Nanti Biaya Kuliah di Kampus Negeri Sama Semua

Pemberlakuan aturan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru di kampus negeri tahun ini mendorong sebagian kampus di Yogyakarta menetapkan besaran biaya kuliah yang akan mencakup seluruh jenis kewajiban pembayaran. Salah satu yang sudah menetapkan besaran nilainya ialah Universitas Negeri Yogyakarta.

Humas Universitas Negeri Yogyakarta, Anwar Effendi, mengatakan kampusnya memutuskan ada tiga jenis nilai biaya kuliah yang akan berlaku bagi mahasiswa baru tahun ini. "Tergantung jenis program studinya," kata dia pada Selasa, 12 Februari 2013.

Bagi mahasiswa baru di jurusan berkategori sosial dan bahasa, biaya kuliah per semester sebesar Rp 2,6 juta. Sementara bagi yang mengambil program di kategori MIPA, Olah Raga dan Seni nilai biayanya Rp 3 juta. Sedangkan bagi pengambil program vokasi atau teknik, nilai biayanya per semester Rp 3,5 juta.

Menurut Anwar, penentuan nilai itu didasarkan pada kebutuhan operasional setiap jurusan dan besaran subsidi pemerintah yang diterima oleh UNY pada tahun ini. Biaya itu juga akan menjadi satu-satunya uang pembayaran kuliah yang disetor mahasiswa baru. "Tak ada lagi biaya lain, seperti untuk praktek dan kebutuhan lainnya," kata dia.

Pembantu Rektor II UNY, Mohammad Alip memastikan nilai UKT itu akan berlaku bagi mahasiswa angkatan 2013 selama masa studinya. Jika ada perubahan besaran nilai biaya operasional jurusan, kata dia, kenaikan biaya hanya akan berlaku bagi mahasiswa baru tahun selanjutnya. "Jadi pasti tak ada kenaikan biaya bagi mahasiswa lama," ujar dia.

Kata Alip, kampusnya tahun ini akan menerima sekitar 6000-an mahasiswa baru. Dengan jumlah mahasiswa sebesar itu, sebagian biaya operasional kampusnya pada tahun ini ditutupi oleh subsidi pemerintah seperti dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). "Tahun ini UNY terima BOPTN sebesar Rp32 milyar," kata dia.

Sementara itu, UGM hingga kini masih sedang merumuskan besaran UKT. Humas kampus itu, Wijayanti mengatakan hingga kini besaran nilainya belum ditetapkan. "Prinsipnya, besaran UKT nanti di UGM diusahakan tetap menjamin adanya pendidikan berkualitas, tapi tetap memberi kemudahan bagi mereka yang kurang mampu," ujar dia.

Sumber: *

Aksi Damai, Anggota TNI Gendong Polisi

Aksi damai menyikapi kerusuhan antar-aparat di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dilakukan oleh salah satu anggota Detasemen Polisi Militer 4/IV Surakarta, Kopral Kepala Partika Subagyo, Jumat (8/3/2013).

Setelah bersalaman dengan anggota polisi yang saat itu tengah bertugas, Partika langsung mengajak polisi gendongan secara bergantian. Aksi tersebut pun mendapat sambutan baik dari para anggota polisi yang sedang bertugas.

Setelah menggendong beberapa petugas, Partika pun meminta anggota polisi menggendong dirinya. Tawa pun pecah melihat aksi tersebut, termasuk para wartawan yang hadir meliput.

"Saya prihatin atas kerusuhan di OKU, dan saya harap hal tersebut tidak terjadi di Solo," kata kopral yang terkenal melakukan aksi unik di Kota Solo.

Senada dengan Kopral Subagyo, Kasat Sabhara Komisaris Samsi Dukha mengatakan, peristiwa di OKU biarlah terjadi di sana, dan jangan sampai merembet ke Solo. "Kami berharap masalah yang di sana (OKU) cepat selesai," katanya seusai acara aksi damai.

Sumber: *

Petisi Hukum Rasyid Rajasa Didukung 2.061 Orang

Petisi yang meminta terdakwa kasus BMW maut, Rasyid Rajasa ditahan telah didukung oleh lebih dari dua ribu orang. Dalam halaman situs petisi tersebut, Jumat 8 Maret 2013, tercatat tepatnya sudah 2.061 orang menandatangani petisi "Perlakukan, Periksa, dan Adili Rasyid Rajasa Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat".

Petisi ini dikirim langsung melalui surat elektronik kepada Ketua Mahkamah Agung RIM. Hatta Ali, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Komisi Hukum DPR RI I Gede Pasek Suardika, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung RI Basrief Arief, dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindra Wardhana.

Adalah Muhammad Isnur, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang menginisiasi pembuatan petisi ini pada awal Februari lalu. Hingga sekarang, petisi masih beredar di dunia maya.

Pembuatan petisi berawal dari ramainya diskusi di social media soal kasus BMW maut. "Banyak yang bilang (Rasyid tidak ditahan) itu enggak fair. Ada yang salah dalam penerapan hukum buat Rasyid Rajasa, ada beda perlakuan (diskriminasi),” kata Isnur.

Isnur membandingkan perlakuan atas Rasyid, putra Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dengan Afriyani Susanti saat menjadi tersangka kasus Xenia maut. Menurut dia, alasan jaminan Rasyid tidak akan lari maupun menghilangkan barang bukti juga seharusnya bisa diberlakukan pada Afriyani dulu. "Memangnya Afriyani akan lari dan hilangkan barang bukti?"

Tak hanya itu, Isnur juga mengungkit kasus AAL, remaja asal Palu, Sulawesi Tengah yang mencuri sandal. "AAL saja ditahan." Isnur berharap penegak hukum bekerja lebih profesional. Sebab, kasus ini bisa dicontoh oleh kasus lain di masa datang. "Bisa membuat hukum kita chaos."

Kecelakaan BMW maut yang melibatkan Rasyid terjadi pada 1 Januari 2013 di Tol Jagorawi. Rasyid, pengendara mobil BMW X5, menabrak mobil Daihatsu Luxio. Akibatnya, dua penumpang Luxio, yaitu Harun, 57 tahun, dan M. Raihan, 14 bulan bulan meninggal dunia. Sementara, tiga lainnya mengalami luka serius yakni Nung, 30 tahun, M. Rifan, dan Supriyati, 30 tahun.

Meski begitu, Acid, panggilannya, belum sehari pun menghuni ruang tahanan. Ia bahkan bisa pelesir ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan leluasa main futsal. Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Timur beralasan keluarga Rasyid menjamin dia tak mungkin lari, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Simak kasus BMW Maut dan perlakuan hukumnya di sini.

Sumber: *

Ir Budi Dharmawan : Politik itu Akal-akalan

Direktur Utama PT Cengkeh Zanzibar Ir Budi Dharmawan mendukung salah satu calon pada Pilgub 2013. Bapak tiga anak kelahiran Juwana, Pati, 26 November 1936 itu dengan terang-terangan akan bersikap netral dan tidak lagi menjadi pendukung para calon gubernur maupun wakil gubernur Jawa Tengah.

Sepinya masyarakat yang mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah dinilainya karena masyarakat semakin cerdas. Politik tidak pernah sehat dan orang lebih memilih hidup sendiri dan malas ikut membangun negara melalui partai politik atau birokrasi.

''Masyarakat lebih memilih ikut membangun negara secara independen. Bosan dengan seringnya dibuat muter-muter partai. Lha mau membangun negara kok lewat partai dan muter-muter dahulu sebagai tuntutan Amerika dengan demokrasi kapitalis liberalnya yang dimainkan oleh oknum yang tidak jujur,'' tutur Ketua Yayasan Obor Tani itu.

Apalagi, kata dia, konstalasi politik tawar menawar dan tidak bekerja secara langsung untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, diharapkan segera berakhir.

Politik akal-akalan seperti mendaftar di KPU dengan waktu yang mepet dilakukan untuk mengganjal kanan dan kiri rival politiknya.

''Lucunya, soal pencalonan gubernur dengan dana Rp 200 miliar pun diumumkan dan menjadi headline di sejumlah media. Lha wong mau bantu rakyat kok diumumke biayanya. Mereka tentu akan pinjam uang kesana kemari, setelah jadi tentu harus mengembalikan, caranya, lebih banyak dengan korupsi. Kalau bagi saya, Rp 200 miliar itu bisa untuk membuka kebun dan mensejahterakan masyarakat dengan bersama-sama mengelolanya,'' paparnya.

Sumber: *

Mau Jadi Cagub Jateng, Sediakan Rp 200 M

Uang yang berputar di sekitar penyelenggaraan Pilgub Jateng luar biasa besar. Satu pasangan calon gubernur membutuhkan dana minimal Rp 200 miliar untuk mengarungi kompetisi lima tahunan itu.

Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Jateng M Yulianto mengatakan, angka itu bisa melonjak hingga Rp 700 miliar. Dasarnya, pada setiap pemilihan kepala daerah rata-rata calon mengeluarkan Rp 20 miliar untuk menang.

"Ini satu kabupaten Rp 20 miliar, coba kalikan 35 kabupaten kota," katanya, Kamis (21/2).

Maka, dana Rp 200 miliar menurut Yulianto adalah angka minimal yang belum mempunyai jaminan menang. Nilai itu hanya menghitung kebutuhan-kebutuhan dasar setiap peserta Pilgub.

Misalnya, dana untuk operasional saksi di lebih dari 61 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Per saksi biasanya mendapat uang saku Rp 100 ribu, kemudian Rp 100 ribu lagi untuk dana pelatihan dan atribut.

Maka total untuk saksi saja butuh Rp 12 miliar lebih. Kebutuhan yang cukup besar lainnya, kata dia, yakni alat peraga kampanye, seperti baliho, bendera, dan iklan di media yang diperkirakan minimal menyedot Rp 50 miliar.

Belum lagi pengeluaran untuk kaus bagi pemilih yang setidaknya menghabiskan antara Rp 70 miliar hingga Rp 100 miliar.

"Selain itu, ada dana operasional tim kampanye kabupaten kota sekitar Rp 35 miliar dan tim provinsi sekitar Rp 10 miliar," jelasnya.

Sumber: *

Fatin Dapat Dukungan Slank

Fatin Shidqia mendapatkan amunisi besar dengan adanya dukungan dari Slank yang dinyatakan oleh Kaka saat band legendaris rock Indonesia itu tampil di X Factor Indonesia, Sabtu dini hari (2/3).

“A little girl with jilbab,” kata Kaka menjawab pertanyaan host X Factor Indonesia Roby Purba tentang siapa yang difavoritkan band tersebut. “Fatin…” begitu para penonton menyahuti omongan Kaka.

Bimbim, drumer Slank, kemudian memberikan pesan kepada Fatin. “Fatin jangan goyang, dan jangan buka jilbab,” ujar Bimbim disambut riuh penonton yang hadir menyaksikan X Factor Indonesia yang ditayangkan langsung oleh di RCTI

Sebelumnya, Ahmad Dhani hanya meminta Fatin Shidqia Lubis mengulangi gaya jogednya, tidak memberikan komentar tentang suara setelah kontestan X Factor Indonesia yang paling populer di media sosial itu mengakhiri penampilannya.

Bebi Romeo yang mendapatkan jatah berkomentar setelah Ahmad Dhani mempertanyakan kenapa pentolan Dewa itu tidak memberikan komentar tentang Fatin saat tampil di gala show X Factor Indonesia yang ditayangkan RCTI.

Sumber: *

Malaysia krisis figur, rindukan sosok seperti Jokowi

Aksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata mengundang decak kagum negara tetangga. Sosok Jokowi yang merakyat dan mau turun langsung mendengar keluh kesah warga dinilai sebagai figur yang dibutuhkan di Malaysia.

Memang sejak menjadi gubernur, Jokowi tak henti-hentinya blusukan ke kampung-kampung kumuh. Bahkan, sebagai orang nomor satu di Jakarta, Jokowi rela masuk gorong-gorong dan menerobos banjir.

Seorang kolumnis Malaysia Syed Nadzri Syed Harun, dalam tulisan yang berjudul, Wanted badly: A Malaysian Jokowi, mengatakan, Jokowi yang baru menjabat Gubernur Jakarta akhir Oktober tahun lalu lebih menekankan kerja nyata ketimbang sibuk dengan urusan politik. Tentu tulisan itu dikaitkan menjelang Pemilu Malaysia, April nanti.

"Jokowi bahkan mau masuk ke gorong-gorong dan mengunjungi daerah kumuh serta berbicara dengan rakyat miskin tentang akses kesehatan dan pendidikan," tulis Nadzri.

Jokowi, kata dia, juga langsung turun tangan menangani banjir besar yang merendam Jakarta bulan lalu. "Dia lebih menekankan aksi nyata untuk menangani banjir," demikian tulisan Nadzri, beberapa mengutip artikel The Economist dia.

Nadzri mengaku miris dengan kondisi di Negeri Jiran saat ini di mana para elitenya lebih mementingkan urusan politik ketimbang kerja buat rakyat. Padahal, katanya, kemacetan semakin di Ibu Kota Kuala Lumpur, Johor Baru, dan Penang.

"Kita butuh Jokowi di sini. Dan seperti pernah dia katakan, dia tak ingin jadi presiden. Dia hanya menjalankan pekerjaan mulia," tuturnya.

Bahkan, Nadzri menilai tokoh oposisi di Malaysia Anwar Ibrahim sekali pun bukan lah sosok yang tepat. Dia pesimistis politikus yang sempat di bui itu akan membawa perubahan bagi Malaysia.

"Anwar sekali pun tidak akan mampu. Fokus dia sekarang adalah menang pilihan raya. Anwar dan politisi dari partai berkuasa tidak ada yang fokus kepada kepentingan rakyat. Mereka cuma sibuk dengan urusan politik," katanya.

Berarti Malaysia sedang krisis kepemimpinan? "Bukan itu maksud saya. Lebih baik lagi kalau mereka berlaku seperti Jokowi," tandasnya.

Sumber: *