Arab Saudi Keluarkan Fatwa Haram Gunakan Ponsel Saat Nyetir

RIYADH – Arab Saudi pekan ini kembali mengeluarkan fatwa menarik. Salah satu anggota Otoritas Fatwa Arab Saudi mengumumkan haram hukumnya seorang pengemudi kendaraan menggunakan ponsel.

Dilansir Emirates247, Kamis (2/1/2013), Sheikh Mohammed bin Khalaf Al Mutlaq bahwa Islam menekankan perlunya umat Islam untuk melindungi kehidupan mereka, harta benda dan uang, keturunan, agama dan keluarga.

“Menggunakan ponsel saat mengemudi sangat berbahaya karena mengendarai mobil membutuhkan banyak perhatian dan konsentrasi untuk melindungi nyawa dan harta benda publik dan swasta,” sebut ulama asal Arab Saudi bagian timur itu.

Ilmuan Saudi Islamic Center ini juga mengharamkan pengguna perangkat wireless seperti handsfree atau perangkat bluetooth untuk digunakan saat mengemudi. Menurutnya itu tetap saja membuat perhatian pengemudi terbagi. Sumber *

Mulai Jumat, PNS di DKI Dilarang Bawa Kendaraan Pribadi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluarkan aturan baru bagi pegawainya, yakni melarang membawa kendaraan pribadi. Jokowi menegaskan bahwa langkah pembatasan kendaraan pribadi untuk menekan kemacetan juga diterapkan bagi bawahannya.

Mulai Jumat(3/1/2013) besok, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat setiap Jumat pertama dalam satu bulan.

Jokowi mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam ingub tersebut diinstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Wali Kota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kelapa Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya. Selanjutnya *

"Penampakan" dalam Foto Keluarga di Instagram Ani Yudhoyono Bikin Heboh

Lagi-lagi akun Instagram Ibu Negara Ani Yudhoyono memancing kehebohan publik. Kali ini sumbernya berasal dari foto keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diunggah di akun @aniyudhoyono tepat tanggal 1 Januari 2014.

Sekilas, tak ada yang aneh dalam foto tersebut. Presiden SBY tampak memegang terompet, sedangkan Ibu Ani memegang kamera. Keduanya diapit dua menantu, Anissa Pohan dan Aliya Rajasa, yang memangku buah hati masing-masing. Sementara itu, kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, berdiri di belakang.

Pada kolom keterangan, Ani menuliskan, "Keluarga Yudhoyono mengucapkan 'Selamat Tahun Baru 2014', semoga tahun ini kehidupan bangsa kita semakin baik. Salam penuh bahagia. The Yudhoyono Family wishing you 'Happy New Year 2014', may this year the lives of our people become even more better. Happy greetings."

Namun, bila diperhatikan dengan saksama, ada hal ganjil yang mengundang pertanyaan. Ada "penampakan" dalam foto keluarga penguasa negeri tersebut. Di belakang Aliya dan tepat di samping kiri Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro, tampak seperti ada kepala seseorang.

Spontan "penampakan" ini mengundang beragam komentar dan penafsiran. Pemilik akun @annagreace berharap Ibu Ani menjelaskan penampakan itu.

"Ibu, itu dibelakang mba ruby disebelah mas ibas kayak ada kepala anak kecil, sapa ya bu," tulisnya.

Sementara itu, pemilik akun @fauziahisahara mengaku foto itu membuatnya takut.

"ih iya sih kayak kepala.. ih.. serem..."

Lain halnya dengan respons pemilik akun @rizkidindacahyani yang berusaha berpikir positif.

"Kasian mbak itu disangka penampakan. Mbak nya tolong berikan penjelasan dong kalo mbak bukan penampakan :D," tulisnya.

Sampai berita ini ditulis, belum ada balasan dari Ibu Ani terkait dengan kontroversi foto tersebut. Lebih jelasnya silakan klik di tautan ini. Sumber *

Jebakan Biaya Politik

Kondisi ini pula yang akhirnya mendorong partai hanya merekrut orang-orang berduit sebagai caleg karena bisa membiayai partai, bukan orang-orang yang dipilih karena keahliannya dan kontribusinya bagi partai. Akibatnya, orang-orang ini pun akan mengambil banyak juga dari partai atau saat menduduki posisi-posisi strategis dalam jabatan pemerintahan ataupun DPR. Yang terjadi adalah sangat transaksional. Ada pola money, power, more money, more power.

Kondisi ini sangat mengerikan bagi bangsa karena jabatan publik akhirnya diisi orang-orang yang kompetensinya diragukan, apalagi integritasnya. Bangsa ini pun hanya menjadi korporasi semata.

Memang masih ada caleg yang berusaha idealis, tidak terpancing menggunakan politik uang. Mereka mengandalkan kedekatan hubungan serta program-program. Namun, cerita semacam ini semakin jarang terdengar.

Perubahan sistem pemilu?. Sumber *

Gaji Lulusan SMA di Pelindo II Sebesar Rp 10 Juta

JAKARTA - Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan kecurangan di dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), banyak korporasi memutuskan menggaji pegawainya dengan tinggi.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), RJ Lino mengaku gaji awal pegawai baru yang masuk di Pelindo II sebesar Rp 10 juta. Gaji tersebut untuk pegawai yang baru lulus dari bangku pendidikan SMA.

"Gajinya Rp 10 juta untuk lulusan SMA," ujar Lino, Minggu (29/12/2013).

Jika gaji pegawainya kecil, Lino menilai banyak pekerjanya yang akan melakukan korupsi. Hal itu pun berdampak buruk bagi perusahaan dan negara. Sumber *

Jimly: Kemendagri Tak Peduli Demokrasi

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menilai sikap Kementerian Dalam Negeri yang tetap akan melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, karena akibat dari demokrasi yang hanya dipahami sebatas persoalan prosedur formal.

Menurut dia, pemahaman yang demikian sama sekali tidak mempedulikan integritas etika yang harus dimuliakan sebagai roh dari prosedur demokrasi. “Pemahaman demikian sama sekali tidak peduli dengan demokrasi yang berintegritas,” kata Jimly melalui pesan pendek, Rabu, 25 Desember 2013.

Status Hambit sebagai Bupati Gunung Mas, kata Jimly, memang baru bisa ditetapkan batal secara final ketika sudah resmi menjadi terdakwa. “Untuk pengamanan tokoh di setiap keputusan selalu ada kalimat bahwa keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika....,” ujar dia.

Menurut dia, presiden yang berwenang menetapkan keputusan presiden (Keppres) pengangkatan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas harus mengeluarkan Keppres pembatalan.

“Presiden bisa saja menetapkan kembali Keppres pembatalan hingga yang bersangkutan tidak perlu dilantik sampai ada putusan yang final dan mengikat atas kasusnya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sumber *

Enam Tokoh Paling Ditolak Jadi Capres

JAKARTA— Para pakar yang menjadi responden survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menolak sejumlah nama untuk menjadi calon presiden (capres) RI 2014. Survei dilakukan dengan pertanyaan terbuka pada 61 pakar.

Tokoh yang paling ditolak ialah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra sebesar 20 persen.

"Prabowo paling tinggi, yaitu 20 persen menolak," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI Hamdi Muluk saat memaparkan hasil Survei Opinion Leader Mencari Lawan Jokowi di Hotel Morrisey, Jakarta, Minggu (29/12/2013).

Setelah Prabowo ialah raja dangdut Rhoma Irama yang ditolak sebesar 18 persen, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga 18 persen, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sebanyak 7 persen, peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo sebesar 3 persen, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto 3 persen. Sumber *