Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi

Jakarta - Ada kejadian menarik saat pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia 2013 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2013. Kejadian bermula ketika Ketua Umum PGRI, Sulistyo, memberi sambutan di panggung utama.

Sulistyo membuka sambutan dengan menyampaikan salam ke tamu undangan "khusus" dalam acara pembukaan yang diimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Pertama-tama, ia mengucapkan salam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkesempatan hadir.

"Yang kami hormati dan muliakan, Presiden Republik Indonesia Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono," kata Sulistyo. Berikutnya, ia menyampaikan salam ke sejumlah pejabat negara yang ikut mendampingi.

Antara lain Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Hal berbeda terjadi saat Sulistyo menyampaikan salam untuk Gubernur Jakarta Joko Widodo yang mendampingi SBY. "Dan secara khusus kepada Gubernur Ibu Kota Jakarta," ujar dia. Ucapan salam ini langsung disambut tepuk tangan meriah ribuan guru yang hadir.

Padahal sebelumnya, tak ada tepuk tangan meriah untuk tamu undangan yang disebutkan oleh Sulistyo. Termasuk saat ucapan salam diberikan kepada Presiden SBY dan Ibu Negara Ani SBY.

Sumber *

Harga Premium Rp 4.500, Pemerintah Sebenarnya Tidak Mensubsidi BBM

JAKARTA - Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie menyatakan, pemerintah tidak mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium untuk masyarakat yang harganya Rp 4.500. Menurutnya, dengan harga BBM Rp 4.500 pemerintah justru mendapat kelebihan uang.

"Istilah subsidi sudah berhasil dicecoki pemerintah ke otak kita semua oleh para elite. Kalau kita beli premiun dengan harga Rp 4.500 apakah itu disubsidi? Tidak. Justru pemerintah kelebihan uang dari penjualan harga BBM Rp 4.500," kata Kwik Kian Gie dalam dalam dialog publik 'Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi' di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Kwik Kian Gie menjelaskan, Indonesia memiliki kelebihan sumber daya alam yang melimpah. Pertamina dalam mendapatkan minyak mentah di Indonesia untuk dijadikan bensin tidak harus membeli, karena telah tersedia di Tanah Air.

"Yang dibutuhkan hanya biaya penyedotannya saja," kata Kwik Kian Gie.

Lebih lanjut Kwik Kian Gie mengatakan, Pertamina dalam membuat bensin hanya menyediakan alat untuk mengeluarkan minyak mentah dari dalam perut bumi yang akan dijadikan bensin. Dari penyedotan sampai pendistribusian pun hanya membutuhkan dana yang tidak besar.

"Itu hanya membutuhkan 10 dolar AS per barrel. Untuk satu liter produksinya kira-kira hanya membutuhkan dana Rp 630. Dengan harga jual Rp 4.500, pemerintah masih memiliki kelebihan Rp 3.870," ujar Kwik Kian Gie.

Maka, menurut Kwik selama ini pemerintah mengatakan telah mensubsidi premium adalah hasil brainwash yang telah dilakukan. Selama ini pemerintah seolah-olah mensubsidi BBM, padahal tidak bila dilihat dari proses pengadaan bensin yang berasal dari minyak mentah yang berlimpah di Indonesia.

"Rakyat Indonesia di brainwash seolah-olah pemerintah mensubsidi BBM," ujarnya.

Sumber *

Pengusaha Kecil di Solo Siap Tolak Pajak UKM

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Solo siap menolak pemberlakuan pajak bagi usaha kecil menengah, yang resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Mereka mengaku keberatan dengan sistem pungutan pajak yang didasarkan pada besaran omzet.

»Omzet tinggi belum tentu berlaba tinggi, terkadang juga malah merugi,” kata Nur Aini, seorang pedagang pakaian di Pasar Klewer, Surakarta, Rabu 3 Juli 2013.

Nur berpendapat, seharusnya pemerintah melakukan sebuah riset yang mendalam soal pengusaha kecil. Ia mengatakan, dasar dari penarikan pajak yang seharusnya bukan dari omzet melainkan dari keuntungan para pedagang. »Kalau berdasarkan omzet itu namanya tetap tidak adil,” katanya.

Penolakan soal pajak UKM juga datang dari Ita, seorang pelaku usaha warung makan di kawasan Sriwedari. Ia mengaku keberatan jika harus membayar pajak per bulan yang dikenakan kepadanya selaku pengusaha kecil. Sebab saat ini, warungnya sedang sepi, sedangkan harga kebutuhan pokok terus melonjak. »Belum lagi harga gas dan BBM ikut naik,” ujarnya.

Ita meminta pemerintah membatalkan penarikan pajak dari usaha kecil. Lebih baik, katanya, pemerintah memungut pajak dari usaha besar. Dalam sehari, omzetnya rata-rata Rp 600 ribu. Sehingga omzet sebulan Rp 18 juta dan pajak yang harus dibayar Rp 180 ribu. »Itu cukup berat buat pengusaha kecil,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Basuki Rahmad mengatakan pemberlakukan pajak memang mengacu omzet. »Tak ada batas minimal omzet,” ujarnya. Sehingga pelaku UMKM yang misalnya hanya punya omzet Rp 10 juta per tahun, tetap kena pajak.

Contoh UMKM yang kena pajak yaitu usaha perdagangan yang punya tempat berjualan tetap seperti warung makan, kios pakaian, hingga kios di pasar tradisional. Sedangkan pelaku usaha yang tempatnya berjualan bongkar pasang seperti pedagang kaki lima, terbebas dari pajak.

Menurut Basuki, pajak dihitung per bulan sebesar 1 persen dari omzet bulanan. Misalnya pelaku UMKM punya omzet Rp 2 juta sebulan, maka membayar pajak Rp 20 ribu. Ia menyadari hingga kini belum banyak UMKM yang mengetahui aturan tersebut. Sebab pihaknya belum melakukan sosialisasi. Sebab peraturan teknis seperti cara membayar dan cara pelaporan belum ada aturannya.

Sumber *

Hormati Kemungkinan Awal Puasa yang Berbeda

JAKARTA - Awal Ramadhan yang ditandai mulainya berpuasa kemungkinan ada perbedaan. Muhammadiyah menetapkan awal puasa pada Selasa (9/7) mendatang. Pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil rukyat. Meskipun demikian, pihak-pihak berbeda diharapkan saling menghormati.

”Ada kemungkinan keputusan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan dengan rukyat hilal (melihat bulan). Kami berharap, meski berbeda pendapat, umat Islam tetap saling menghormati,” kata Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Selasa (2/7).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013, berdasarkan perhitungan atau hisab wujudul hilal (keberadaan bulan). Umat Islam di Indonesia diharapkan menghargai keputusan itu meski kemungkinan ada perbedaan.

Menurut perhitungan Muhammadiyah, ijtimak (posisi Bumi dan Bulan berada di bujur langit yang sama) pada awal Ramadhan terjadi pada Senin (8/7) pukul 14.15,55 WIB dengan tinggi Bulan (di Yogyakarta) pada +00. 44’59. Artinya, saat Matahari terbenam, hilal sudah wujud. Dengan begitu, 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada esok harinya, Selasa (9/7).

Lalu, Lebaran atau 1 Syawal 1434 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8). Itu didasari perhitungan ijtimak awal Syawal terjadi pada Rabu (7/8) pukul 04.52,19 WIB dengan tinggi Bulan pada +03. 54’11”. Artinya, saat itu hilal sudah wujud.

Ketua Lajnah Falaqiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ghazali Masroeri mengatakan, NU tetap menentukan awal Ramadhan dengan rukyat hilal. NU akan meneropong untuk melihat Bulan pada Senin (8/7) sore di 90 titik di seluruh Indonesia, seperti di laut, bukit, atau menara. Ketika matahari terbenam lantas disusul hilal (bulan sabit), malam itu disebut 1 Ramadhan. Kalau tak bisa melihat hilal atau karena di bawah 1 derajat, awal Ramadhan jatuh pada Rabu (10/7).

”Hasil rukyat itu nanti kami laporkan dalam sidang isbat Kementerian Agama yang dijadwalkan pada Senin malam. Nanti, negara akan menetapkan hasil sidang itu sebagai awal Ramadhan,” katanya.

Dalam rilisnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Selasa malam, menegaskan, PBNU belum menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2013. NU akan tetap mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan. ”Sesuai sabda Nabi Muhammad, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berlebaranlah dengan melihat bulan,” ungkap Said Aqil Siroj.

Sumber *

Dahlan Iskan Dukung Jokowi Jadi Presiden

Jakarta : Ditemui usai peluncuran buku Antara Pasar dan Politik BUMN di bawah Dahlan Iskan pada 4 Juni 2013 di gedung arsip nasional, Jakarta. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan pendapatnya saat di tanya tentang kemungkinan dirinya menyalonkan diri menjadi Calon Presiden pada 2014 nanti.

Orang nomer satu di BUMN ini mengatakan, fenomena sosok Jokowi yang berpeluang menjadi calon Presiden harus dipertimbangkan oleh calon Presiden yang lainnya.

Dalam beberapa survei yang digelar, Gubernur DKI Jakarta ini menempati posisi paling atas dari semua kemungkinan calon yang ada. Jokowi dianggap sebagai calon Presiden alternatif potensial yang dipilih oleh publik.

Sumber *

3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI

Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar kunjungan kerja ke Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, selama dua hari sejak Senin hingga Selasa, 2 Juli 2013. Dalam kunjungan ini, Presiden memberi pembekalan dan akan menghadiri wisuda calon perwira remaja. Namun, tiga kecelakaan kecil mewarnai kedatangan Yudhoyono. Apa saja insiden yang memalukan itu?

Baliho Ambruk di Lokasi Upacara
Insiden ini terjadi sebelum pelaksanaan upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di kompleks Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi, 2 Juli 2013. Dua baliho raksasa yang dipajang di sisi lapangan upacara roboh karena tak kuat menahan angin besar.

Baliho ini terletak persis di depan panggung utama tempat tamu undangan dan keluarga calon perwira remaja berada. Calon perwira bakal dilantik Presiden Yudhoyono, alumnus Akademi Angkatan Bersenjata RI angkatan 1973. Upacara dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB.

Insiden bermula saat hujan mengguyur lokasi acara sekitar pukul 08.20 WIB. Hujan, yang awalnya rintik-rintik, menjadi lebat disertai hembusan angin cukup kencang. Baliho pertama, yang terletak di sisi kanan depan panggung utama, tiba-tiba ambruk. Susunan kerangka besi yang menyangga baliho ini tak kuat menahan terjangan angin. Baliho ini bergambar Presiden SBY yang tengah menyematkan pangkat ke empat calon perwira, yakni Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Polri. "Bumimoro, Surabaya, 2 Juli 2013," begitu isi tulisan di baliho itu.

Tak lama berselang, bendera merah putih yang berkibar di sebuah tiang, di antara dua baliho, tiba-tiba terputus dari tali yang mengikatnya. Empat orang taruna cepat-cepat meraih bendera yang beruntung tak sampai terjatuh ke tanah ini. Sebelumnya, insiden juga sempat terjadi. Bendera ini terjatuh ke tanah saat tiga orang taruna mengibarkannya. Menyusul bendera yang copot dari talinya, baliho besar di sisi kiri depan lapangan upacara juga ambruk diterjang angin.

Hampir senasib dengan baliho pertama, kerangka besi penyangga baliho ini tak kuat menahan beban angin. Baliho ini bergambar Presiden SBY yang diapit Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo. "Prasetya Perwira TNI-Polri," isi tulisan dari baliho itu. Sekitar pukul 08.50, hujan lebat beserta angin mulai mereda. Sejumlah taruna terlihat berupaya memperbaiki baliho yang ambruk itu. Karena kondisi cuaca dan situasi, pelaksanaan upacara akan diundur selama kurang lebih 30 menit.

Sumber *

Dibandingkan Jokowi, Pramono Edhie Enggak Ada Apa-Apanya

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, sebagai calon presiden, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo lebih baik dibanding Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Namun, peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, tak sepakat dengan penilaian tersebut.

"Enggak ada apa-apanya Pramono Edhie dibanding Jokowi. Prestasi yang ditunjukan Pramono apa? Walaupun sempat jadi KSAD, enggak ada yang menonjol dari prestasi beliau, kecuali dikenal sebagai adik ipar SBY. Popularitas beliau lebih kepada adik Ani Yudhoyono saja," tutur Syamsuddin di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Sebelumnya, sejumlah survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi di urutan teratas. Salah satunya, survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis 26 Mei lalu, yang menempatkan pria asal Solo itu di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di Pemilu 2014.

Jokowi unggul di atas nama-nama lainnya, seperti Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Pramono Edhie Wibowo, Djoko Suyanto, dan Gita Wirjawan.

Sentimen negatif

Selain itu, Syamsuddin juga menyoroti dampak kehadiran Pramono Edhie di internal partai. Bergabungnya Pramono Edhie bisa menimbulkan sentimen negatif di internal Partai Demokrat maupun masyarakat. Pasalnya, adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono itu mendapat perlakuan istimewa di Demokrat.

"Jangan-jangan sentimennya malah negatif. Kok nepotisme lagi, kok keluarga lagi yang dapat posisi Dewan Pembina?," tuturnya.

Menurutnya, kalangan internal Demokrat bisa saja tidak nyaman dengan perlakuan Pramono. Banyak kader Demokrat harus melewati kepengurusan dari bawah untuk mendapat posisi strategis.

Posisi Dewan Pembina, kata dia, merupakan posisi istimewa. Semestinya, hanya mereka yang berjasa bagi partai bisa mendapat posisi tersebut. Dengan demikian, Syamsuddin meyakini kehadiran mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak akan meningkatkan elektabilitas Demokrat.

Sumber *