (10/11/2013). Menurut Iberamsjah, banyak contoh sikap dan pernyataan Ruhut hanyalah upayanya untuk bertahan dalam kekuasaan. Meskipun untuk itu, kata Iberamsjah, dirinya harus berani bersikap tidak konsisten dan menjilat pada kekuasaan serta sama sekali tidak memiliki loyalitas.

"Sudah banyak contoh ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan Ruhut. Dia suka menjilat kepada penguasa. Dulu ketika Golkar berkuasa, dia membela Golkar mati-matian. Tapi ketika Golkar tidak lagi berkuasa dan Partai Demokrat menguasai dunia politik, dia pun menjelek-jelekkan Golkar dan memuji Demokrat setinggi langit," kata Iberamsjah. Selanjutnya *

Megaproyek Jokowi 'Giant Sea Wall' Butuh Dana Rp 300 Triliun

JAKARTA - Proyek Giant Sea Wall yang bakal diwujudkan Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, ternyata membutuhkan dana yang lebih besar dibandungkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Proyek untuk menangkal banjir di ibu kota itu, diperkirakan membutuhkan dana Rp 300 triliun. membutuhkan dana anggaran sebesar Rp 300 triliun. Nilai itu, jauh lebih besar daripada megaproyek milik pemerintah pusat, yakni Jembatan Selat Sunda (JSS), yang diperkirakan memakan Rp 250 triliun.

"Ini proyek program pengamanan banjir paling besar di dunia," ujar Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Sarwo Handayani, Minggu (10/11/2013).

Sarwo menjelaskan, dana APBD Pemprov DKI tidak semuanya untuk Giant Sea Wall. Rencananya, Pemprov DKI akan menggandeng pihak swasta dan pemerintah pusat.

"Investasi masih dihitung, bisa sampai Rp 300 triliun, bukan dari APBD kalau bisa dari swasta," ungkap Sarwo. Selanjutnya *

Kronologi jatuhnya Helikopter MI-17 yang tewaskan 13 orang

Helikopter MI-17 milik TNI AD kemarin jatuh di Pos Long Bulan Malinau, Kalimantan Utara, sekitar pukul 10.45 Wita. 13 Orang (5 militer dan 8 sipil) tewas dalam kecelakaan ini. Sementara 6 orang ( 2 militer dan 4 sipil) mengalami luka bakar.

Berikut kronologi kejadian yang disampaikan Kadispenad Brigjen TNI Rukman Ahmad lewat siaran pers, Minggu (10/11).

Pukul 09.00 Wita

Heli MI-17 take off dari Tarakan dengan 6 crew dan 1 pengawas (militer atas nama Kapten Czi Sardi), beserta 2 orang warga sipil yang merupakan pemborong bangunan pos.

Pukul 10.15 Wita

Heli mendarat di desa Apauping untuk mengangkut 10 orang pekerja sehingga total crew dan penumpang menjadi 19 orang (militer 7 orang, sipil 12 orang).

Pukul 10.25 Wita

Heli take off menuju Pos Long Bulan Malinau.

Pukul 10.45 Wita

Sekitar 300 meter dari Hellypad, Heli melakukan proses Aproach pada ketinggian kurang lebih 30 meter dan oleng, sehingga menyebabkan Helly jatuh di lokasi hutan/jurang dengan perkiraan jarak 800 meter dari permukaan laut. Selanjutnya *

Tiga Tokoh Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Jakarta - Tiga tokoh resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ketiganya adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang, Lambertus Nicodemus Palar, dan KRT Radjiman Wedyodiningrat.

Pemberian gelar ini didasari Keputusan Presiden RI Nomor 68/TK/2013 tertanggal 6 November 2013. Penganugerahan gelar kepada ahli waris ketiga tokoh ini dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 November 2013.

T.B. Simatupang merupakan salah satu dari dua tokoh militer yang hadir dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Ia juga pernah menjabat Kepala Staf Panglima Besar Jenderal Soedirman dan ikut bergerilya. Simatupang juga pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Perang RI pada 1950-1954.

Lambertus merupakan seorang diplomat yang pada 1947 berhasil mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerintahkan Belanda melakukan gencatan senjata dengan RI. Ia juga berhasil meyakinkan perwakilan bangsa-bangsa di PBB ihwal eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Adapun Radjiman dianggap berjasa lantaran menengahi perbedaan pendapat di antara anggota BPUPKI tentang dasar negara dan menyampaikan ide-ide kemerdekaan. Radjiman pernah menjabat Ketua Boedi Oetomo pada 1915-1923 dan Ketua BPUPKI pada 1944. Sumber *

Kenalkan! Ini Dista, Ajudan Kebanggaan Jokowi

Semarang - Jika diperhatikan, ada satu nama yang selalu dimasukkan cerita oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan. Dia adalah Dista. Seorang ajudan yang kini menjadi kebanggaan Gubernur DKI ini.

Nama Dista sering disebut Jokowi jika menghadiri berbagai acara. Kehadiran Dista membuat Jokowi merasa tidak minder saat bertemu dan berjabat tangan dengan sejumlah orang, meski jabatan Jokowi yang tinggi.

Jokowi berkisah memang punya cerita unik soal ajudan. Saat masih menjadi wali kota Solo, para tamu yang datang lebih sering menyalami ajudannya duluan. Ajudan Jokowi saat itu tinggi, gagah nan tampan.

Tidak ingin kejadian terulang, Jokowi pun kali ini berinisiatif memilih sendiri para ajudannya. "Saya milih sendiri, saya pilih dari 10 lulusan IPDN, pilih dan dapat. Mau kenal ajudan saya?" tanya Jokowi saat memberi kuliah umum di Gedung Prof Soedarto, Undip, Semarang, Sabtu (9/11/2013). Selanjutnya *

Suami Atut, Hikmat Tomet Meninggal Dunia di RSPAD Gatot Subroto

Jakarta - Suami Gubernur Banten Ratu Atut, Hikmat Tomet meninggal dunia. Anggota Komisi V DPR ini menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

"Iya barusan saja Pak Hikmat meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto," ujar juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (9/11/2013).

Fitron mengatakan Hikmat sudah sebulan terakhir di rawat di rumah sakit tersebut. "Lebih jelasnya nanti ya, saya mau koordinasi dengan banyak pihak dulu," ujar Fitron. Sumber *

Hanura: Koruptor Tak Layak Dapat Pensiun

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, para anggota dewan yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak pantas lagi mendapatkan fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun.

Fraksi Partai Hanura akan mengusulkan adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ‘’Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR RI, saya menegaskan bahwa seharusnya seorang koruptor tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun dari negara. Alasannya, mereka sudah merugikan rakyat dan negara dengan melakukan korupsi,’’ ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013). Selanjutnya *